Buka konten ini

Di Anambas, laut pernah menjadi ruang rebutan: antara perut yang harus diisi hari ini dan karang yang mesti hidup puluhan tahun ke depan. Di situlah Anambas Foundation memilih jalan yang tak populer—mengajak warga menjaga laut, tanpa mencabut mata pencaharian mereka.
Pagi belum lama naik ketika perahu kayu itu merapat di pesisir Pulau Kiabu, Kepulauan Anambas. Air laut tampak jernih, nyaris tanpa gelombang. Di bawah permukaan, rangka besi terumbu buatan berdiri, ditumbuhi karang-karang muda. Beberapa ikan kecil berlindung di sela-selanya. Pemandangan itu tak hadir begitu saja.
“Merusak itu sebentar. Memperbaiki bisa bertahun-tahun,” kata Novita Permata Putri, Marine Conservation Manager Anambas Foundation, saat Podcast tentang Menjaga Laut Anambas di kantor redaksi Batam Pos, Senin (28/12).
Di kawasan yang berada di beranda utara Indonesia ini, laut bukan sekadar bentang alam. Ia adalah dapur, halaman belakang, sekaligus masa depan. Karena itu pula, Anambas Foundation—organisasi nirlaba lokal yang berdiri sejak 2018—memilih jalan sunyi: menjaga laut dengan melibatkan masyarakat sebagai pemilik wilayah, bukan sebagai penonton.
Dari Pulau Bawah ke Kiabu
Langkah awal Anambas Foundation dimulai dari Pulau Bawah, gugusan pulau di ujung Kepulauan Anambas. Saat itu, niat mereka sederhana: melihat laut sehat, pantai bersih, dan terumbu karang pulih. Yang mereka temukan justru sebaliknya—sampah laut berserakan di lokasi rehabilitasi karang.
“Kami sadar, kalau hanya menanam karang tanpa menyentuh sumber masalah di darat, hasilnya tidak akan bertahan,” ujar Devina Mariskova, Ketua Anambas Foundation.
Dari Pulau Bawah, mereka bergerak ke Pulau Kiabu. Di pulau inilah pendekatan konservasi diperluas: bukan hanya laut, tapi juga sampah rumah tangga. Warga diajak memilah sampah—mana yang bisa dijual, dimanfaatkan ulang, atau diolah menjadi kompos.
Perlahan, pendekatan itu membuahkan hasil. Dari satu fasilitas sampah dan satu titik pemantauan terumbu karang di Kiabu, pada 2025 pengelolaan sampah terpadu berkembang ke 32 desa di seluruh Anambas.
“Sampah itu masalah ekosistem. Tidak bisa diselesaikan satu pulau saja,” kata Devina.
Bom, Potas, dan Karang yang Mati Pelan-Pelan
Di laut Anambas, cerita kerusakan karang bukan hal baru. Sebagian nelayan dulu menggunakan bom dan potasium untuk menangkap ikan. Cara cepat, tapi menyisakan luka panjang.
“Sekali pakai potas, ikan tidak balik lama. Residu mengendap di karang besar,” kata Novita.
Alih-alih datang dengan larangan, Anambas Foundation memilih mengajak nelayan menyelam. Mereka diperlihatkan karang yang rusak dan diajak terlibat dalam rehabilitasi.
“Banyak yang tahu karang rusak, tapi tidak tahu cara membetulkannya,” ujar Novita.
Kini, Anambas Foundation memiliki 12 penyelam bersertifikat, semuanya warga lokal. Dari laut, perubahan itu merembes ke rumah-rumah.
“Ada yang bilang, sejak dia ikut menyelam, ibunya berhenti buang sampah ke laut,” kata Novita.
Telur Penyu dan Perut yang Lapar
Tantangan terbesar datang dari penyu. Di beberapa desa, mengambil telur penyu adalah tradisi lama—dan jalan pintas saat tangkapan ikan menurun.
“Kami tidak bisa datang lalu melarang,” ujar Novita. “Kalau begitu, programnya tidak jalan.”
Pendekatan dilakukan berbulan-bulan, bahkan setahun. Bertanya, mendengar, dan membangun kepercayaan. Anambas Foundation tidak langsung melibatkan aparat saat menemukan warga mengambil telur penyu. Justeru mereka mengajak para pengambil telur penyu untuk bergabung sebagai penjaga.
“Saya terenyuh waktu dengar cerita mereka ambil telur penyu untuk makan keluarga hari itu karena tangkapan ikan kosong,” kata Novita.
Kini, para mantan pengambil telur penyu justru menjadi ranger penyu. Mereka menjaga sarang, mencatat penetasan, dan mengawasi pantai. Keluarga mereka pun ikut mendukung.
“Sekarang mereka tidak menjual lagi,” ujar Novita.
Dari situ, jalan ekonomi lain dibuka: ekowisata berbasis masyarakat. Bukan wisata massal. Wisatawan Eropa datang, dipandu warga lokal, menginap di rumah penduduk.
“Ranger kami belajar bahasa Inggris. Guide-nya orang desa,” kata Novita.
Nilai ekonomi berpindah tangan. Penyu tetap hidup. Desa bergerak, sebab kebutuhan wisatawan bisa dipenuhi keluarga-keluarga di desa itu.
Konservasi yang Menghidupi
Bagi Alvino Dwie Putra, Community Development Manager Anambas Foundation, konservasi tanpa solusi ekonomi hanya akan menjadi beban.
“Kalau konservasi tidak memikirkan hidup masyarakat, itu omong kosong,” katanya.
Dari pemikiran itu lahir beragam program: pertanian organik di lahan sempit, pengolahan keripik lokal untuk UMKM, pendidikan dasar dan bahasa Inggris bagi anak-anak pesisir.
Pendekatan serupa diterapkan dalam pengelolaan sampah. Ketika harga sampah anjlok dan semangat warga ikut turun, solusi lain dicari: upcycling.
“Kami bikin kacamata, tatakan gelas, meja, gantungan kunci dari sampah,” kata Alvino.
Pada 2025, mesin pendukung upcycling mulai beroperasi, hasil kolaborasi dengan mitra lokal dan Eropa.
Terumbu Buatan dan Anak SMP
Kawasan konservasi Anambas membentang sekitar 1,2 juta hektare. Ikan melimpah, tapi ancaman juga besar—dari nelayan asing hingga perubahan iklim.
Anambas Foundation mengembangkan terumbu karang buatan (artificial reef) dengan pendekatan unik: melibatkan masyarakat dan anak sekolah.
“Anak-anak SMP ikut mendesain, ternyata bagus-bagus, dan kita aplikasikan karya mereka,” ujar Novita sambil tersenyum.
Rangka besi itu diuji agar tahan gelombang dan ramah bagi ikan. Hingga kini, hampir 6.000 unit terumbu buatan telah diturunkan di Desa Kiabu dan Desa Telaga.
“Kita bawa solusi dari dalam. Jauh lebih cocok,” kata Novita.
Karang Memutih, Laut Menghangat
Pada 2024, pemutihan karang (bleaching) menghantam Anambas. Sekitar 60–70 persen area rehabilitasi terdampak.
“Dua bulan setelah teman-teman di Timur kena, kami menyusul,” kata Novita.
Sebagian karang mati. Sebagian tumbuh kembali. Tim sempat tertekan. Kini, Anambas Foundation bekerja sama dengan peneliti universitas untuk mengembangkan terumbu buatan yang lebih tahan stres suhu dan berusaha menemukan upaya lain agar pemutihan karang tak berdampak luas jika sewaktu-waktu terjadi lagi.
Menjaga Laut dari Dalam Desa
Ke depan, Anambas Foundation ingin bergerak dari pendekatan berbasis pengalaman ke berbasis data. Bukan hanya cerita, tapi juga angka.
“Kami ingin punya data kuat untuk advokasi kebijakan,” ujar Devina.
Mereka membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah dan provinsi. Dari pengelolaan sampah, konservasi penyu, hingga perlindungan wilayah perbatasan.
“Penyu ini bukan sekadar satwa. Ini penyu NKRI,” kata Devina.
Sementara itu, Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru mencatat kondisi ekosistem laut Anambas relatif stabil, dengan tren pengelolaan yang semakin efektif dan berkelanjutan.
Kepala LKKPN Pekanbaru yang wilayah tugasnya sampai ke Anambas, Rahmad Hidayat, mengatakan kesehatan ekosistem utama seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun kini semakin terjaga dengan baik. Selain itu, pengawasan kawasan juga semakin diperkuat melalui pelibatan aparat penegak hukum, NGO, dan kelompok masyarakat pengawas.
“Sepanjang 2025, pengelolaan kawasan konservasi menunjukkan kemajuan nyata, baik dari sisi ekologi, pengawasan, maupun partisipasi masyarakat,” ujar Rahmad.
Capaian tersebut tercermin dari hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi oleh tim nasional. Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas meraih skor 86,74 persen atau masuk kategori emas, dengan status dikelola secara berkelanjutan. Angka ini meningkat 1,64 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dibandingkan beberapa tahun lalu, Rahmad menilai kondisi ekosistem laut Anambas kini jauh lebih terkelola. Meski tekanan akibat faktor alam dan aktivitas manusia masih ada, namun kesadaran berbagai pihak untuk terlibat dalam pengelolaan kawasan terus meningkat.
“Kolaborasi yang semakin solid membuat pengelolaan kawasan konservasi terus bergerak menuju kondisi yang efektif dan berkelanjutan,” katanya.
Namun, tantangan tetap besar. Luas wilayah konservasi yang terdiri dari pulau-pulau terpencil membuat pengawasan membutuhkan dukungan sarana, sumber daya manusia, dan pendanaan berkelanjutan.
“Keterbatasan sarana, SDM, dan pendanaan masih menjadi tantangan utama. Tapi kami terus mendorong inovasi untuk menutup celah-celah pengelolaan tersebut,” ujarnya.
Friends of Anambas Jadi Pemersatu
Dari keterbatasan itulah lahir kolaborasi multipihak bertajuk Friends of Anambas. Skema ini dirancang untuk menyatukan peran pemerintah, NGO, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.
Menurut Rahmad, pendekatan multipihak menjadi kunci karena pengelolaan kawasan konservasi tidak bisa dijalankan oleh satu pihak saja.
“Setiap pemangku kepentingan punya fungsi dan tujuan utama. Ketika disatukan dalam satu rencana pengelolaan, sumber daya, keahlian, dan pendanaan bisa saling melengkapi,” jelasnya.
Dalam skema ini, LKKPN berperan sebagai regulator dan koordinator. NGO dan yayasan seperti Anambas Foundation menjalankan program lapangan serta pendampingan teknis, sektor swasta mendukung pembiayaan dan inovasi, perguruan tinggi melakukan pendataan serta validasi ilmiah, sementara masyarakat menjadi pelaksana langsung di lapangan.
Ya, di Anambas, laut kini dijaga bukan dengan larangan semata, melainkan dengan rasa memiliki. Dari ibu rumah tangga pemilah sampah, nelayan penjaga penyu, aparat, NGO, hingga anak SMP perancang terumbu—semuanya bergerak dari desa, menjaga laut di ujung negeri. (***)
Reporter : MUHAMMAD NUR
Editor : Ratna Irtatik