Buka konten ini
NEW YORK (BP) – Presiden Venezuela Nicolas Maduro dijadwalkan menjalani sidang perdana di Pengadilan Federal Manhattan, New York, Senin (5/1) ini, setelah diculik Amerika Serikat (AS) dan ditahan di Pusat Penahanan Metropolitan, Brooklyn, bersama istrinya, Cilia Flores, pada Minggu (4/1). Maduro didakwa terlibat dalam kasus narkoterorisme, sebagaimana tuduhan Gedung Putih (Berita Terkait Lainnya di Halaman 4).
Namun, klaim Presiden AS Donald Trump yang menyatakan Washington akan mengendalikan Venezuela usai penculikan tersebut berseberangan dengan kondisi di lapangan. Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, yang disebut Trump sebagai figur pengganti, menegaskan bahwa jabatan presiden Venezuela tetap dipegang Nicolas Maduro.
Mahkamah Agung (MA) Venezuela bahkan secara tegas menyebut peristiwa itu sebagai penculikan.
“Tujuan agresi militer pada 3 Januari adalah penculikan presiden konstitusional Nicolas Maduro,” kata Ketua Kamar Konstitusi MA Venezuela, Tania D’Amelio, saat membacakan putusan yang memerintahkan Rodriguez menjadi penjabat presiden, seperti dikutip dari Telesur, Sabtu (4/1).
Dengan hanya menunjuk wakil presiden sebagai penjabat, MA menegaskan pengakuannya terhadap Maduro sebagai presiden sah Venezuela. Maduro sendiri diculik di Caracas pada Sabtu (3/1) dalam operasi yang disertai pengeboman di sejumlah titik. Sikap ini juga sejalan dengan pernyataan Rodriguez yang tetap mengakui Maduro sebagai kepala negara.
Adapun, alasan Trump tidak menjadikan pemimpin oposisi Maria Corina Machado sebagai kandidat pengganti disebut karena peraih Nobel Perdamaian 2025 itu dinilai tidak memiliki basis dukungan kuat dan kurang mendapat legitimasi luas dari masyarakat.
Meski demikian, sikap Gedung Putih dinilai masih dapat berubah apabila Rodriguez menolak menjadi pengganti Maduro.
“Pada dasarnya, dia bersedia melakukan apa yang menurut kami perlu untuk menjadikan Venezuela hebat kembali,” tutur Trump tentang pilihannya terhadap Rodriguez, seperti dikutip dari BBC.
Klaim Trump soal pengendalian Venezuela juga berbenturan dengan fakta bahwa aset-aset strategis negara tersebut masih berada di bawah kendali militer yang setia kepada Maduro.
Terungkap pula bahwa penculikan mantan sopir bus itu bukan keputusan mendadak, melainkan telah dirancang sejak periode pertama kepemimpinan Trump pada 2019.
Invasi ke Venezuela disebut sebagai operasi militer terbesar AS di Amerika Latin sejak invasi ke Panama pada 1989 yang berujung pada penangkapan diktator Manuel Noriega. Pada 2019, pemerintahan Trump bahkan telah mensimulasikan penumbangan Maduro melalui tiga skenario, yang seluruhnya berpotensi membawa dampak buruk bagi Venezuela.
Mengutip The Guardian, skenario pertama adalah revolusi rakyat yang direspons militer dengan tembakan terhadap warga sipil. Skenario kedua berupa kudeta dari lingkaran istana yang memaksa Maduro melarikan diri ke pengasingan dan memicu pertumpahan darah antara kubu pro dan kontra. Skenario ketiga adalah pembunuhan terhadap Maduro atau orang terdekatnya oleh AS, yang berisiko memicu perlawanan gerilya kelompok kiri sekaligus perebutan sumber daya alam Venezuela.
“Trump sudah lama sangat tertarik pada minyak Venezuela,” kata John Bolton, penasihat keamanan nasional AS pada 2018–2019, seperti dikutip dari CNN.
Trump juga menyatakan telah menunjuk sejumlah pejabat kabinet untuk menangani kelangsungan Venezuela, meski tanpa merinci nama-namanya. Ia secara terbuka menyampaikan ketertarikan AS mengelola minyak di negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia tersebut.
“Kami akan mengerahkan perusahaan-perusahaan minyak besar Amerika Serikat untuk masuk, menghabiskan miliaran dolar, dan memperbaiki infrastruktur yang rusak parah. Kami akan menjual minyak dalam jumlah besar,” ujarnya.
Hingga kini, belum ada perusahaan minyak AS yang menyatakan minat secara terbuka untuk menambang minyak di Venezuela, negara yang sejak era Presiden Hugo Chavez pada 1999 telah menyatakan sikap anti-AS. Maduro, yang menggantikan Chavez sejak 2013, melanjutkan kebijakan tersebut.
Tindakan AS menuai kecaman dari sejumlah pemimpin Amerika Latin. Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva menyebut langkah Trump tidak dapat diterima.
“Menyerang negara lain yang secara terang-terangan melanggar hukum internasional adalah langkah pertama menuju dunia yang penuh kekerasan,” tulis Lula melalui akun X.
Kolombia menyatakan serangan terhadap Venezuela sebagai serangan terhadap kedaulatan Amerika Latin. Tiongkok dan Rusia, yang merupakan sekutu Venezuela, turut mengecam dan menyebutnya sebagai agresi bersenjata.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dijadwalkan menggelar pertemuan khusus hari ini untuk membahas insiden tersebut.
“Kami sangat prihatin karena aturan hukum internasional belum dihormati,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK