Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman berdialog dengan puluhan pimpinan media di bawah naungan Jawa Pos Group. Pertemuan yang berlangsung di kediamannya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (11/1), menjadi ajang pemaparan capaian strategis Kementerian Pertanian, khususnya keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan pada 2025.
Capaian tersebut dinilai mencatat sejarah baru. Pasalnya, target swasembada pangan semula dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk dicapai dalam kurun empat tahun. Namun, Kementerian Pertanian mampu mewujudkannya hanya dalam waktu satu tahun.
Dalam dialog bersama para pemimpin redaksi Jawa Pos Group, Amran memaparkan indikator kuat swasembada pangan 2025. Produksi beras nasional tahun 2025 mencapai 34,71 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Angka tersebut meningkat 4,09 juta ton atau 13,36 persen dibandingkan produksi tahun 2024.
Kenaikan produksi itu menghasilkan surplus beras sebesar 3,52 juta ton. Dengan capaian tersebut, Indonesia tercatat tidak melakukan impor beras untuk kebutuhan konsumsi sepanjang 2025. Produksi beras nasional bahkan dinilai Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) sebagai rekor tertinggi Indonesia.
Amran menegaskan, keberhasilan tersebut bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil transformasi besar-besaran dan strategi percepatan atau “gaspol” yang diterapkan di Kementerian Pertanian. Ia membeberkan lima jurus utama yang menjadi kunci pencapaian swasembada pangan dalam waktu singkat.
Jurus pertama adalah deregulasi melalui pemangkasan birokrasi yang dinilai menghambat. Kementerian Pertanian mencabut 291 Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang dianggap tidak efektif.
“Dari 15 Permentan kami pangkas menjadi satu aturan. Ratusan keputusan menteri juga disesuaikan untuk mempercepat investasi dan hilirisasi, termasuk dengan pembentukan satuan tugas khusus,” ujar Amran.
Jurus kedua adalah pembenahan internal melalui penerapan sistem meritokrasi yang ketat. Amran melakukan mutasi, demosi, hingga pemecatan terhadap 192 pejabat yang dinilai tidak berkinerja optimal atau bermasalah.
“Saya ingin orang-orang yang mau berubah. Kalau usaha awalnya satu, kita tingkatkan menjadi lima agar target bisa melompat tinggi,” katanya.
Jurus ketiga adalah penguatan pengawasan eksternal dengan menggandeng Satuan Tugas Pangan Polri guna memberantas mafia pangan. Sepanjang 2024–2025, Satgas Pangan menindak 92 kasus, terdiri atas 46 kasus beras dan 27 kasus pupuk, serta menetapkan 76 tersangka. Selain itu, izin 2.229 pengecer dan distributor pupuk bermasalah dicabut untuk menjamin distribusi yang adil bagi petani.
Jurus keempat adalah efisiensi anggaran melalui pemangkasan belanja perjalanan dinas, seminar, dan rapat di hotel. Total efisiensi anggaran Kementerian Pertanian pada 2025 mencapai Rp3,8 triliun.
Anggaran hasil refocusing tersebut dialihkan langsung untuk kepentingan petani, seperti pengadaan benih unggul, pompa air, dan alat mesin pertanian (alsintan). Kebijakan ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produksi beras dengan nilai ekonomi mencapai Rp17,89 triliun.
Jurus kelima adalah transformasi pertanian dari sistem tradisional menuju pertanian modern berbasis teknologi. Penggunaan mekanisasi pertanian mampu menekan biaya produksi hingga 50 persen serta meningkatkan hasil panen hingga 100 persen.
Dalam dua tahun terakhir, sebanyak 167.906 unit alsintan, termasuk pompa air, telah disalurkan. Perluasan lahan sawah baru juga dilakukan secara masif, antara lain di Merauke dan Kalimantan Tengah, yang kini sudah mulai memasuki masa panen.
Dampak kebijakan tersebut dirasakan langsung oleh petani. Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 mencapai 123,26, tertinggi dalam 33 tahun terakhir. Sementara itu, stok beras Bulog per 31 Desember 2025 tercatat aman di angka 3,25 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.
Amran juga menyampaikan rencana lanjutan pemerintah berupa penguatan hilirisasi pangan serta transformasi pangan menjadi energi. Selain mendorong komoditas bernilai ekspor seperti kopi, kakao, kelapa, dan sawit, Kementerian Pertanian juga mengembangkan program biodiesel B50.
Sebanyak 5,3 juta ton minyak sawit akan diolah menjadi bahan bakar solar melalui kebijakan B50. Setelah penerapan B40 pada tahun sebelumnya, peningkatan ke B50 diharapkan mampu menekan impor solar sekaligus menyerap pasokan sawit dalam negeri.
“Kebijakan ini akan mendorong kenaikan harga CPO, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus memperkuat ketahanan energi berbasis energi terbarukan,” ujar Amran.
Menutup dialog, Amran meminta dukungan media, termasuk Jawa Pos Group, untuk terus mengawal pembangunan sektor pertanian nasional. (***)
LAPORAN: FISKA JUANDA
Editor : RATNA IRTATIK