Buka konten ini
ANAMBAS (BP) – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, secara resmi menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (5/1).
Penyerahan tersebut menandai dimulainya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2026.
Penyerahan DPA berlangsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan dihadiri kepala OPD, pejabat struktural, serta unsur pengawasan internal pemerintah daerah.
Usai penyerahan, Bupati Aneng menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepulauan Anambas Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp840 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Menurut Aneng, besarnya anggaran tersebut merupakan amanah masyarakat yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga.
Ia menegaskan seluruh OPD wajib menggunakan anggaran secara tepat sasaran, efisien, dan sesuai kebutuhan daerah. “Tidak boleh ada pemborosan maupun penggunaan anggaran yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
“Anggaran ini bukan milik pemerintah, melainkan milik rakyat. Karena itu, setiap program harus benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat dan mendorong kemajuan Anambas,” tegas Aneng.
Bupati juga mengingatkan agar seluruh OPD melaksanakan program sesuai DPA yang telah ditetapkan serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, baik dari sisi administrasi maupun hasil di lapangan.
Ia menilai pengelolaan anggaran yang baik akan menentukan keberhasilan pembangunan daerah, terutama pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Dengan APBD Rp840 miliar, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berharap mampu mempercepat pembangunan dan memperkuat perekonomian masyarakat di seluruh wilayah.
Aneng turut mengajak OPD bekerja lebih profesional dan berorientasi pada hasil, bukan semata mengejar serapan anggaran. “Keberhasilan pemerintah tidak diukur dari habisnya anggaran, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat,” katanya. (*)
Reporter : Ihsan Imaduddin
Editor : GUSTIA BENNY