Buka konten ini
BATAM KOTA (BP) – Pemerintah Kota Batam masih mematangkan rencana pelantikan pejabat struktural yang ditargetkan dapat dilaksanakan pada Desember 2025 atau paling lambat Januari 2026, guna menjaga stabilitas pelaksanaan anggaran yang tengah berjalan.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan, penentuan waktu pelantikan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pasalnya, pengisian dan pergeseran jabatan dinilai tidak ideal apabila dilakukan di tengah tahun anggaran karena berpotensi menimbulkan berbagai penyesuaian administratif.
“Kalau soal pelantikan memang masih berproses. Harapan saya, kalau semua sudah rampung, pelantikan bisa dilakukan Desember ini atau setidaknya Januari 2026, sehingga tidak mengganggu anggaran yang sedang berjalan,” ujar Amsakar, Jumat (19/12).
Menurut Amsakar, pergantian pejabat di tengah tahun berisiko berdampak langsung pada perubahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan struktur pengelolaan anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Jika hal tersebut terjadi, dikhawatirkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sejak awal tahun menjadi tidak efektif.
“Kalau di tengah jalan mengganti orang, otomatis PPK dan struktur pengelolaan anggaran ikut berubah. Itu tidak efisien dan bisa menghambat kinerja. Kita ingin semua berjalan lebih tertib,” katanya.
Ia menambahkan, Pemko Batam berupaya memastikan agar pelantikan pejabat justru menjadi momentum penguatan kinerja birokrasi, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, seluruh proses dilakukan secara hati-hati dan terukur, termasuk mempertimbangkan aspek kesinambungan program pembangunan daerah.
Saat ini, tim internal Pemko Batam masih bekerja melakukan pencocokan dan evaluasi ulang terhadap kebutuhan formasi jabatan. Proses tersebut mencakup pengisian sejumlah jabatan eselon II yang kosong, sekaligus rotasi dan pergeseran pada jabatan eselon III dan IV.
“Tim kami sedang bekerja untuk melakukan pencocokan ulang. Nanti yang dilakukan hanya mengisi formasi di eselon II, sekaligus melakukan perputaran di tingkat eselon III dan IV,” jelas Amsakar.
Ia memastikan, proses tersebut tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan aspek kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi. Dengan penataan yang tepat, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan lebih optimal pada tahun anggaran berikutnya.
Amsakar juga berharap, pengisian jabatan struktural ini dapat memperkuat soliditas OPD dan mempercepat pencapaian target pembangunan Kota Batam, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
“Intinya, kita ingin memastikan semua berjalan efektif, tertib, dan berkesinambungan. Pejabat yang dilantik nanti benar-benar siap bekerja dan mendukung program pemerintah daerah,” tutupnya. (*)
Reporter : ARJUNA
Editor : GALIH ADI SAPUTRO