Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) bersama tujuh pimpinan partai politik nonparlemen meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR), Kamis (8/1). Sekretariat tersebut berlokasi di Jalan H.O.S. Tjokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat.
OSO menjelaskan, pembentukan Sekber GKSR merupakan hasil kesepakatan delapan partai nonparlemen. Partai-partai itu terdiri atas Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Buruh, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, dan Partai Berkarya.
Melalui kerja sama ini, delapan partai bersepakat memperjuangkan suara pemilih pada Pemilu 2024 yang tidak terwakili di parlemen. Pasalnya, seluruh partai tersebut gagal memperoleh kursi di DPR RI, sehingga jutaan suara rakyat tidak terkonversi secara politik.
OSO menegaskan, kerja sama yang dibangun bukan berbentuk koalisi dengan struktur komando tunggal. Dalam kerja sama politik, seluruh partai memiliki kedudukan dan hak yang setara.
“Tidak ada hak veto. Semua partai punya tanggung jawab dan hak yang sama,” ujarnya.
Mantan Ketua DPD RI itu menyebut, setiap partai bebas menyampaikan gagasan dan usulan, terutama terkait upaya mencari solusi atas persoalan hilangnya suara pemilih dalam Pemilu.
OSO juga menyoroti besarnya jumlah suara rakyat yang tidak terakomodasi, yang diperkirakan mencapai 17 juta suara. Menurut dia, angka tersebut tidak bisa dianggap sepele.
“Satu suara saja tidak boleh hilang, apalagi sampai 17 juta. Kalau dibiarkan, ini bisa membesar,” katanya.
Ia menilai, setiap suara sah yang masuk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus memiliki pertanggungjawaban politik. Apalagi, partisipasi masyarakat dalam Pemilu menunjukkan antusiasme yang tinggi.
Sekber GKSR mengusung simbol kepalan tangan sebagai lambang persatuan. OSO menegaskan, gerakan ini diharapkan menjadi wadah perjuangan bagi suara rakyat yang tidak terwakili di parlemen.
“Ini kekuatan besar. Jangan main-main dengan 17 juta suara yang hilang,” tegasnya.
Ke depan, Sekber GKSR akan menjadi ruang diskusi bersama bagi partai-partai nonparlemen untuk merumuskan sikap terhadap berbagai isu strategis. Mulai dari ambang batas parlemen (parliamentary threshold) hingga wacana pemilihan kepala daerah secara langsung atau melalui DPRD.
“Sekber ini baru diresmikan. Soal sikap terhadap isu-isu terkini akan dibahas bersama secara setara, termasuk menyiapkan langkah dan strategi ke depan,” pungkas OSO. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO