Buka konten ini
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyampaikan hasil reses Tahun Sidang 2025–2026 dari masing-masing daerah pemilihan (dapil).
Penyampaian hasil reses tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kepri dihadiri oleh para anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau serta Pj.Sekda Kepri, Luki Zaiman Prawira SSTP., M.Si, Senin (19/1).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kepri Tengku Afrizal Dachlan. Dalam kesempatan itu, ia meminta koordinator atau juru bicara masing-masing dapil menyampaikan sekaligus menyerahkan berkas hasil reses kepada pimpinan dewan.
Anggota DPRD Kepri Dapil Kepri I (Tanjungpinang), Boby Jayanto, menyampaikan pihaknya menyerap banyak aspirasi masyarakat, khususnya terkait pembangunan infrastruktur di ibu kota provinsi. “Pemprov Kepri harus memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan di Tanjungpinang,” kata Boby saat menyampaikan laporan hasil reses.
Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu memperhatikan penyediaan infrastruktur yang layak, mulai dari penerangan jalan umum, pembangunan jalan, ketersediaan air bersih, hingga penataan kawasan kumuh. “Tentu hal-hal ini harus menjadi perhatian Pemprov Kepri untuk ditindaklanjuti sebagai hasil reses DPRD Dapil Kepri I,” tegasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kepri Dapil Kepri VI (Bulang, Galang, Nongsa, dan Sei Beduk), Wahyu Wahyudin, menilai pembangunan infrastruktur di wilayah dapilnya masih jauh dari harapan masyarakat.
Selain itu, ia juga menemukan keluhan dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum mendapatkan akses permodalan tanpa bunga. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius Pemprov Kepri.
“Untuk pelayanan BPJS Kesehatan, Pemprov Kepri perlu mengkaji ulang rumah sakit yang ditunjuk, terutama terkait sarana dan prasarana. Selain itu, persoalan infrastruktur di tingkat RT dan RW juga masih banyak yang harus diselesaikan,” ujarnya.
Ia meminta Pemprov Kepri menetapkan skala prioritas dalam penyelesaian berbagai persoalan, menentukan sasaran yang jelas, serta memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
“Melalui Pak Sekda, kami titipkan laporan ini beserta seluruh permasalahan di dalamnya untuk disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan dan OPD terkait. Harapannya dapat dievaluasi mana titik-titik pembangunan yang sudah dan belum dilaksanakan. Ini penting agar menjadi perhatian bersama, karena jangan sampai kami tidak berani lagi turun ke masyarakat saat reses akibat terlalu banyak janji yang belum terealisasi,” tegasnya.
Setelah seluruh laporan reses dibacakan, pimpinan rapat paripurna berharap seluruh aspirasi, masukan, dan catatan yang disampaikan oleh masing-masing daerah pemilihan dapat ditindaklanjuti secara serius dan terintegrasi dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah serta pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. (***)
Reporter : MOHAMAD ISMAIL
Editor : GUSTIA BENNY