Buka konten ini
LEGISLATOR Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Aman menyoroti pengelokasian anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Pemprov Kepri tahun depan. Hal ini disebabkan merosotnya jumlah yang dianggaran dalam APBD Kepri TA 2026 mendatang.
“Salah satu persoalan yang menjadi atensi saya adalah mengenai pengelokasian anggaran Jamkesda yang diplot Pemprov Kepri di APBD tahun depan,” ujar Aman, Senin (22/12) di Batam
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Batam ini menyebutkan, jika pada tahun 2025 ini, besaran Jamkesda tersebut adalah Rp4 miliar.
Akan tetapi pada tahun depan, nilai yang diplot anya Rp1 miliar. Sehingga jumlahnya merosot jauh. “Ini berkaitan dengan prioritas pelayanan kesehatan masyarakat. Karena Jamkesda ini sangat dibutuhkan untuk mengcover masyarakat yang tidak memiliki layanan BPJS,” tegasnya.
Lebih lanjut katanya, untuk tahun 2025 ini, meskipun alokasinya sebesar Rp4 miliar. Namun persediaan tersebut hanya bisa bertahan sampai bulan Oktober. Atas dasar itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepri mendesak Pemprov Kepri untuk memperkuat alokasi anggaran Jamkesda untuk tahun depan.
“Saya berharap setelah adanya evaluasi Kemendagri terhadap struktur APBD Kepri TA 2026 nanti, alokasi Jamkesda ada perubahan. Minimal sama dengan tahun ini,” tegasnya lebih lanjut.
Ditambahkannya, Jamkes yang disediakan oleh Pemprov Kepri ini tentunya sangat dibutuhkan masyarakat. Apalagi bagi mereka yang tidak mendapatkan perlindungan sosial melalui BPJS. Bahkan dalam reses, persoalan layanan kesehatan menjadi sorotan masyarakat.
“Kita masih menunggu keluarnya hasil evaluasi Kemendagri terhadap APBD Kepri TA 2026. Setelah itu, kami kembali membahas mengenai pengelokasian Jamkesda Kepri yang terbilang sangat minim dan tidak menjadi prioritas,” tutup Aman. (***)
Reporter : JAILANI
Editor : MUHAMMAD NUR