Buka konten ini
BATAM KOTA (BP) – Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kepulauan Riau sepanjang 2025 melampaui target nasional yang ditetapkan pemerintah pusat. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Provinsi Kepri mencatat realisasi penempatan mencapai 2.154 orang, melebihi target 1.985 pekerja migran.
Capaian tersebut disampaikan Kepala BP2MI Kepri Kombes Pol Imam Riyadi usai menghadiri penutupan 24 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (24HKTPA) di Gedung Pusat Informasi Haji (PIH) Batam Center, Kamis (28/12).
“Alhamdulillah, target yang diberikan kementerian kepada Kepri bisa kami lampaui. Ini menunjukkan Kepri memiliki potensi besar, baik dari sisi peluang kerja di luar negeri maupun kesiapan tenaga kerjanya,” ujar Imam.
Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan tingginya minat serta peluang kerja warga Kepri di luar negeri. Di sisi lain, hal itu juga membuktikan kemampuan daerah ini bersaing secara nasional dalam penempatan pekerja migran secara legal dan prosedural.
Untuk menjaga keberlanjutan capaian tersebut, BP2MI Kepri telah melakukan pemetaan potensi sumber daya manusia, khususnya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di seluruh wilayah Kepri. Imam menilai SMK menjadi salah satu kunci utama dalam menyiapkan tenaga kerja terampil dan berdaya saing internasional.
“Kami memetakan SMK-SMK yang setiap tahun menghasilkan tenaga kerja siap pakai. Ini merupakan potensi besar yang harus dikelola bersama,” katanya.
Imam juga menyoroti kekhususan Kepri yang tidak dimiliki daerah lain, yakni keberadaan lebih dari 250 perusahaan galangan kapal. Kondisi tersebut menciptakan kebutuhan tinggi terhadap tenaga kerja terampil, terutama welder atau juru las.
“Dengan banyaknya perusahaan galangan kapal, kebutuhan welder sangat tinggi. Pertanyaannya, mengapa kita belum mampu menyuplai kebutuhan itu secara maksimal? Ini yang harus kita jawab bersama,” tegasnya.
Ia menjelaskan, ketika tenaga kerja lokal Kepri terserap di industri galangan kapal, dalam satu hingga dua tahun mereka akan memiliki pengalaman dan jejaring kerja internasional, termasuk ke Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Dari sinilah peluang penempatan kerja ke luar negeri secara legal semakin terbuka.
“Ketika tenaga kerja berangkat ke luar negeri secara prosedural, posisi kerja di dalam negeri akan kosong. Kekosongan inilah yang harus terus kita isi. Di situlah siklus ketenagakerjaan harus berjalan,” jelasnya.
Menurut Imam, jika siklus tersebut dikelola dengan baik dan berkelanjutan, dampaknya akan langsung dirasakan, terutama dalam menekan angka pengangguran di Kepri yang saat ini masih tergolong tinggi dan berada di peringkat kedua secara nasional.
“Ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Diperlukan kolaborasi pemerintah daerah, BP2MI, dunia pendidikan, NGO, dan juga rekan-rekan pers,” ujarnya.
Ia juga menyinggung status Batam sebagai kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ) yang harus diimbangi dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, manfaat ekonomi dari FTZ harus benar-benar dirasakan masyarakat.
“Korelasi antara FTZ, kemakmuran masyarakat, dan penurunan pengangguran harus jelas. Karena itu, pembangunan SDM menjadi kunci utama. Pekerja migran harus disiapkan secara matang agar bekerja di luar negeri memberi manfaat besar, baik bagi individu maupun daerah,” katanya. (*)
Reporter : M SYA’BAN
Editor : GALIH ADI SAPUTRO