Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengirimkan 1.054 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke wilayah terdampak bencana di Aceh. Para praja tersebut akan diterjunkan ke Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara mulai 3 Januari 2026.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan, penugasan akan berlangsung selama satu bulan dan difokuskan pada desa-desa dengan tingkat kerusakan paling berat.
“Selama sebulan mereka akan bekerja di daerah yang paling terdampak, yakni Aceh Tamiang dan Aceh Utara,” kata Tito dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12).
Tito menjelaskan, penugasan tersebut menyasar wilayah yang pemerintahan desanya tidak berjalan akibat kerusakan parah pascabencana. Berdasarkan data Kemendagri, terdapat 22 desa yang hilang akibat bencana, terdiri atas 13 desa di Aceh, delapan desa di Sumatera Utara, dan satu desa di Sumatera Barat.
Selain itu, sebanyak 1.580 kantor desa di tiga provinsi tersebut terdampak sehingga tidak dapat berfungsi normal. Aceh menjadi wilayah dengan dampak terbesar, dengan 1.455 kantor desa terdampak, disusul Sumatera Utara sebanyak 93 kantor desa, dan Sumatera Barat 32 kantor desa.
“Yang paling banyak terdampak itu di Aceh Utara, lebih dari 800 desa, serta Aceh Tamiang. Karena itu, menjadi kewajiban Kemendagri untuk membangkitkan kembali roda pemerintahan, terutama pemerintahan desa. Untuk pemerintahan kabupaten, pada prinsipnya sudah berjalan,” ujar Tito.
Selama penugasan, praja IPDN bersama para pengasuh akan menjalankan dua tugas utama. Pertama, membantu kegiatan pembersihan di wilayah desa terdampak bencana.
Kedua, mendukung pemulihan dan pengaktifan kembali pemerintahan desa agar pelayanan dasar kepada masyarakat kembali berjalan.
Tito menegaskan, penugasan ini juga menjadi bagian dari kurikulum pendidikan IPDN dan disetarakan dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
“Ini masuk kurikulum, semacam KKN yang riil. Mereka berhadapan langsung dengan persoalan di lapangan sambil membantu masyarakat,” ujarnya.
Anggaran Dibuka, Praja Siap Diterjunkan
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan telah membuka blokir anggaran Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp20 miliar untuk mendukung penerjunan praja IPDN ke daerah terdampak bencana di Sumatera.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian sempat mengeluhkan adanya anggaran IPDN yang masih diblokir dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Bencana Sumatra, Selasa (30/12).
Dalam rapat tersebut, Purbaya memastikan bahwa anggaran yang sebelumnya diberi tanda bintang oleh Kementerian Keuangan telah dibuka dan dapat segera dicairkan.
“Tadi (kemarin) yang anggaran IPDN dibintangin, besok sudah cair. Bisa diambil,” ujar Purbaya.
Menanggapi hal itu, Tito menyatakan kesiapannya. “Perintah komandan,” jawabnya singkat.
“Baik, Pak. Bintangnya sudah saya coret,” balas Purbaya.
Tito sebelumnya meminta dukungan Kementerian Keuangan untuk membuka blokir anggaran sekitar Rp20 miliar yang dialokasikan bagi IPDN. Meski nilainya tidak besar, dana tersebut dinilai sangat krusial untuk mendukung tugas praja selama satu bulan di lokasi bencana.
“Cuma satu yang dibintangin. Tidak banyak, hanya sekitar Rp20 miliar. Tapi itu sangat berarti untuk satu bulan penugasan,” kata Tito.
Ia menambahkan, setelah tugas di satu wilayah rampung, praja IPDN akan digeser ke daerah terdampak lain dengan tingkat kerusakan lebih berat, khususnya Aceh Utara. “Tugas utama mereka satu bulan, mulai tanggal 3 nanti,” ujarnya. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK