Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Wacana penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung kembali mencuat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai Pilkada langsung mahal, rawan kecurangan, dan belum mampu melahirkan kepala daerah yang berintegritas.
Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut, persoalan biaya politik yang tinggi serta lemahnya netralitas aparatur negara menjadi alasan utama PKB mendorong pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
“Sikap PKB soal pilkada dipilih oleh DPRD sudah ada sejak masa pemerintahan Pak SBY dan bahkan sempat berhasil dijadikan undang-undang. Alasannya sederhana, biaya mahal dan penuh kecurangan, serta aparatur negara belum banyak yang bisa netral,” kata Cak Imin melalui akun media sosial X, Jumat (2/1).
Ia menegaskan, sejak awal PKB berpandangan bahwa Pilkada tidak langsung melalui DPRD lebih rasional, baik dari sisi efektivitas anggaran maupun stabilitas pemerintahan daerah.
Menurut Cak Imin, kebijakan Pilkada melalui DPRD sebelumnya telah memiliki landasan hukum yang kuat sebelum akhirnya dianulir oleh kebijakan pemerintah selanjutnya.
“Sayangnya kemudian dibatalkan oleh Perpu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Cak Imin menilai hasil Pilkada langsung juga belum sepenuhnya sesuai harapan. Ia menyebut, banyak kepala daerah yang terpilih justru tidak menunjukkan kemandirian dan kekuatan kepemimpinan.
“Produk Pilkada langsung tidak banyak menghasilkan kepala daerah yang kuat dan mandiri,” imbuhnya.
Wacana Pilkada melalui DPRD kembali menguat setelah pertemuan Cak Imin dengan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di kediaman Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Senin (29/12).
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji membenarkan adanya pertemuan tersebut. Ia mengakui, salah satu isu yang turut dibahas adalah wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
“Mungkin ada masalah politik juga yang ikut terbahas. Mungkin saja soal Pilkada. Waktunya cukup lama, jadi bisa membahas apa saja,” kata Sarmuji kepada wartawan, Selasa (30/12).
Meski demikian, Sarmuji menegaskan pertemuan tersebut pada dasarnya merupakan agenda silaturahmi akhir tahun antar tokoh politik nasional.
“Itu pertemuan silaturahmi akhir tahun. Namanya silaturahmi, pasti banyak hal yang dibahas sebagai bahan pembicaraan,” pungkasnya. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : MUHAMMAD NUR