Buka konten ini
HIMPUNAN Kawasan Industri (HKI) Batam menilai lonjakan harga gas industri yang kini berada di kisaran US$13 hingga US$16,5 per MMBTU menempatkan sektor manufaktur Batam dalam tekanan terberat dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikan lebih dari 60 persen itu dinilai langsung menggerus daya saing industri dan meningkatkan risiko relokasi investasi ke luar negeri.
Ketua HKI Batam, Adhy Prasetyo Wibowo, mengatakan harga gas yang tinggi telah mendorong kenaikan biaya pembangkitan listrik bagi Perusahaan Penyedia Utilitas (PPU). Dampaknya, tarif listrik dan biaya utilitas yang harus ditanggung perusahaan meningkat signifikan, sehingga produk industri Batam
kalah bersaing dibandingkan kawasan industri di Johor, Penang, Singapura, maupun Vietnam.
“Selama ini Batam dipilih investor karena pasokan listrik dan energi yang stabil serta kompetitif. Dengan kenaikan harga gas ini, margin industri tertekan dan posisi Batam sebagai hub manufaktur berisiko melemah,” kata Adhy, Senin (12/1).
Ia menjelaskan, sepanjang Januari hingga Desember 2025, PPU masih berupaya menyerap kenaikan harga gas sekitar 10–15 persen. Namun, lonjakan harga pada Januari 2026 yang mencapai sekitar 60 persen membuat beban kenaikan tidak lagi dapat ditahan dan berdampak langsung ke industri.
Sejumlah perusahaan memang belum menutup pabrik, namun mulai menahan ekspansi. Jika tidak ada solusi konkret, beberapa rencana penambahan lini produksi dan investasi mesin baru terancam dibatalkan. Bahkan, sebagian pelaku industri mulai mengevaluasi ulang kontrak pesanan jangka panjang.
HKI juga telah menyampaikan kondisi tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurut Adhy, relokasi pabrik ke luar negeri menjadi sangat mungkin terjadi apabila harga energi tetap tinggi dan tidak rasional.
“Pabrik di Batam bisa dipindahkan ke Johor atau Vietnam dalam waktu 6 hingga 12 bulan jika biaya energi tidak kompetitif. Ini murni kalkulasi bisnis,” ujarnya.
Kenaikan harga gas dari kisaran US$8 menjadi US$16–16,5 per MMBTU diperkirakan membuat biaya energi perusahaan berbasis gas melonjak lebih dari 100 persen. HKI mencatat, lonjakan tersebut langsung menaikkan harga pokok produksi dan mengganggu arus kas operasional, terutama bagi industri padat energi.
Sementara itu, penggunaan liquefied natural gas (LNG) sebagai solusi kekurangan pasokan gas dari Sumatra dinilai belum ideal. Selain mengikuti harga pasar internasional yang lebih mahal, LNG juga membutuhkan proses regasifikasi serta biaya logistik tambahan yang membuat biaya distribusi semakin tinggi.
“LNG ini hanya solusi darurat. Tidak bisa dijadikan solusi jangka panjang untuk menjamin stabilitas energi industri,” ujar Adhy.
Ia mengingatkan, ketidakpastian pasokan dan mahalnya harga energi berpotensi menurunkan minat investor serta memicu hilangnya hingga 100 ribu lapangan kerja langsung di sektor industri Batam. Investor global, kata dia, kini mulai menghitung ulang risiko biaya energi sebagai faktor utama dalam menentukan lokasi investasi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, HKI mengajukan sejumlah rekomendasi. Pertama, mempercepat konektivitas pipa gas Natuna ke Sumatra dan Batam agar cadangan gas Natuna dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik.
Kedua, pemberian insentif harga atau subsidi jangka pendek bagi industri padat energi agar tetap bertahan selama masa transisi pasokan. Ketiga, penguatan infrastruktur regasifikasi LNG domestik sehingga Batam dapat menjadi alternatif hub gas nasional dengan biaya pendaratan yang lebih rendah.
Selain itu, HKI mendorong kolaborasi erat antara pemerintah pusat, BP Batam, dan pelaku industri untuk merumuskan kebijakan pasokan gas jangka panjang yang stabil, termasuk perlindungan kontrak suplai jangka panjang yang kompetitif.
“Kepastian energi adalah kunci. Jika tidak segera distabilkan, bukan hanya investasi baru yang hilang, industri yang sudah ada pun bisa hengkang,” kata Adhy.
Batam Pos mencoba mengonfirmasi hal ini kepada Kepala BP Batam, Amsakar Achmad usai acara di BP Batam, Senin (12/1). Namun, karena mengaku terburu-buru, Amsakar menepis wawancara.
Pertengahan tahun lalu, Wendi Purwanto, Area Head PGN Batam, pernah menjelaskan struktur harga gas industri di Batam.
“Harga gas bukan semata-mata naik. Sumber pasokan sekarang berasal dari dua jenis, yakni gas pipa dari Sumatra dan LNG domestik. Harga gas pipa sekitar US$8–9 per MMBTU, sedangkan LNG jauh lebih mahal. Karena itu, harga gas ke pelanggan merupakan kombinasi dari dua sumber tersebut,” kata Wendi.
Menurutnya, sejak dua tahun terakhir, sumur-sumur gas di Sumatra menunjukkan penurunan produksi dan hingga kini belum ada tambahan pasokan baru dari wilayah tersebut.
“PGN sudah membatasi distribusi ke pelanggan sejak 2023. Namun, kami tetap berupaya menjaga pasokan melalui alternatif lain, salah satunya LNG,” ujarnya. (***)
Reporter : ARJUNA
Editor : RATNA IRTATIK