Buka konten ini
BATAM (BP) – Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin menilai pembangunan Batam ke depan membutuhkan dukungan anggaran yang jauh lebih besar. Menurut dia, idealnya Batam memerlukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) minimal Rp9 triliun hingga Rp10 triliun per tahun agar pembangunan dapat berjalan merata dan pelayanan dasar masyarakat tertangani dengan baik.
Hal tersebut disampaikan Kamaluddin saat membahas arah perencanaan pembangunan Kota Batam tahun 2026. Ia menegaskan, perencanaan pembangunan tidak bisa lagi dilakukan setengah-setengah, melainkan harus fokus menyelesaikan persoalan mendasar yang dirasakan langsung masyarakat.
“Perencanaan harus diarahkan untuk menyelesaikan pelayanan dasar. Mulai dari sampah, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Semua itu membutuhkan anggaran besar,” ujar Kamaluddin saat ditemui Batam Pos di ruang kerjanya, Senin (5/1).
Ia menyebutkan, dengan posisi Batam sebagai kota tujuan investasi dan migrasi, kebutuhan pembangunan terus meningkat. Pertumbuhan penduduk dan arus pendatang yang tinggi membuat pemerintah daerah dituntut bergerak lebih cepat.
“Batam ini kota yang tumbuh sangat cepat. Orang datang terus. Kalau tidak diimbangi dengan pembangunan yang memadai, kita pasti tertinggal,” katanya.
Saat ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam masih berada di kisaran Rp2,5 triliun. Angka tersebut dinilai belum ideal untuk menopang pembangunan kota sebesar Batam. Kamaluddin menilai, secara realistis PAD Batam seharusnya bisa digenjot hingga di atas Rp5 triliun.
“Kalau PAD masih di angka dua koma sekian triliun, otomatis APBD juga terbatas. Padahal idealnya APBD Batam itu di atas Rp9 triliun agar pembangunan bisa merata,” tegasnya.
Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran memaksa pemerintah menetapkan skala prioritas. Dampaknya, banyak program penting terpaksa ditunda dan berisiko terus tertunda akibat munculnya kebijakan baru di tahun berikutnya.
“Contohnya pembangunan jalan. Ini jalur utama, tapi karena anggaran tidak cukup, ditunda. Tahun depan muncul prioritas baru, akhirnya tertunda lagi. Tidak pernah selesai,” ujarnya.
Kamaluddin juga menyoroti tantangan dalam meningkatkan PAD. Menurutnya, peningkatan PAD tidak bisa dilakukan secara instan dan memerlukan strategi jangka panjang. Namun, Batam dinilai memiliki potensi besar jika dikelola secara tepat.
Salah satu sektor yang didorong adalah pariwisata berbasis MICE (meeting, incentive, convention, exhibition). Dengan fasilitas yang dimiliki, Batam dinilai berpeluang besar menjadi kota tujuan pertemuan, pameran, dan konferensi berskala nasional hingga internasional.
“Kalau MICE ini berjalan, wisatawan datang, kegiatan ekonomi bergerak, retribusi naik, pajak naik. Itu efek berantai ke PAD,” katanya.
Selain investasi dan pariwisata, Kamaluddin mengingatkan agar pembangunan Batam tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup.
“Jangan sampai kita membangun sekarang, tapi meninggalkan kerusakan lingkungan. Dampaknya nanti dirasakan anak cucu kita,” ucapnya.
Menurut dia, keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan hanya dapat terjaga melalui kolaborasi seluruh pihak.
“Batam yang ramah investasi, ramah wisatawan, dan ramah masyarakat hanya bisa terwujud kalau ada sinergi bersama,” kata Kamaluddin.
Jalan Gajah Mada hingga Mukakuning Dilebarkan
Badan Pengusahaan (BP) Batam menyiapkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan strategis pada tahun 2026 dengan total anggaran mencapai Rp244,8 miliar.
Proyek tersebut difokuskan untuk memperkuat konektivitas kawasan industri sekaligus mengurai kepadatan lalu lintas di sejumlah titik vital Kota Batam.
Kepala Biro Umum BP Batam, Mohamad Taofan, mengatakan sedikitnya ada empat ruas jalan utama yang masuk dalam program pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan tahun depan. Dari jumlah itu, dua ruas di antaranya telah berkontrak dan akan mulai dikerjakan pada Januari 2026.
“Pembangunan ini merupakan bagian dari upaya BP Batam mendukung kelancaran arus logistik, mobilitas masyarakat, serta meningkatkan daya saing kawasan industri,” ujar Taofan, Senin (5/1).
Ruas pertama yang akan dibangun adalah Jalan Gajah Mada, membentang dari Landing Point Fly Over hingga Simpang Laluan Madani dengan panjang sekitar 1,3 kilometer. Jalan ini merupakan lanjutan Fly Over Sei Ladi–Simpang Laluan Madani (Fly Over Simpang Jam) dan akan dikembangkan menjadi enam lajur dua arah, dengan konfigurasi tiga lajur di masing-masing sisi.
Proyek Jalan Gajah Mada telah dikontrakkan dengan nilai Rp140 miliar dan mulai dikerjakan pada Januari 2026.
Selanjutnya, BP Batam juga akan membangun Jalan R Suprapto pada ruas Simpang Batamindo–DAM Mukakuning sepanjang kurang lebih 1,4 kilometer. Jalan ini merupakan lanjutan Simpang Batamindo–Rusun Mukakuning dan akan dikembangkan menjadi empat lajur dua arah. Proyek tersebut telah berkontrak dengan nilai anggaran Rp50,8 miliar.
Selain dua proyek utama tersebut, BP Batam turut menyiapkan pembangunan jalan di kawasan industri yang masih berada pada tahap perencanaan. Di antaranya, jalan kawasan industri Tanjung Gundap sepanjang sekitar 1,7 kilometer dengan alokasi anggaran Rp27 miliar, serta jalan kawasan industri Kabil sepanjang kurang lebih 1,5 kilometer dengan nilai anggaran yang sama, yakni Rp27 miliar.
Taofan menilai, pembangunan infrastruktur jalan ini akan memperkuat aksesibilitas kawasan industri, mendorong investasi, serta meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa di Batam.
“Dengan infrastruktur yang memadai, kami berharap aktivitas ekonomi dan industri di Batam semakin tumbuh dan kompetitif,” ujarnya. (*)
Reporter : M. SYA’BAN
Editor : RATNA IRTATIK