Buka konten ini
BATAM (BP) – Dari Batam, suara daerah menggema. Ratusan bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) secara terbuka mengkritisi arah hubungan pusat dan daerah yang dinilai kian menjauh dari semangat otonomi.
Forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Apkasi Tahun 2026 yang digelar di Batam, Minggu (18/1) malam, menjadi ajang konsolidasi sekaligus panggung seruan tegas agar pemerintah pusat melakukan reorientasi kebijakan nasional, terutama dalam hal kedaulatan fiskal dan pembagian kewenangan.
Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menilai, dalam satu dekade terakhir terjadi kecenderungan sentralisasi terselubung yang perlahan menggerus kewenangan kabupaten. Bupati Lahat itu menegaskan, kabupaten bukan sekadar pelaksana teknis kebijakan pusat, melainkan fondasi negara yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kabupaten adalah ujung tombak pelayanan publik. Jika kewenangan fiskal dan ruang gerak daerah terus dipersempit, kita sedang mempertaruhkan stabilitas sosial dan politik di masa depan,” ujar Bursah di hadapan ratusan kepala daerah.
Ia membandingkan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberi ruang luas bagi daerah dengan kondisi saat ini yang dinilainya cenderung regresif. Bursah juga menyoroti kebijakan fiskal nasional yang dianggap belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat pedesaan.
“Kita menyaksikan ratusan triliun rupiah mengalir ke sektor perbankan, tetapi dampaknya nyaris tak terasa di desa. Padahal, jika dana tersebut dikelola dan didistribusikan langsung ke daerah, daya beli dan pertumbuhan ekonomi lokal bisa jauh lebih cepat,” katanya.
Menurut Bursah, keadilan fiskal bukan semata soal perimbangan angka dalam APBN, tetapi menyangkut pengakuan terhadap kedaulatan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Tanpa perubahan paradigma, ia menilai visi Indonesia Emas 2045 berisiko menjadi slogan kosong.
Rakernas XVII Apkasi juga menjadi arena penguatan kolaborasi strategis. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) hadir mendorong peran aktif pemerintah kabupaten dalam program nasional, mulai dari Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), riset, beasiswa sawit, hingga pengembangan sumber daya manusia.
Sinergi tersebut turut diperluas ke sektor kesehatan, penanganan stunting, ketahanan pangan, serta promosi Minyak Makan Merah sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.
Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BTN) menegaskan komitmennya mendukung penguatan ekonomi daerah melalui sektor usaha kecil dan menengah. Dalam kesempatan tersebut, BTN bersama Apkasi meluncurkan Digikab by Bale, platform transformasi digital kabupaten yang dirancang untuk mempercepat modernisasi layanan publik dan membuka peluang ekonomi baru di daerah.
Momentum Rakernas juga dimanfaatkan Apkasi untuk meluncurkan buku 25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten, bertepatan dengan 25 tahun berdirinya organisasi tersebut. Buku ini mendokumentasikan berbagai inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lahir dari inisiatif daerah.
“Kami ingin membantah stigma bahwa daerah hanya pandai meminta dana. Di tengah keterbatasan, banyak bupati justru melahirkan terobosan yang layak direplikasi secara nasional,” ujar Bursah.
Senada, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Rudy Mas’ud menekankan pentingnya transisi ekonomi daerah. Ia mengingatkan ketergantungan pada Dana Transfer ke Daerah (TKD) harus mulai dikurangi dengan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kreatif.
“Jangan lagi hanya mengandalkan sumber daya alam yang bersifat ekstraktif. Tambang akan habis, hutan bisa gundul. Masa depan kita ada pada kualitas SDM yang mampu mengelola ekonomi hijau dan ekonomi biru,” ujar Gubernur Kalimantan Timur itu.
Rudy menegaskan, pemerintah provinsi harus berperan sebagai jembatan strategis yang menghubungkan aspirasi kabupaten dengan kebijakan di tingkat pusat, bukan sebagai penghambat birokrasi.
Sebagai tuan rumah sekaligus Dewan Penasihat Apkasi wilayah Kepulauan Riau, Gubernur Ansar Ahmad mengajak para bupati menjadikan Rakernas ini sebagai momentum penguatan sinergi antardaerah. Ia juga berharap para delegasi dapat menikmati potensi wisata bahari dan kuliner Batam sebagai contoh bagaimana daerah bisa bangkit melalui sektor jasa dan pariwisata.
Menutup rangkaian pembukaan, Apkasi menyerahkan santunan kepada puluhan anak yatim dan duafa di Batam. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Ketua Umum Apkasi, Gubernur Kepri, Ketua APPSI, serta jajaran pengurus harian Apkasi sebagai penegasan bahwa tujuan akhir perjuangan kebijakan adalah kesejahteraan rakyat. (*)
Reporter : RENGGA YULIANDRA
Editor : RATNA IRTATIK