Buka konten ini
BANDA ACEH (BP) – Sudah sebulan lebih, warga Kabupaten Bireuen, Aceh, membersihkan rumah dari lumpur akibat banjir bandang. Namun, proses pembersihan tak kunjung tuntas karena pemerintah daerah belum menurunkan alat berat.
Dari pantauan Rakyat Aceh (Batam Pos Group) di sejumlah desa, warga membersihkan lumpur menggunakan cangkul, sekop, dan alat seadanya. Aktivitas itu dilakukan tanpa dukungan alat berat.
Warga Peusangan, Mulyana, mengaku terpaksa membersihkan rumahnya sendiri karena tak mampu menyewa alat berat. ”Biayanya sekitar Rp600 ribu sampai Rp750 ribu per jam. Mana sanggup kami, uang tak ada, pekerjaan juga tak ada. Jadi terpaksa mencangkul sendiri,” ujarnya.
Sejak sebulan lalu, Mulyana terus membersihkan lumpur di rumah dan pekarangan, namun pekerjaan itu belum selesai. ”Capek, tapi mau bagaimana lagi,” katanya.
Basyir, warga Kecamatan Kutablang, menuntut pemerintah daerah dan provinsi segera menurunkan alat berat, menyediakan bantuan logistik berkelanjutan, serta langkah pemulihan yang jelas.
”Kami ini korban bencana, bukan alat berat. Tapi sekarang rasanya kami dipaksa jadi bego (backhoe, red),” ujarnya.
Kepala desa di wilayah terdampak mengaku kewalahan. Dengan anggaran desa terbatas dan tanpa dukungan maksimal pemerintah, mereka kesulitan memenuhi kebutuhan penanganan pascabencana secara menyeluruh.
Target Masuk Sekolah 5 Januari 2026
Plt Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtalamuddin, meninjau sekolah terdampak banjir
di Aceh Tamiang, Minggu
(29/12), sekaligus ikut kerja bakti membersihkan lumpur. Menurutnya, pendidikan tidak boleh berhenti meski dalam kondisi darurat.
Dia menargetkan pembelajaran kembali normal mulai 5 Januari 2026. Bagi sekolah yang masih terdampak, kegiatan belajar bisa disesuaikan. ”Ajarkan apa yang bisa diajarkan, yang penting anak-anak tetap datang ke sekolah, tidak belajar sendirian di rumah,” ucap Murtalamuddin.
Murtalamuddin menambahkan, proses belajar pascabencana tidak selalu fokus pada akademik. Guru dapat memprioritaskan kegiatan trauma healing, bercerita, atau aktivitas positif lain untuk mencegah trauma anak berkepanjangan.
Bantuan Pendidikan Diperluas
Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, memastikan biaya pendidikan bagi korban bencana banjir dan longsor akan dipermudah melalui Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) tahap pertama, serta relaksasi biaya kuliah bagi mahasiswa terdampak.
Program yang semula prioritas di Kepulauan Nias diperluas ke daerah terdampak bencana seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Langkat, dan Tapanuli Utara. Bobby menjelaskan, banyak kepala keluarga kehilangan mata pencaharian akibat bencana, sehingga bantuan pendidikan menjadi penting.
Percepatan Pemulihan Pascabencana
Pemerintah mempercepat pemulihan di Sumatra. Sebagian besar wilayah terdampak banjir bandang dan longsor mulai memasuki fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menko PMK, Pratikno, menyatakan lebih dari separuh kabupaten/kota terdampak sudah masuk fase transisi, sementara sebagian lainnya masih tanggap darurat. Di Aceh, tujuh kabupaten/kota masuk fase transisi, 11 memperpanjang status darurat. Di Sumut, delapan kabupaten/kota fase transisi, delapan lainnya tanggap darurat. Di Sumbar, 10 kabupaten/kota transisi dan tiga masih tanggap darurat.
Pemulihan infrastruktur dasar dilakukan dengan menambah pengoperasian genset, mobil penjernih air, truk tangki, sumur siap pakai, toilet darurat, dan jaringan komunikasi. Sebanyak 280 unit Starlink ditambahkan untuk wilayah belum pulih.
Di sektor kesehatan, relawan medis terus dikirim, khususnya ke wilayah terisolasi. Seluruh RSUD telah beroperasi meski sebagian belum optimal, sementara dari 867 puskesmas terdampak, delapan masih dalam pemulihan.
Bantuan Sosial dan Hunian
Mensos Saifullah Yusuf menyiapkan skema berlapis: jaminan hidup, bantuan hunian sementara/tetap, serta santunan bagi keluarga korban meninggal. Warga yang pindah ke huntara atau huntap menerima bantuan perabot dan kebutuhan rumah tangga senilai Rp3 juta.
Selain itu, program pemberdayaan ekonomi keluarga senilai Rp5 juta per penerima akan disalurkan setelah asesmen. Jaminan hidup selama tiga bulan diberikan dengan nilai Rp15 ribu per orang per hari, sekitar Rp450 ribu per bulan per orang, atau Rp1,8 juta untuk keluarga beranggotakan empat orang.
Santunan duka sebesar Rp15 juta per korban telah diserahkan kepada 86 ahli waris di Pidie Jaya, Pidie, dan Kota Sibolga, sementara penyaluran untuk Sumbar menunggu kelengkapan data. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : Ratna Irtatik