Ramailah orang bukan kepalang
Riuh rendah berderung-derang
Ada yang lari lintang-pukang
Takutkan datang air gelombang
Datang gelombang pula di situ
Ramailah lari bukan suatu
Hilanglah akal di dalam kalbu
Banyaklah mati pulanya itu.
Kutipan di atas berasal dari Syair Lampung Karam, naskah syair yang merekam kedahsyatan letusan Gunung Krakatau pada 26 hingga 28 Agustus 1883. Letusan ini bukan hanya menewaskan lebih dari 35.000 jiwa, tetapi juga mengubah rupa geografis Krakatau dan kawasan sekitarnya di ujung selatan Pulau Sumatra. Dentumannya terdengar hingga ribuan kilometer, gelombang tsunaminya menyapu pesisir, dan debu vulkaniknya memengaruhi iklim dunia.
Lebih dari satu abad kemudian, di ujung utara Pulau Sumatra, bencana yang tak kalah dahsyat kembali terjadi. Tsunami Aceh pada 2004 merenggut sekitar 200.000 nyawa dan meluluh-lantakkan permukiman serta lahan pertanian. Seperti Krakatau, bencana ini juga meninggalkan jejak global, yakni perubahan iklim, pergeseran kebijakan mitigasi bencana, dan trauma kolektif yang panjang. Dua peristiwa ini menunjukkan bahwa Sumatra berada di wilayah dengan risiko kebencanaan tinggi. Suatu fakta geografis yang tak dapat disangkal.
Pulau Sumatra memang dilintasi jalur lipatan dan patahan utama, terutama Sesar Besar Sumatra (Great Sumatran Fault), yaitu sesar geser raksasa yang membentang dari Aceh hingga Lampung. Jalur ini membentuk pegunungan, patahan aktif, serta aktivitas vulkanik yang intens. Kondisi tersebut menghadirkan kondisi yang menguntungkan sekaligus rawan menjadi ancaman, yaitu di satu sisi potensi bencana selalu mengintai, tapi di sisi lain tanah menjadi sangat subur dan kaya sumber daya alam. Kekayaan inilah yang sejak lama menarik eksploitasi, dari masa kolonial hingga era industri modern.
Namun, muncul pertanyaan penting: apakah semua bencana di Sumatra murni peristiwa alam? Ataukah sebagian di antaranya merupakan bencana yang dipercepat, bahkan diproduksi, oleh ulah manusia? Pertanyaan ini relevan ketika menilik banjir besar yang melanda berbagai wilayah Sumatra sejak November hingga penghujung 2025. Banjir terjadi hampir serentak di sejumlah provinsi, utamanya Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, yang menenggelamkan pemukiman, merusak infrastruktur, dan memaksa ribuan warga mengungsi.
Memang, hujan deras turun berhari-hari. Namun, hujan semata tidak otomatis menjelma menjadi bencana. Hutan yang semestinya berfungsi sebagai penyangga air kini banyak beralih fungsi akibat deforestasi. Dalam beberapa tahun terakhir, pembukaan lahan dan ekspansi industry, terutama pertambangan dan perkebunan skala besar, terjadi secara masif. Tak heran jika kemudian muncul asumsi publik bahwa industri memegang peran besar dalam banjir Sumatra 2025.
Analisis Tim Jurnalisme Data Kompas menunjukkan bahwa sepanjang 1990–2024, hutan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat hilang rata-rata 36.305 hektare per tahun. Jika dihitung per hari, sekitar 99,46 hektare hutan lenyap setiap hari.
Angka ini memperlihatkan bahwa banjir besar tersebut bukan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan hasil pertemuan antara faktor alam dan ulah manusia. Kerusakan di kawasan hulu memperparah daya rusak banjir, sekaligus menyingkap rapuhnya benteng alam yang selama ini menjaga keseimbangan ekologi.
Dari titik inilah kita perlu memperluas cara pandang terhadap bencana. Dampak industri tidak berhenti pada kerusakan lingkungan fisik, tetapi juga merambat ke lingkungan sosial dan budaya. Ruang tempat pengetahuan, nilai, dan bahasa tumbuh serta diwariskan. Bahasa daerah, sebagai salah satu unsur kebudayaan, kerap luput dari perhatian dalam wacana pembangunan dan mitigasi bencana.
Keberadaan industri, tidak hanya pertambangan, turut berkontribusi terhadap melemahnya posisi bahasa daerah. Industri membuka arus masuk penduduk dari luar wilayah, mengubah lanskap komunikasi setempat. Bahasa pengantar pun bergeser mengikuti kebutuhan ekonomi dan mobilitas tenaga kerja.
Selain itu, pembangunan kawasan industri sering kali memicu relokasi penduduk asli. Mereka tercerai-berai, berpindah ke wilayah pinggiran, atau bahkan meninggalkan kampung halaman. Dalam kondisi seperti ini, bahasa daerah kehilangan ruang hidupnya.
Kepunahan bahasa sering kali disebabkan oleh perubahan sosiologis yang menyertai pembangunan industri. Dampaknya bersifat antropologis, yaitu pola relasi sosial berubah, struktur komunitas terpecah, dan transmisi bahasa antargenerasi terputus. Bahasa tidak punah secara tiba-tiba, tetapi perlahan terkikis seiring hilangnya penutur dan konteks penggunaannya.
Fenomena ini dapat dilihat di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, khususnya di kawasan Lobam. Dalam beberapa dekade terakhir, industri tumbuh pesat dan menyebar di berbagai titik. Pendirian kawasan industri di Lobam membawa perubahan besar, tidak hanya pada geografi wilayah, tetapi juga pada struktur sosial dan budaya masyarakat setempat.
Dahulu, kawasan ini dialiri Sungai Mengkilu. Berdasarkan sejarah Desa Teluk Sasah, kampung Mengkilu dihuni mayoritas masyarakat Melayu yang menetap di tepi kuala sungai. Sungai menjadi pusat kehidupan: jalur transportasi, sumber penghidupan, sekaligus ruang interaksi sosial. Namun, setelah kawasan industri dibangun, jejak komunitas masyarakat ini kian memudar. Banyak penduduk bermigrasi ke pulau lain dan sebagian yang bertahan terdesak ke pinggiran kawasan industri.
Secara historis, Lobam memiliki eksistensi penting sejak masa Kerajaan Bintan. Wilayah ini merupakan jalur perlintasan pelayaran internasional. Mengkilu, yang dalam ingatan kolektif juga dikenal sebagai Bengkilau, pernah menjadi pesanggrahan keluarga istana, tempat peristirahatan dan rekreasi. Jejak itu terekam dalam naskah Sejarah Melayu.
“Pada suatu hari, baginda berkira-kira hendak membawa isteri baginda bermain-main ke Bengkilau Maka baginda menyuruhkan Aria Bupala mengadap bunda baginda, Wan Seri Beni; titah baginda, ‘Katakan sembah hamba kepada bunda, bahwa hamba hendak membawa perempuan bermain-main ke Bengkilau.’ Maka Aria Bupala pun menyembah, lalu masuk mengadap Wan Seri Beni, persembahkan seperti titah Sri Tri Buana itu.”
Kini, Bengkilau atau Mengkilu telah berubah menjadi kawasan industri. Sungai yang dahulu menjadi denyut peradaban masyarakat Melayu Lobam bahkan beralih fungsi menjadi helipad. Migrasi penduduk asli dan masuknya masyarakat pendatang mengubah pola komunikasi sehari-hari. Bahasa Melayu khas Lobam semakin sulit dilacak, tersisa dalam ingatan dan tuturan orang-orang tua di wilayah pinggiran.
Fenomena yang terjadi di Lobam mencerminkan ancaman serupa di berbagai daerah Sumatra yang kini terdampak industri dan bencana banjir. Perubahan pola permukiman hampir pasti diikuti perubahan pola komunikasi. Ketika industri dibangun, analisis dampak lingkungan sering kali hanya berhenti pada aspek fisik. Padahal, dampak terhadap kebudayaan, termasuk bahasa daerah, sama pentingnya untuk diperhitungkan.
Bahasa menyimpan pengetahuan lokal tentang alam, cara bertahan hidup, dan relasi manusia dengan lingkungannya. Ketika bahasa hilang, pengetahuan itu ikut lenyap. Oleh karena itu, membicarakan industri dan bencana tanpa menyinggung kerentanan bahasa berarti mengabaikan satu lapisan penting dari dampak pembangunan.
Di tengah derasnya arus industrialisasi, menjaga bahasa daerah bukan sekadar persoalan melanggengkan budaya, tetapi juga bagian dari upaya merawat ingatan kolektif dan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. (*)
Oleh:
Priyo Joko Purnomo
Widyabasa di Kantor Bahasa Prov. Kepulauan Riau, kini sedang tugas belajar di Magister Sastra, Universitas Gadjah Mada.