Buka konten ini
PROGRAM Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kian menegaskan posisinya sebagai instrumen utama pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Sepanjang 2025, realisasi FLPP mencatatkan rekor tertinggi sejak pertama kali diluncurkan pada 2010.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat, sepanjang tahun lalu penyaluran FLPP mencapai 278.868 unit rumah dengan total pembiayaan sebesar Rp34,64 triliun. Penyaluran tersebut melibatkan 40 bank penyalur yang bekerja sama dengan 22 asosiasi pengembang. Program ini tersebar di 13.249 kawasan perumahan dan dikerjakan oleh 8.113 pengembang di 33 provinsi serta 401 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Berdasarkan data BP Tapera, penerima manfaat FLPP masih didominasi pekerja sektor swasta dengan total 205.311 unit rumah atau setara 73,63 persen. Disusul kalangan wiraswasta sebanyak 39.218 unit (14,06 persen), pegawai negeri sipil (PNS) 20.814 unit (7,46 persen), TNI/Polri 5.409 unit (1,94 persen), serta kategori lainnya sebanyak 8.083 unit atau 2,90 persen.
Seluruh segmen penerima menunjukkan tren pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya. Penyaluran kepada pekerja swasta meningkat 31,3 persen, wiraswasta tumbuh 58,7 persen, PNS melonjak tajam hingga 145,7 persen, sementara TNI/Polri naik 36,9 persen.
Dari sisi perbankan, Bank BTN masih menjadi penyalur terbesar FLPP dengan kontribusi 132.744 unit rumah atau 47,60 persen. Posisi berikutnya ditempati BSI sebanyak 59.463 unit (21,32 persen), BRI 32.206 unit (11,54 persen), BNI 15.159 unit (5,44 persen), Bank Mandiri 11.122 unit (3,98 persen), serta sejumlah bank penyalur lainnya.
Sementara itu, Realestat Indonesia (REI) menjadi asosiasi pengembang dengan realisasi tertinggi melalui pembangunan 117.680 unit rumah atau 42,20 persen. Disusul APERSI sebanyak 82.514 unit (29,59 persen), HIMPERRA 37.593 unit (13,48 persen), dan asosiasi perumahan lainnya.
Secara wilayah, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penerima FLPP terbanyak, yakni 62.591 unit rumah atau 22,44 persen. Berikutnya Jawa Tengah dengan 24.470 unit, Sulawesi Selatan 23.255 unit, Banten 18.966 unit, serta Jawa Timur 18.361 unit.
Adapun pada level kabupaten/kota, Kabupaten Bekasi menjadi daerah dengan realisasi FLPP tertinggi sebanyak 14.702 unit rumah. Selanjutnya diikuti Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Karawang, Kota Kendari, Kabupaten Maros, Kota Palembang, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Gowa.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan realisasi FLPP 2025 telah mencapai 79,68 persen dari target pemerintah sebanyak 350 ribu unit rumah.
“Walaupun belum sepenuhnya memenuhi target, capaian tahun 2025 merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah penyaluran FLPP sejak 2010. Penyaluran masih didominasi rumah tapak sebesar 99,99 persen, sementara sisanya berupa rumah susun,” ujarnya.
Untuk 2026, pemerintah menargetkan penyaluran FLPP tetap sebanyak 350 ribu unit rumah dengan total anggaran Rp37,1 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari DIPA sebesar Rp25,1 triliun, pengembalian pokok Rp10,4 triliun, serta saldo awal tahun Rp1,6 triliun.
BP Tapera juga menyiapkan sejumlah langkah strategis guna memperluas jangkauan FLPP, di antaranya meningkatkan porsi pembiayaan bagi pekerja sektor nonformal hingga 15 persen. Kebijakan ini diharapkan dapat membuka akses kepemilikan rumah bagi asisten rumah tangga, pengemudi ojek daring, pedagang, serta profesi nonformal lainnya.
Selain itu, BP Tapera tengah mengembangkan diversifikasi produk FLPP melalui skema Kredit Bangun Rumah dan Kredit Renovasi Rumah untuk menyesuaikan kebutuhan perumahan masyarakat yang semakin beragam. (***)
Reporter : JP Group
Editor : PUTUT ARIYO