Buka konten ini
WASHINGTON (BP) – Venezuela tampaknya belum menjadi korban terakhir kebijakan agresif Amerika Serikat (AS). Denmark kini juga mengkhawatirkan wilayahnya, Greenland, bakal menjadi target berikutnya.
Presiden AS, Donald Trump beberapa kali menegaskan negaranya membutuhkan Greenland, yang terletak di antara Samudra Arktik dan Atlantik. Seiring invasi ke Venezuela, di mana AS memasuki teritori negara lain, perhatian pun tertuju ke Greenland, wilayah otonom di bawah Denmark yang lebih dekat ke Kanada.
Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen secara terbuka mendesak Trump menghentikan ancaman tersebut.
“Sama sekali tidak masuk akal membicarakan perlunya Amerika mengambil alih Greenland,” kata Frederiksen, dikutip dari The Guardian, Senin (5/1).
Beberapa jam kemudian, Trump kembali menegaskan pentingnya Greenland, wilayah kaya sumber daya mineral itu. “Kami butuh Greenland dari sudut pandang keamanan nasional, dan Denmark tidak akan mampu menjamin hal itu,” ujar Trump.
Beberapa jam pascainvasi AS ke Venezuela yang memuncak dengan penculikan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, Katie Miller, istri Stephen Miller—deputi kepala staf Trump untuk urusan kebijakan—mengunggah peta Greenland yang diselimuti bendera AS di akun X miliknya dengan keterangan: “SOON (segera).”
Mantan Presiden Ekuador, Rafael Correa, mengutuk tindakan AS. Selain menyebut agresi ke Venezuela sebagai pelanggaran hukum internasional, Correa, yang berlatar belakang ekonom, menilai serangan itu terkait penguasaan minyak mentah Venezuela.
“Motivasi sebenarnya adalah kepentingan terhadap minyak Venezuela, seperti yang secara eksplisit dikatakan Trump,” kata Correa, dikutip dari teleSUR, media berbasis Caracas.
Ketika didesak wartawan, Trump mengatakan, “Artinya kami (Amerika) yang berkuasa.”
Rodriguez memilih menanggapi secara diplomatis. Ia menawari Trump hubungan internasional yang seimbang dan saling menghormati.
“Presiden Donald Trump, rakyat, dan kawasan kami berhak atas perdamaian dan dialog, bukan perang. Itu sikap Presiden Nicolas Maduro dan keinginan seluruh warga Venezuela saat ini,” kata Rodriguez dalam sebuah pernyataan resmi.
Presiden Nicolas Maduro saat ini ditahan di New York dan akan diadili di kota yang dijuluki Big Apple tersebut.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu) bersama KBRI Caracas menegaskan telah menyiapkan contingency plan atau rencana darurat terkait situasi keamanan di Venezuela. Langkah mitigasi risiko ini mencakup evakuasi dan tindakan strategis lainnya yang akan diterapkan bila eskalasi meningkat.
“Contingency plan akan diberlakukan sesuai kebutuhan, sejalan perkembangan situasi, dan kami mengimbau WNI untuk tetap siaga,” ujar Juru Bicara Kemenlu, Yvonne Mewengkang, kemarin (5/1).
Saat ini, terdapat 37 WNI di Venezuela. KBRI Caracas memastikan mereka aman dan tetap dapat berkomunikasi dengan tim perwakilan. Berdasarkan pantauan per 5 Januari 2026, situasi keamanan dan aktivitas sosial di Caracas mulai kondusif. Pasar swalayan telah buka, dan tidak terjadi panic buying. Stasiun pengisian bahan bakar juga kembali beroperasi, sementara mobilitas kendaraan di jalan utama mulai normal.
Meski begitu, masih terdapat gangguan jaringan komunikasi dari penyedia layanan nasional dan pemadaman listrik di beberapa kawasan ibu kota Venezuela. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK