Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengumpulkan sejumlah kepala daerah dan pejabat pusat di Jakarta, Rabu (4/12). Pertemuan itu membahas satu agenda besar: menyempurnakan data sekaligus meratakan jatah renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) di seluruh Indonesia.
Hadir dalam rapat tersebut Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud; Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda; Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, Bupati Penajam Paser Utara, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Kepala BPS, dan anggota Komisi V DPR.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan, data terbaru yang disiapkan BPS—termasuk angka kemiskinan dan kondisi fisik rumah yang akan tercatat dalam Sensus Ekonomi 2026—harus menjadi dasar utama penyusunan target BSPS tahun depan. Ia menekankan pentingnya keberpihakan kepada kawasan tertinggal.
“Papua dan NTT itu punya persentase penduduk miskin tertinggi. Negara harus hadir, harus memberi perhatian khusus,” ujar Ara.
Tak hanya wilayah timur, ia juga menyoroti tingginya ketimpangan di sejumlah kota besar. Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat masuk daftar 100 daerah dengan gini ratio tertinggi. Menurut Ara, kondisi itu tak bisa dibiarkan tanpa intervensi.
Ia memastikan, mulai 2026 tidak boleh ada satu pun kabupaten yang luput dari bantuan renovasi RTLH. Ia menyebutnya sebagai perubahan besar dalam tata kelola bantuan sosial agar lebih adil dan merata.
Gubernur Papua Barat juga menyoroti persoalan lama: pendataan yang tidak akurat akibat minimnya tenaga statistik. Ia berharap pendataan tahun depan benar-benar menjangkau seluruh desa agar daerah yang membutuhkan tidak tertinggal.
Tahun depan, pemerintah menargetkan renovasi 400 ribu RTLH—melonjak dari tahun ini yang hanya 45 ribu. Meski meningkat drastis, jumlah itu tetap kecil jika dibanding total RTLH nasional yang menurut BPS mencapai 26,9 juta unit.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ara juga menyinggung penanganan bencana banjir di Sumatera. Ia mengirim tiga direktur jenderal ke Sumbar, Sumut, dan Aceh untuk menentukan lokasi relokasi bagi warga yang masih mengungsi. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO