Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Pemerintah Indonesia menegaskan kesiapannya untuk terlibat aktif dalam mendorong pembenahan sistem perdagangan global agar lebih berkeadilan dan inklusif. Kementerian Perdagangan menyatakan, Indonesia siap memainkan peran strategis pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang dijadwalkan berlangsung di Kamerun pada Maret 2026.
Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan, forum tersebut akan dimanfaatkan Indonesia untuk memperjuangkan reformasi sistem perdagangan multilateral yang berpihak pada kepentingan pembangunan, khususnya bagi negara berkembang.
“Indonesia berkomitmen tampil sebagai salah satu aktor kunci dalam mendorong reformasi WTO agar sistem perdagangan global lebih inklusif dan mendukung pembangunan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (26/12).
Isu Prioritas Perdagangan
Roro memaparkan, terdapat sejumlah agenda utama yang akan dikawal Indonesia. Di antaranya adalah pemulihan fungsi penyelesaian sengketa WTO, kepastian hukum terkait kebijakan cadangan pangan publik (public stockholding), serta perlindungan bagi nelayan kecil dalam pembahasan subsidi perikanan.
Selain itu, Indonesia juga mendorong pengaturan niaga elektronik yang tetap menjamin kedaulatan digital dan ruang fiskal nasional. Isu lain yang menjadi perhatian adalah fasilitasi investasi yang berorientasi pada pembangunan, serta perpanjangan atau penghapusan permanen moratorium Non-Violation and Situation Complaints (NVSC) dalam perjanjian TRIPs.
Perkuat Kolaborasi Nasional
Menurut Roro, penguatan posisi Indonesia di WTO tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan sinergi lintas pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, praktisi hukum, pelaku usaha, hingga media, dalam semangat Indonesia Incorporated. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menjaga kepentingan nasional sekaligus mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Pemetaan Dinamika Global
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono, menambahkan bahwa WTO tetap memiliki peran strategis sebagai satu-satunya organisasi perdagangan dunia. Keberadaan WTO dinilai penting untuk memetakan arah dan dinamika perdagangan multilateral Indonesia di tengah ketidakpastian global.
“Perjuangan di WTO memang tidak ringan. Namun, kita harus tetap optimistis meski menghadapi situasi global yang semakin kompleks,” ujarnya.
Ia juga menekankan urgensi pemulihan sistem penyelesaian sengketa WTO yang saat ini belum berjalan optimal. Selain itu, Indonesia masih dihadapkan pada isu-isu strategis lain, seperti ketahanan pangan melalui skema public stockholding, akses pasar, serta sektor pertanian.
Badan Banding Jadi Sorotan
Sementara itu, Duta Besar RI untuk WTO Nur Rakhman Setyoko menyoroti dinamika politik di Jenewa yang berdampak pada belum berfungsinya badan banding WTO. Menurutnya, Indonesia perlu menempatkan mekanisme penyelesaian sengketa sebagai prioritas utama dalam pembenahan sistem perdagangan multilateral. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO