Buka konten ini
BATAM (BP) – Kota Batam menghadapi tekanan serius di sektor energi seiring memburuknya pasokan gas bumi dari Sumatra sejak 2024. Penurunan suplai memaksa PT Perusahaan Gas Negara (PGN) mengandalkan impor liquefied natural gas (LNG) yang berharga lebih tinggi. Dampaknya, tarif gas industri melonjak ke kisaran US$13–16,5 per MMBTU.
Kondisi ini memukul struktur biaya produksi sektor manufaktur dan mengancam daya saing kawasan industri Batam yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Kepulauan Riau.
Tekanan energi tidak hanya dirasakan industri. Masyarakat juga terdampak oleh kelangkaan LPG 3 kilogram yang dalam beberapa bulan terakhir memicu antrean panjang serta kenaikan harga di tingkat pengecer. Situasi ini mencerminkan kerentanan pasokan energi Batam, baik untuk industri, pembangkit listrik, maupun kebutuhan rumah tangga.
Pemerintah mendorong pengembangan jaringan gas rumah tangga (jargas) dan membuka opsi pasokan baru, termasuk rencana pembangunan pipa gas Natuna–Batam. Namun, solusi jangka panjang tersebut dinilai belum mampu meredam tekanan jangka pendek yang kian dirasakan pelaku usaha.
Ketua Apindo Batam Rafki Rasyid mengatakan, kenaikan harga gas industri dalam beberapa bulan terakhir berdampak langsung pada struktur biaya perusahaan, terutama manufaktur yang sangat bergantung pada gas sebagai sumber energi utama.
“Kenaikan harga gas meningkatkan biaya produksi. Tidak berhenti di situ, industri di Batam juga harus menanggung kenaikan tarif listrik PLN Batam yang turut dipicu tingginya biaya gas untuk pembangkit,” ujar Rafki, Minggu (11/1).
Ia menilai tekanan tersebut menggerus arus kas dan kemampuan perusahaan menjaga efisiensi operasional. Jika dibiarkan berlarut, daya saing Batam berisiko menurun.
“Dalam jangka panjang, daya saing Batam akan melemah. Investor bisa berpikir Batam sudah tidak kompetitif dibanding negara tetangga yang harga gas dan listriknya jauh lebih murah,” katanya.
Menurut Rafki, kondisi ini mulai memengaruhi persepsi pelaku industri terhadap posisi Batam di kawasan. Sejumlah negara di Asia Tenggara menawarkan biaya energi lebih rendah sehingga dinilai lebih menarik bagi ekspansi manufaktur.
Untuk meredam situasi, Apindo meminta pemerintah bergerak lebih cepat membuka sumber pasokan baru, terutama dengan mengaktifkan jalur gas Natuna–Batam yang telah lama diwacanakan.
“Jalur gas dari Natuna ke Batam harus segera diaktifkan,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah memprioritaskan pasokan gas bagi industri dalam negeri dibandingkan ekspor. Kelangkaan gas domestik, menurutnya, berdampak sistemik terhadap industri dan masyarakat.
“Skenario terburuknya, investor bisa hengkang jika Batam dirasakan tidak lagi kompetitif secara operasional,” ujarnya.
Meski pemerintah mengembangkan jargas dan menjajaki pasokan Natuna sebagai solusi struktural, kedua opsi tersebut dinilai belum cukup cepat mengatasi lonjakan biaya energi yang membayangi industri Batam. Tekanan ini berpotensi menghambat ekspansi manufaktur, menekan margin keuntungan, serta menggeser minat investor ke negara dengan harga energi lebih kompetitif.
Batam Pos berupaya mengonfirmasi mahalnya harga gas ke PGN Batam. Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh jawaban. Namun, pada pertengahan tahun lalu, Wendi Purwanto, Area Head PGN Batam, pernah menjelaskan struktur harga gas industri di Batam.
“Harga gas bukan semata-mata naik. Sumber pasokan sekarang berasal dari dua jenis, yakni gas pipa dari Sumatra dan LNG domestik. Harga gas pipa sekitar US$8–9 per MMBTU, sedangkan LNG jauh lebih mahal. Karena itu, harga gas ke pelanggan merupakan kombinasi dari dua sumber tersebut,” kata Wendi.
Menurutnya, sejak dua tahun terakhir, sumur-sumur gas di Sumatra menunjukkan penurunan produksi dan hingga kini belum ada tambahan pasokan baru dari wilayah tersebut.
“PGN sebenarnya sudah membatasi distribusi ke pelanggan sejak 2023. Namun, kami tetap berupaya menjaga pasokan melalui alternatif lain, salah satunya LNG,” ujarnya.
Wendi menegaskan, penentuan harga gas bukan kewenangan PGN, melainkan keputusan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM, termasuk untuk program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di kisaran US$6–7 per MMBTU.
“Industri yang ditetapkan sebagai penerima HGBT tetap memperoleh harga lebih murah. Sementara yang tidak menerima, akan mendapat sisa alokasi dengan harga yang cenderung lebih mahal,” katanya.
PGN, lanjut Wendi, tidak berwenang menentukan penerima HGBT. Terdapat tujuh sektor yang memperoleh gas HGBT, antara lain pembangkit listrik (PLN), karet, nikel, dan beberapa sektor lainnya.
“PLN termasuk penerima HGBT, tetapi volumenya dibatasi. Saat ini, sekitar 70–80 persen kebutuhan PLN dipenuhi dari gas pipa, sisanya masih menggunakan LNG,” jelasnya.
Terkait Singapura yang disebut tetap lancar menerima gas, Wendi membantah.
Menurutnya, negara tetangga itu hanya menerima pasokan minimum kontrak sekitar 170-an MMBTU, atau sekitar separuh dari kebutuhan normal.
“Mereka juga mengalami pengurangan karena pasokan dari Sumatra terbatas. Jika Indonesia menurunkan pasokan di bawah batas minimum kontrak, ada konsekuensi denda karena ini kontrak antarnegara,” ujarnya.
Wendi juga mengungkapkan, PGN tidak memiliki alokasi LNG sendiri. LNG yang digunakan merupakan LNG spot yang tidak diekspor.
“Karena menjadi bagian dari penerimaan negara, harganya tetap mengikuti harga ekspor. LNG tersebut dibawa ke Lampung, didegasifikasi, lalu disalurkan ke Batam, Dumai, hingga Jawa Barat,” katanya.
Adapun gas dari Natuna, menurut Wendi, sejak awal 2025 seluruh alokasinya diserahkan kepada PLN. Pemerintah pusat menentukan pembagian gas tersebut, baik untuk pembangkit maupun industri. “PGN hanya menyalurkan sesuai arahan pemerintah,” ujarnya.
Meski demikian, PGN terus menjajaki sumber pasokan baru, salah satunya dari wilayah Andaman. “Rencananya jaringan pipa akan disambungkan dari Medan ke Dumai. Namun, ini solusi jangka panjang dan paling cepat terealisasi sekitar empat tahun lagi,” tutup Wendi. (*)
Reporter : ARJUNA
Editor : RATNA IRTATIK