Buka konten ini
JAKARTA (BP) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk merayakan hari lahir Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke-49 pada Rabu, 10 Desember 2025. Hampir lima dekade sejak pertama kali dipercaya pemerintah mengelola program pembiayaan rumah, BTN mencatat pencapaian besar: 5,7 juta unit rumah telah dibiayai hingga 8 Desember 2025.
Nilainya tidak kecil. Total plafon pembiayaan yang digelontorkan mencapai Rp504,18 triliun, mencakup KPR konvensional 5,23 juta unit dan pembiayaan syariah 456.749 unit. Dari angka tersebut, 4,38 juta unit merupakan KPR subsidi, sisanya nonsubsidi.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menyebut capaian ini sebagai bukti bahwa bank pelat merah itu masih menjadi motor utama akses hunian rakyat.
“Kami bangga bisa melayani 5,7 juta keluarga Indonesia. Tapi pekerjaan kami belum selesai. Masih banyak keluarga yang membutuhkan rumah layak dengan skema pembiayaan terjangkau,” ujar Nixon.
49 Tahun Menggerakkan Sektor Perumahan
Jejak panjang KPR BTN dimulai pada 29 Januari 1974, ketika pemerintah menugaskan BTN sebagai penyelenggara KPR nasional. Penyaluran perdana dilakukan pada 10 Desember 1976 dengan nilai Rp38 juta untuk 17 unit rumah di Semarang dan Surabaya.
Sejak saat itu, KPR menjadi bisnis inti BTN—menyumbang lebih dari 78 persen portofolio perseroan dan mengukuhkan pangsa pasar nasional sekitar 40 persen.
Nixon menegaskan bahwa BTN menjadi penggerak penting ekosistem perumahan nasional.
“Industri perumahan itu menggerakkan 185 subsektor ekonomi. Dengan dukungan lebih dari 8 ribu pengembang dan kebijakan pemerintah, BTN punya posisi strategis dalam menjaga roda sektor ini,” katanya.
“Rumah BTN”, Istilah yang Telanjur Melekat
Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya, menyebut BTN adalah mitra yang tidak tergantikan dalam penyediaan rumah rakyat. Bahkan saking melekatnya citra BTN, rumah subsidi sering disebut masyarakat sebagai “rumah BTN”.
“Branding BTN kuat sekali. Ketika orang beli rumah subsidi, mereka otomatis menyebutnya ‘rumah BTN’. Itu bukti kepercayaan publik,” ucap Bambang.
Namun, ia mengingatkan bahwa persaingan perbankan kian ketat. Proses KPR subsidi, kata dia, harus dipercepat agar masyarakat cepat menerima rumah dan pengembang bisa menjaga arus kas.
Kolaborasi dengan Apersi, Dorong Akses MBR dan Pekerja Informal
Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah, juga menegaskan bahwa pengembang dan perbankan adalah dua sisi mata uang dalam penyediaan rumah rakyat, termasuk dalam program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Ia mengapresiasi langkah BTN yang semakin aktif menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pekerja informal.
“BTN sekarang bergerilya sampai ke pelosok desa. Mereka mendatangi pedagang, ojek online, tukang cukur—siapa pun yang butuh KPR subsidi. Ini bukti komitmen mereka,” ujarnya.
Sepanjang 2025, Apersi membangun 66.147 rumah subsidi, atau 29,88 persen dari total penyaluran KPR FLPP nasional. Sejak 2022 hingga 14 November 2025, Apersi menyalurkan 219.631 rumah subsidi dengan nilai sekitar Rp26,3 triliun di 311 kabupaten/kota.
BTN menjadi penopang utama: 130.514 unit KPR FLPP anggota Apersi disalurkan oleh bank tersebut—setara 59,42 persen.
“Hingga akhir tahun, seluruh anggota Apersi siap mengejar target nasional 350 ribu unit KPR FLPP. Dan BTN memegang peran sangat sentral dalam pencapaiannya,” tegas Junaidi. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO