Buka konten ini
Batam mencatat pertumbuhan ekonomi impresif dan arus investasi yang terus meningkat. Namun, di balik pabrik baru yang beroperasi dan angka-angka ekonomi yang menanjak, ribuan pencari kerja masih menunggu peluang yang tak kunjung datang. Lalu, di mana simpul persoalan yang selama ini luput dari perhatian namun sangat meresahkan?
“KALAU ada perusahaan buka walk-in interview (wawancara kerja langsung), saya tak mau ketinggalan.”
Ungkapan optimistis itu datang dari seorang pencari kerja di Batam. Namanya Sarina. Usianya 24 tahun. Di sebuah warung kopi di kawasan Batuaji, Kota Batam, ia tampak merapikan map plastik berisi ijazah, sertifikat, dan curriculum vitae yang sudah ia perbarui. Map itu selalu ia bawa, entah ke job fair, atau sekadar untuk berjaga-jaga jika ada informasi lowongan kerja mendadak.
Sarina adalah lulusan D3 Akuntansi yang sudah mengirim sebelas lamaran kerja sejak 22 Desember 2025 lalu sampai awal 2026 ini. Dari semua itu, hanya satu yang mengundangnya untuk prosesi wawancara.
“Perusahaan bilang yang dicari bukan cuma orang yang bisa pembukuan. Mereka minta bisa analisis data dan coding dasar. Saya hanya sempat belajar spreadsheet, itu pun tidak mendalam,” katanya.
Saat ditanya bagaimana ia melihat pertumbuhan ekonomi Batam yang mencapai 6,89 persen sepanjang 2025, ia terdiam. Ia tak begitu hapal soal angka. Tapi yang dia tahu, Batam adalah tempat mencari kerja.
“Saya baca di berita, Batam ini semuanya maju. Tapi di sekitar saya, teman-teman memang malah banyak yang menganggur. Mungkin pertumbuhan ekonomi itu lewat jalur yang saya enggak tahu di mana letaknya,” katanya, sembari tertawa pelan.
Di kawasan lain, di Kecamatan Batuampar, Dedi Muchrial, 29, seorang mantan operator produksi bercerita di warung kopi. Hampir dua tahun ia memasang komponen elektronik sebelum suatu hari diumumkan bahwa lini produksinya beralih ke sistem otomatis.
“Mesinnya cepat. Enggak capek. Ya, namanya mesin enggak mungkin, dong, minta gaji lebih,” katanya, sambil menirukan suara robot dengan nada bercanda.
Dia pernah mencoba melamar di industri panel surya yang katanya sedang berkembang. Ia bilang: “Waktu tes, disuruh mengerti kelistrikan dasar dan baca skema. Aku, kan, enggak punya latar belakang itu. Pelatihan singkat yang aku ikuti pun enggak akan cukup. Akhirnya saya harus mencari kerja serabutan.”
Ia mengangguk pelan ketika mendengar jumlah pengangguran terbuka Batam mencapai hampir 50 ribu orang atau 7,5 persen. “Kupikir sendirian (menganggur), rupanya banyak,” katanya, tertawa.
Sarina dan Dedi, adalah wajah dari statistik yang sering luput dibacakan di podium resmi. Angka-angka yang kerap dipoles dalam rilis pemerintah tak pernah menunjukkan betapa getirnya pasar kerja yang terus menyusut, sementara investasi terus digadang-gadang sebagai anugerah yang akan menyelamatkan kota.
Jika menengok kinerja ekonomi Kota Batam sepanjang 2025 memang tercatat cukup impresif di tengah perlambatan ekonomi global. Hingga triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 6,89 persen secara tahunan (year on year/yoy), ditopang derasnya arus investasi dengan realisasi penanaman modal sebesar Rp54,7 triliun. Capaian tersebut menempatkan Batam sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi paling stabil secara nasional.
Namun, di balik laju pertumbuhan tersebut, persoalan ketenagakerjaan masih menjadi tantangan serius. Data menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Batam pada 2025 masih berada di angka 7,57 persen atau sekitar 49,93 ribu hingga 50 ribu orang. Kondisi ini memunculkan paradoks: ekonomi tumbuh tinggi dan investasi mengalir deras, tetapi penyerapan tenaga kerja belum sepenuhnya sejalan.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam menilai fenomena ini tidak terlepas dari karakter investasi yang masuk ke Batam beberapa tahun terakhir. Kepala BPS Kota Batam, Eko Aprianto, menjelaskan bahwa investasi besar di sektor infrastruktur, pusat data (data center), serta industri teknologi tinggi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
“Investasi tersebut mendorong kenaikan PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi Batam. Namun, di sisi lain, tidak dapat dimungkiri bahwa sebagian investasi yang masuk bersifat padat modal dan tidak membutuhkan banyak tenaga kerja manusia,” ujar Eko, Minggu (11/1).
Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis diikuti lonjakan penyerapan tenaga kerja. Investasi berbasis teknologi dan otomatisasi memang meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi kebutuhan tenaga kerja relatif terbatas jika dibandingkan dengan investasi padat karya.
Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025, terjadi pergeseran struktur serapan tenaga kerja di Kota Batam. Sektor jasa kini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan proporsi mencapai 56,27 persen, melampaui sektor industri di angka 40,90 persen. Adapun sektor pertanian hanya menyerap 2,83 persen tenaga kerja.
Meski sektor industri masih menjadi tulang punggung perekonomian Batam, sektor jasa justru menampung lebih banyak tenaga kerja. Namun, Eko menegaskan bahwa sektor jasa di Batam sebagian besar masih bersifat informal, dengan tingkat perlindungan kerja dan kualitas pekerjaan yang relatif lebih rendah.
“Ini menjadi tantangan tersendiri karena kualitas pekerjaan, kepastian pendapatan, dan jaminan sosialnya relatif lebih rendah,” jelasnya.
Jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2024, proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian justru mengalami peningkatan sebesar 1,38 persen poin. Sementara itu, proporsi pekerja di sektor industri dan jasa masing-masing mengalami penurunan sebesar 0,42 persen poin dan 0,95 persen poin. Pergeseran ini menunjukkan dinamika struktur ketenagakerjaan di Batam yang masih terus berubah.
Terkait sektor yang paling banyak menyumbang angka pengangguran, Eko menyebutkan bahwa analisis lebih rinci perlu mengacu pada data teknis dari dinas terkait, seperti data pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun secara struktur, dominasi sektor industri dan jasa dalam penyerapan tenaga kerja membuat fluktuasi di kedua sektor tersebut sangat berpengaruh terhadap angka pengangguran Batam.
Menjawab pertanyaan apakah struktur pertumbuhan ekonomi Batam cenderung menyerap atau justru menekan tenaga kerja, Eko menilai pertumbuhan ekonomi Batam saat ini tetap menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja, khususnya di sektor industri pengolahan.
“Data Sakernas Agustus 2025 menunjukkan sekitar 40,90 persen penduduk Batam bekerja di sektor industri. Ini menunjukkan sektor industri masih menyerap tenaga kerja,” katanya.
Namun, karakter industri pengolahan atau manufaktur di Batam yang semakin mengarah pada padat modal membuat penyerapan tenaga kerja tidak sebanding dengan besarnya potensi angkatan kerja yang tersedia. Kondisi ini diperkuat oleh masih adanya ketidaksinkronan antara kebutuhan industri dan kompetensi pencari kerja, terutama dari sisi keahlian teknis.
Menurut Eko, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjembatani ketimpangan tersebut adalah penguatan mekanisme link and match antara dunia pendidikan, penyedia lapangan kerja, dan pencari kerja.
“Masih terdapat kesenjangan antara kualifikasi yang dibutuhkan industri dengan latar belakang pendidikan maupun keahlian pencari kerja. Mekanisme link and match menjadi penting agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dan mampu menyerap tenaga kerja secara lebih optimal,” ujarnya.
Dalam perbandingan dengan daerah industri lain secara nasional, Eko menyebutkan tingkat pengangguran Batam masih relatif kompetitif. Pada Agustus 2025, TPT Kota Batam tercatat sebesar 7,57 persen. Meski menjadi yang tertinggi di antara kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, angka tersebut menunjukkan tren penurunan dalam setahun terakhir.
“Pola ini juga terjadi di kota industri lain,” katanya.
Sebagai perbandingan, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karawang pada Agustus 2025 tercatat sebesar 7,99 persen, sementara Kabupaten Bekasi mencapai 8,78 persen. Angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan TPT Kota Batam.
“Artinya, tantangan pengangguran bukan hanya terjadi di Batam, tetapi merupakan fenomena yang umum di kawasan industri dengan struktur ekonomi yang ditopang sektor manufaktur dan investasi padat modal,” kata dia.
Analisis serupa juga datang dari Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Kepri. Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau-yang mayoritas ditopang oleh Kota Batam- dan disokong sektor-sektor unggulan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan perbaikan kondisi ketenagakerjaan. Di tengah laju ekonomi yang kuat, TPT di Kepri justru mengalami peningkatan dan menjadi indikator yang mendapat perhatian serius Bank Sentral.
Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepulauan Riau, Rony Widijarto, menjelaskan bahwa dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Kepri ditopang oleh sektor industri pengolahan, pertambangan, konstruksi, serta perdagangan. Sementara dari sisi pengeluaran, akselerasi ekonomi didorong oleh investasi, ekspor neto, dan konsumsi rumah tangga.
Namun, di balik capaian positif tersebut, Rony mengakui masih terdapat sejumlah indikator yang perlu dicermati. Salah satunya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka yang justru menunjukkan tren peningkatan.
“Indikator kesejahteraan masyarakat Kepri sebenarnya menunjukkan perbaikan, antara lain tingkat kemiskinan yang menurun dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat. Meski demikian, terdapat indikator yang perlu menjadi perhatian, yakni TPT dan rasio ketenagakerjaan yang mengalami kenaikan,” jelasnya.
Menurut Rony, struktur pertumbuhan ekonomi Kepri saat ini lebih banyak ditopang oleh sektor-sektor yang menuntut keahlian dan tingkat produktivitas tertentu, khususnya industri pengolahan dan investasi.
“Di satu sisi, sektor-sektor tersebut menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, sektor ini membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi yang sesuai, sehingga daya serap tenaga kerja tidak selalu berjalan seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Meski menghadapi tantangan pada aspek ketenagakerjaan, perekonomian Kepri secara keseluruhan tetap mencatatkan kinerja yang solid. Pada triwulan III 2025, ekonomi Kepri tumbuh sebesar 7,48 persen secara tahunan (year on year/yoy), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,04 persen.
“Pertumbuhan ekonomi Kepri merupakan yang tertinggi di Sumatra dan tertinggi ketiga secara nasional,” kata Rony.
Dari sisi stabilitas, ekonomi Kepri juga tetap terjaga. Inflasi berada dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen. Pada November 2025, inflasi Kepri tercatat sebesar 0,23 persen secara bulanan (month to month/mtm) atau 3,00 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Ke depan, Rony menyebut perekonomian Kepri, termasuk Batam, masih akan dihadapkan pada tantangan global, seperti persaingan perdagangan internasional dan dinamika geopolitik. Meski demikian, peluang tetap terbuka seiring transmisi penurunan suku bunga, kepastian regulasi, serta gencarnya promosi investasi.
“Bank Indonesia memproyeksikan perekonomian Kepri pada 2025 tumbuh di kisaran 6,5 hingga 7,3 persen dan tetap kuat pada 2026. Tantangannya adalah memastikan pertumbuhan tersebut semakin berkualitas, inklusif, dan mampu menjawab persoalan pengangguran,” pungkasnya.
Tiga Jurus: Genjot Kompetensi, Investasi, dan Pendidikan
Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengakui bahwa TPT di Batam memang tinggi. Ia menjelaskan sejumlah faktor yang membuat penurunan angka pengangguran di Batam berjalan lambat dibanding daerah lain di Kepri.
Menurut Amsakar, salah satu penyebab utama tingginya angka pengangguran di Batam adalah arus migrasi yang tinggi. Kota ini masih menjadi magnet bagi pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia karena reputasinya sebagai kawasan industri dan investasi.
“Populasi penduduk Batam yang menggelembung pada usia produktif belum cukup kuat untuk langsung diterima di bursa kerja. Arus migrasi tinggi, sementara kemampuan tenaga kerja lokal belum semua sesuai kebutuhan industri,” beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, sekitar 67-68 persen penduduk Batam saat ini berada pada kelompok usia produktif. Akan tetapi, banyak di antaranya merupakan lulusan SMA yang dinilai belum cukup kompetitif untuk bersaing di pasar kerja yang semakin spesifik dan berbasis keahlian.
“Struktur kependudukan Batam itu dominan usia produktif, tapi banyak di antara mereka yang belum memiliki keterampilan yang link dengan kebutuhan pasar kerja,” kata dia.
Lalu, ada kesenjangan dunia pendidikan dan kebutuhan industri yang menjadi persoalan utama. Serapan tenaga kerja untuk posisi operator dan pekerja kasar relatif tidak mengalami kendala, namun untuk posisi yang membutuhkan keterampilan khusus, tingkat penyerapan masih rendah.
Untuk menjembatani persoalan tersebut, Pemko dan BP Batam berencana memperkuat kemitraan dengan perguruan tinggi dan dunia industri. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah kerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.
“Program kami di 2026 nanti ada sekitar 20 orang yang akan kami berikan beasiswa kuliah di ITS. Alumni ITS ini punya prospek bagus, terutama di bidang galangan dan industri teknik,” ujar Amsakar.
Selain kerja sama pendidikan, ia juga mengaku telah bertemu dengan para HRD perusahaan di Batam untuk mendorong pemberian kesempatan lebih besar bagi warga lokal. “Kami minta agar ada prioritas 10-155 persen untuk anak-anak negeri,” tambahnya.
Namun, Amsakar menilai bahwa masalah pengangguran di Batam juga berkaitan dengan pergeseran tren investasi. Banyak investasi baru yang masuk bersifat padat modal dan minim tenaga kerja, seperti industri Artificial Intelligence (AI), Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO), serta energi terbarukan.
“Tren investasi sekarang bukan lagi padat karya, tapi padat modal. Jadi serapan tenaga kerjanya memang tidak sebanyak dulu,” katanya.
Kondisi itu membuat pemerintah daerah perlu mencari keseimbangan antara peningkatan nilai investasi dan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat kokal.
Pihaknya tengah menyusun strategi untuk mengurai kompleksitas pengangguran di Batam melalui tiga pendekatan: peningkatan kompetensi tenaga kerja, penyesuaian arah investasi, dan sinergi dengan dunia pendidikan.
“Prinsipnya, dua langkah sudah kami ambil: memberikan beasiswa untuk link and match pendidikan dengan kebutuhan industri, dan mengundang HRD perusahaan agar memberikan ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal,” ujar dia.
Faktor Migrasi dan Mismatch Jadi Sorotan
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Yudi Suprapto, menjelaskan angka pengangguran tersebut tidak bisa dilepaskan dari definisi usia kerja. Dalam statistik ketenagakerjaan, usia kerja dimulai dari 15 tahun ke atas tanpa batas maksimal.
“Orang yang masih hidup itu masih masuk usia kerja. Tapi sebagian, terutama yang sudah di atas 60 tahun, rata-rata tidak berkeinginan lagi bekerja di sektor formal atau industri. Ada yang memilih santai, tidak bekerja dan tidak berusaha,” ujarnya.
Selain itu, dinamika kependudukan Batam sebagai kota industri turut memengaruhi angka pengangguran. Menurut Yudi, perpindahan penduduk ke Batam tidak selalu didorong oleh motif mencari pekerjaan.
“Ada yang pindah ke Batam bukan ingin bekerja, tapi mengikuti keluarga atau anak. Faktor-faktornya banyak. Di Batam juga, hari ini orang bekerja belum tentu minggu depan masih bekerja, dan yang hari ini menganggur belum tentu besok masih menganggur. Itu dinamika penduduk,” jelasnya.
Meski demikian, Yudi menegaskan secara data tren pengangguran di Batam sebenarnya mengalami penurunan. Hanya saja, banyaknya informasi lowongan kerja dan rencana pembukaan perusahaan baru mendorong masyarakat dari luar daerah datang ke Batam dan menetap, bahkan mengganti identitas kependudukan menjadi KTP Batam.
“Orang sudah datang duluan karena tahu Batam banyak lowongan. Itu juga berpengaruh pada angka pengangguran,” katanya.
Terkait dugaan ketidaksesuaian antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri, Yudi mengakui masih terjadi mismatch (ketidakcocokan) keterampilan. Pemerintah daerah, kata dia, terus berupaya menyesuaikan arah pendidikan dengan kebutuhan industri Batam.
“Kebutuhan industri di Batam itu spesifik, termasuk jurusannya. Ini terus dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Ada wacana, kalau tidak salah, SMKN 8 dan SMKN 11 (Batam) akan diubah dari SMK Kesehatan menjadi SMK Konstruksi, baik konstruksi sipil maupun perkapalan, untuk mendukung pembangunan industri,” ungkapnya.
Untuk lulusan sarjana, Yudi menilai peluang kerja relatif terbuka selama kompetensinya sesuai. Kendala utama biasanya terletak pada minimnya pengalaman kerja. “Sarjana baru lulus tentu belum punya pengalaman. Tapi secara psikologis, rata-rata mereka bisa menyesuaikan. Ini juga sudah kami sampaikan ke HRD perusahaan agar memberi ruang bagi fresh graduate (lulusan baru),” ujarnya.
Sementara itu, terkait pengawasan tenaga kerja asing (TKA), Yudi menyebut Disnaker Batam saat ini lebih fokus pada pembinaan administratif, khususnya perpanjangan izin. Pengawasan teknis berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi dan kementerian terkait.“Kami lakukan pembinaan dan koordinasi. Kalau soal izin keimigrasian, kami bekerja sama dengan imigrasi. Kalau tidak punya izin kerja, pasti dideportasi. Tapi kalau izinnya lengkap, tentu tidak bisa,” jelasnya.
Ia menegaskan terdapat jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki TKA, seperti posisi HRD. Jika ditemukan pelanggaran, pihaknya akan melakukan monitoring dan melaporkan ke instansi pengawasan di tingkat provinsi untuk tindak lanjut.
Data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kepri menyebut Batam menjadi penyumbang tingginya angka pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Di kota tersebut tercatat ada kurang lebih 52.000 pengangguran, dari total pengangguran yang ada di Provinsi Kepri sebanyak 65.000 orang.
Angka pengangguran tersebut menjadi sorotan, sebab Batam merupakan daerah yang memiliki potensi besar dalam hal penyediaan lapangan kerja seiring laju ekonomi kawasan.
”Pengangguran di Kepri saat ini 65.000, dan 80 persennya berada di Batam. Padahal, industri besar banyaknya di Batam,” kata Kepala Disnakertrans Kepri, Diky Wijaya, pekan lalu.
Ia menjelaskan bahwa tingginya angka pengangguran tersebut disebabkan oleh banyaknya pelajar tamatan SMA/SMK yang memilih mencari kerja, ketimbang melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah.
Saat ini, 60 persen pengangguran di Kepri berasal dari kelompok usia 17–25 tahun, atau sekitar 39 ribu orang. Mayoritas hanya lulusan SMA/SMK dan belum mendapatkan pekerjaan.
Kemudian, para pencari kerja yang tidak dibekali sertifikasi kompetensi ikut menjadi faktor tingginya angka pengangguran di Batam. Dimana, saat ini banyak perusahaan cenderung membutuhkan tenaga kerja dengan latar belakang teknik mesin, teknik kimia, dan bidang teknis lainnya.
”Dari Kepri juga banyak pengangguran dari tamatan SMA, apalagi mereka belum punya skill (keterampilan) bekerja. Ditambah lagi warga luar Kepri yang mencari kerja di Batam,” sebutnya.
Setiap tahunnya, jumlah pengangguran di Kepri terutama di Batam bakal mengalami kenaikan. Terlebih, banyak warga luar Kepri yang datang ke Batam beradu nasib, mendapatkan pekerjaan di kota industri tersebut.
Untuk menekan angka pengangguran, ia mengklaim bahwa Disnakertrans Kepri terus melakukan koordinasi dengan Badan Pengusahaan (BP) dan Pemko Batam. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mengadakan job fair bagi para pencari kerja.
Sementara untuk jumlah pencari kerja di Provinsi Kepri saat ini tercatat sebanyak 29.295 orang. Dengan rincian, Batam sebanyak 26.412 orang, Bintan 1.607 orang, Tanjungpinang 712 orang, Karimun 368 orang, Anambas 181 orang, Lingga 111 orang dan Natuna empat orang.
Kesempatan Kerja Tak Membesar
Ekspektasi pekerja itu sebenarnya sederhana: investasi besar semestinya membuka lapangan kerja besar. Namun, Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, menjelaskan situasinya tidak sesederhana itu. Ia bilang, pertumbuhan ekonomi Batam yang mencapai 6,89 persen adalah hasil dari dorongan sektor-sektor baru yang berteknologi tinggi dan padat modal.
“Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan kita terutama datang dari manufaktur berorientasi ekspor, logistik, energi, dan industri otomasi, sektor yang menghasilkan nilai tambah tinggi tetapi tidak banyak membutuhkan tenaga kerja,” katanya, Rabu (7/1).
Ia menyebut, periode ini sebagai fase transisi struktur ekonomi. Batam sedang beralih dari industri padat karya menuju industri modern. Akan tetapi, peralihan itu menciptakan jurang baru: kebutuhan industri melesat jauh lebih cepat daripada peningkatan kompetensi lokal.
Soal kontribusi investasi terhadap lapangan kerja, Fary menyebut estimasinya 38 sampai 42 ribu pekerjaan langsung tercipta sepanjang 2025. “Tetapi banyak posisi membutuhkan keterampilan teknis spesifik. Ada time lag (jeda waktu) antara realisasi investasi dan serapan tenaga kerja,” lanjutnya.
Lalu, ada lagi platform Manajemen Talenta Batam (MANTAB) yang diluncurkan oleh BP Batam. Gunanya, ialah mempertemukan pencari kerja dengan industri. Namun, dia mengakui program itu belum sepenuhnya menjawab kebutuhan.
“Ini baru langkah awal. Ke depan, kami memperkuat integrasi dengan kawasan industri, lembaga pelatihan, dan institusi pendidikan. Harapannya, MANTAB menjadi kanal utama penempatan tenaga kerja lokal,” ujar Fary.
Namun di lapangan, narasi itu terdengar berbeda. Bagi banyak pencari kerja, MANTAB lebih mirip ruang tunggu besar ketimbang pintu masuk pekerjaan. Informasi tersedia, tapi arah dan hasilnya belum jelas.
BP Batam kini mengajukan strategi baru. Mulai mendorong investasi yang lebih padat karya. Memperluas rantai pasok lokal yang melibatkan UMKM. Lalu, memperkuat pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri. Semua langkah itu terdengar menjanjikan. Namun, bagi para pencari kerja yang berada dalam antrean panjang, waktu menjadi persoalan tersendiri.
“Yang kami inginkan itu sederhana. Kalau tidak bisa mengejar industri, setidaknya kami diberi jalan untuk bisa mengikuti,” bagitu kata Sarina.
Tenaga Kerja Harus Berbenah
Jika BP Batam berbicara dari perspektif pengelola kawasan, maka pengusaha melihat kondisi dari ruang produksi. Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, mengakui secara langsung bahwa investasi yang masuk ke Batam saat ini memang padat modal, bukan padat karya.
“Industri yang datang adalah industri baru: data center, panel surya, otomasi. Modalnya besar, teknologinya maju, tapi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan tidak sebanyak dulu,” ujarnya.
Peralihan dari tenaga manusia ke robot produksi menjadi tren yang tidak bisa dihentikan. Ia menampik anggapan, bahwa dunia usaha enggan merekrut tenaga kerja lokal.
”Perusahaan di Batam sejak lama mengutamakan tenaga lokal. Tapi kebutuhan sekarang bergeser. Yang dicari tenaga terampil. Kalau tidak tersedia di Batam, baru perusahaan mencari ke luar,” katanya.
Rafki menilai, regulasi ketenagakerjaan tidak menjadi hambatan besar dalam pembukaan lapangan kerja. Tantangan utamanya adalah kesenjangan kompetensi.
“Pelatihan harus lebih intensif dan relevan. Tenaga kerja tidak bisa lagi mengandalkan pengalaman lama. Industri sudah berubah,” kata dia.
Apindo Batam menjalankan beberapa program: mulai dari membantu mempromosikan Batam kepada investor, hingga memfasilitasi pemagangan untuk mempertemukan pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan. Tetapi program-program itu, sebagaimana diakui banyak pihak, baru sebatas komplementer, belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan teknologi industri.
Segendang sepenarian dengan Apindo, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepri menilai, tingginya TPT di Kepri, khususnya di Batam, sebagai alarm serius yang harus segera ditangani melalui transformasi kebijakan ketenagakerjaan dan penguatan ekosistem industri.
Ketua Kadin Kepri, Mustava juga angkat bicara.
“Tingginya TPT menjadi indikator bahwa pertumbuhan industri belum merata dan belum berbasis padat karya. Selain itu masih terjadi ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri,” kata dia.
Beberapa faktor utama penyebab masalah ini antara lain keterbatasan investasi sektor riil berbasis manufaktur dan hilirisasi, lemahnya hubungan dunia pendidikan dengan kebutuhan industri, serta minimnya inovasi pada program pelatihan vokasi.
Kadin Kepri menggagas pendekatan triple helix antara dunia usaha, pemerintah, dan institusi pendidikan sebagai strategi utama mengatasi pengangguran. Pihaknya mendorong percepatan investasi pada sektor-sektor padat karya seperti industri manufaktur, galangan kapal, energi baru terbarukan, logistik, elektronik, dan industri pengolahan.
Di saat yang sama, Kadin berupaya memperkuat ekosistem UMKM agar mampu menjadi penopang penciptaan lapangan kerja baru. Program yang didorong meliputi inkubasi bisnis, peningkatan akses pembiayaan, digitalisasi UMKM, hingga kemitraan dengan perusahaan besar.
Kadin juga tengah menyusun peta kebutuhan tenaga kerja lintas wilayah industri di Kepri, meliputi Batam, Bintan, dan Karimun. Peta tersebut akan disesuaikan dengan proyek strategis nasional, serta arus masuk investasi asing maupun domestik. “Peta kebutuhan tenaga kerja ini penting agar pelatihan vokasi benar-benar menjawab kebutuhan sektor riil, bukan sekadar formalitas,” kata Mustava.
Kadin Kepri mendorong pemerintah untuk mempercepat reformasi perizinan investasi, meningkatkan insentif bagi industri padat karya, hingga memperkuat Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis industri. Kolaborasi sekolah vokasi dan politeknik disebut menjadi faktor penentu keberhasilan reformasi ketenagakerjaan.
Kepada pelaku usaha, dia mengajak mengutamakan tenaga kerja lokal dan membuka program magang, terlibat dalam penyusunan kurikulum vokasi, membina UMKM sebagai mitra, dan mengarahkan CSR untuk pelatihan naker. (***)
Reporter : ARJUNA – RENGGA YULIANDRA – AZIS MAULANA, MOHAMAD ISMAIL, YASHINTA
Editor : RATNA IRTATIK