Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Pemerintah terus menggenjot penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah Sumatra. Hingga kini, sekitar 2.000 ruas jalan dan jembatan di tingkat kecamatan dan desa dilaporkan masih terputus.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyampaikan, pada hari ke-52 pascabencana, pemerintah telah berhasil memfungsikan kembali 99 ruas jalan nasional.
“Dengan tersambungnya seluruh jaringan jalan nasional itu, saya bisa memastikan sudah tidak ada kabupaten atau kota yang terisolasi,” kata Dody, Jumat (16/1).
Meski demikian, sejumlah jembatan nasional yang mengalami kerusakan berat belum dapat diperbaiki secara permanen. Untuk sementara, akses dialihkan melalui jalur provinsi. Salah satunya jembatan di ruas Tarutung–Sibolga yang membutuhkan perbaikan permanen.
Dody mengungkapkan, hingga saat ini penanganan baru menjangkau sekitar 15 persen dari total jembatan yang rusak. Kementerian PU kini memfokuskan percepatan perbaikan pada 80 persen jembatan lainnya, terutama jembatan daerah.
“Fokus kami sekarang adalah jembatan-jembatan daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dody juga menanggapi polemik biaya pembuatan sumur di wilayah terdampak bencana yang mencapai Rp150 juta per titik.
Ia menegaskan, sumur tersebut dirancang sebagai solusi jangka panjang, bukan sekadar fasilitas darurat.
“Kami bekerja berdasarkan SOP. Kondisi geodesi dan kandungan air tanah dipelajari. Kami memiliki peta cekungan air tanah sebagai acuan,” tegasnya.
Dengan perencanaan tersebut, sumur diharapkan tidak mudah kering dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang oleh masyarakat.
Risiko Kemiskinan Naik
Di sisi lain, bencana di tiga provinsi di Sumatera, termasuk Aceh, juga menyisakan dampak sosial-ekonomi yang signifikan. Salah satu risiko yang mencuat adalah potensi peningkatan angka kemiskinan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar menyebut, kontribusi bencana Sumatera terhadap kenaikan angka kemiskinan nasional diperkirakan mencapai 0,49 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem berpotensi naik hingga 0,20 persen.
“Karena itu, pemulihan ekonomi masyarakat harus dilakukan melalui intervensi langsung yang mampu menggerakkan kembali aktivitas ekonomi lokal,” katanya.
Muhaimin menekankan, program padat karya tunai (cash for work) perlu menjadi inti dalam seluruh skema bantuan pemerintah pusat. Program tersebut dinilai efektif menjaga daya beli masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja sementara bagi warga terdampak bencana.
Di sektor sosial, Kementerian Sosial (Kemensos) juga telah melakukan berbagai intervensi bertahap. Hingga akhir Desember, Kemensos menyalurkan 223.146 paket logistik, 118.100 kilogram beras reguler, serta 20.990 paket sembako di tiga provinsi terdampak.
Selain itu, sebanyak 42 dapur umum dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan pengungsi. Upaya tersebut diperkuat dengan pengerahan 648 personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang melayani lebih dari 110 ribu jiwa.
“Kami juga telah menyalurkan santunan kepada 111 korban meninggal dunia dengan total nilai Rp1,665 miliar,” ungkap Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Pada tahap rehabilitasi sosial, Kemensos turut menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) senilai lebih dari Rp1,54 miliar. Bantuan tersebut diberikan berdasarkan asesmen kebutuhan, meliputi dukungan nutrisi, obat-obatan, perlengkapan belajar, layanan kesehatan, kebutuhan pribadi, hingga alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Aceh, Sumut, dan Sumbar Terima TKD Rp10,6 Triliun
Pemerintah pusat memutuskan mengembalikan dana transfer ke daerah (TKD) untuk tiga provinsi terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Total nilai TKD yang dikembalikan mencapai Rp10,6 triliun.
Kebijakan tersebut diambil untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana yang melanda ketiga provinsi itu pada akhir November tahun lalu.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan, Presiden telah memutuskan agar besaran TKD untuk seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat disamakan dengan alokasi TKD tahun 2025 setelah efisiensi.
“Presiden sudah memutuskan bahwa seluruh provinsi, kabupaten maupun kota di Aceh, Sumut, dan Sumbar, dana TKD-nya akan disamakan dengan tahun 2025.
Dengan kata lain, angkanya mencapai Rp10,6 triliun,” ujar Tito melalui keterangan tertulis yang diterima Jawa Pos (Batam Pos Group), Minggu (18/1).
Menurut Tito, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana. Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya nasional untuk membantu percepatan pemulihan.
Dukungan itu melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pendidikan, sektor kesehatan, hingga TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Basarnas.
Meski demikian, Tito menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Pemerintah daerah juga diminta bergerak aktif dan memaksimalkan peran serta kewenangannya.
Ia menilai pengembalian TKD akan memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih leluasa untuk mempercepat penanganan dampak bencana.
“Tapi, daerah juga harus bergerak. Oleh karena itu, supaya mereka kuat, anggarannya ditambah,” kata Tito. (***)
LAPORAN: JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK