Buka konten ini
Target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 6 persen terancam meleset jika laju kredit perbankan tidak dipercepat. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, tanpa lonjakan signifikan penyaluran kredit ke sektor riil, ambisi pertumbuhan tinggi sulit diwujudkan.
Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto menyebutkan, secara historis dan matematis, pertumbuhan ekonomi di atas 5,5 persen selalu ditopang ekspansi kredit yang agresif. “Dengan pertumbuhan kredit hanya 8–10 persen, berharap ekonomi tumbuh 6 persen itu tidak realistis. Minimal kredit harus tumbuh di atas 20 persen,” tutur Eko dalam diskusi publik di Jakarta.
Padahal, kebijakan moneter sepanjang 2025 dinilai sudah lebih akomodatif. Bank Indonesia telah memangkas suku bunga acuan hingga lima kali. BI Rate turun dari 6 persen pada awal 2024 menjadi 4,75 persen pada akhir 2025. “Seolah-olah ada atau tidak ada penurunan BI Rate, pertumbuhan ekonomi tetap di kisaran 5 persen. Artinya, masalahnya bukan hanya di suku bunga,” ujar Eko.
Menurut Indef, hambatan utama justru datang dari kuatnya insentif bagi perbankan untuk memarkir dana di surat utang negara (SUN) dan instrumen Bank Indonesia, seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Imbal hasil yang menarik membuat bank lebih memilih jalur aman ketimbang menyalurkan kredit ke sektor riil yang berisiko tinggi.
“Pemerintah sendiri menggoda bank dengan yield SBN 6–7 persen. BI menambah godaan lewat SRBI. Bagaimana kredit mau tumbuh kalau sektor riil kalah cuan?” katanya.
Indef mencatat, pada periode 2010–2014 ketika ekonomi Indonesia tumbuh di atas 6 persen, kredit perbankan melaju di kisaran 20–25 persen. Sebaliknya, saat ini pertumbuhan pembiayaan hanya 7,76 persen, dengan target tahun depan pun masih 8–12 persen.
Selain kredit, tekanan terhadap nilai tukar rupiah turut menjadi sorotan. Sepanjang 2025, rupiah bergerak di kisaran Rp16.700 per dolar AS, lebih lemah dari asumsi makro Rp16.000. Tekanan ini mendorong BI memperbesar instrumen SRBI, yang justru dinilai kontraproduktif bagi pertumbuhan. “SRBI memang menahan gejolak jangka pendek, tetapi melemahkan fungsi moneter sebagai motor pertumbuhan,” ujar Eko.
Di sisi lain, inflasi mulai merangkak naik. Inflasi November 2025 tercatat 2,7 persen (YoY) dan diperkirakan meningkat pada 2026 akibat faktor musiman dan pangan. Kondisi ini membuat ruang pelonggaran moneter semakin sempit.
Indef mendorong kombinasi kebijakan moneter dan makroprudensial yang lebih agresif, sekaligus mengurangi ketergantungan pada instrumen berbasis surat utang. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO