Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Keberadaan pedagang asongan yang kerap lalu lalang di area pelabuhan di berbagai daerah menjadi salah satu perhatian utama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam upaya pembenahan tata kelola pelabuhan nasional. Penataan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan agar pelabuhan lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa.
Dalam penanganan pedagang asongan, Kemenhub berencana meniru pola penataan yang telah diterapkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) di stasiun serta InJourney Airports di bandara. Kedua moda tersebut dinilai berhasil menciptakan lingkungan transportasi yang lebih teratur dan berkeselamatan.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengakui bahwa kondisi sejumlah pelabuhan di Indonesia, khususnya di kawasan Indonesia Timur, hingga kini masih jauh dari ideal. Bahkan, menurutnya, persoalan ketidaktertiban juga masih ditemukan di pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa.
“Kalau bicara pelabuhan, tidak perlu jauh-jauh ke wilayah Timur. Di sini pun masih banyak yang perlu dibenahi. Pembenahan memang perlu waktu, tapi itu harus dilakukan,” ujar Dudy dalam Media Briefing di Jakarta, Kamis (1/1).
Ia menjelaskan, persoalan ketertiban di pelabuhan tidak terlepas dari proses panjang perubahan pola pikir masyarakat. Meski demikian, Dudy optimistis seiring meningkatnya tingkat pendidikan dan kesadaran publik, pemahaman terhadap aspek keselamatan juga akan semakin baik.
“Saya yakin, dengan kemajuan pendidikan, kesadaran akan keselamatan akan ikut meningkat. Memang ini butuh proses dan waktu,” katanya.
Dudy juga menyinggung dilema yang kerap dihadapi petugas di lapangan.
Penertiban diperlukan demi keselamatan dan kenyamanan, namun faktor sosial masyarakat sekitar pelabuhan sering kali membuat tindakan tegas menjadi tidak mudah.
“Petugas sering berada di posisi serba salah. Bertindak tegas dianggap keliru, tapi jika dibiarkan justru mengganggu ketertiban,” tuturnya.
Ia mengakui bahwa kesadaran masyarakat terhadap aturan keselamatan memang belum merata. Ada sebagian yang sudah patuh, namun masih banyak pula yang belum menaruh perhatian serius pada aspek keselamatan.
Sebagai contoh, Dudy menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Makassar tahun lalu. Ia menemukan masih banyak pedagang asongan yang bahkan dapat naik hingga ke atas kapal penumpang.
Menurutnya, kondisi tersebut kontras dengan situasi di bandara maupun stasiun kereta api yang relatif tertib. Hal ini menunjukkan bahwa ketertiban sebenarnya dapat diwujudkan jika dibarengi dengan pemahaman masyarakat dan penegakan aturan yang konsisten.
“Tidak ada pedagang asongan yang bebas sampai naik pesawat. Itu yang ingin kami terapkan. Semua moda transportasi harus memberikan layanan yang aman, tertib, dan nyaman, seperti halnya di stasiun kereta,” tegasnya.
Dudy pun meminta masyarakat memberikan waktu kepada pemerintah untuk melakukan pembenahan secara bertahap. Ia memastikan penataan pelabuhan akan terus dilakukan agar layanan transportasi laut dapat sejajar dengan moda transportasi lainnya.
Komitmen pembenahan pelabuhan ini kembali mengemuka setelah terjadinya kepadatan di Pelabuhan Poumako, Mimika. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Poumako, Rachmansyah, menyebut kepadatan di dermaga terjadi akibat lemahnya sistem keamanan pelabuhan.
Ia menjelaskan, minimnya dukungan fasilitas membuat pengawasan tidak berjalan optimal. Akibatnya, masyarakat dapat keluar masuk kawasan dermaga tanpa pemeriksaan ketat dan tidak sesuai prosedur.
“Tanpa terminal penumpang dan pos sterilisasi, sulit membatasi akses. Seharusnya hanya penumpang bertiket yang masuk, sementara di lapangan semua pihak bisa bebas keluar masuk,” jelasnya. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO