Buka konten ini
BATAM terus bergerak sebagai salah satu pusat ekonomi paling dinamis di Indonesia, menghadirkan transformasi yang kian terasa sepanjang 2025. Kota ini menunjukkan performa yang semakin matang berkat pembenahan infrastruktur, percepatan regulasi, dan ekspansi kawasan ekonomi.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, Batam kini berada pada fase percepatan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. “Peran Batam hari ini jauh lebih strategis,” katanya.
Menurut Amsakar, ada tiga faktor utama yang mendorong meningkatnya investasi di Batam. Pertama adalah posisi geografis Batam yang terletak di titik silang jalur internasional dan dekat dengan Singapura. Posisi ini menjadi lokomotif penarik investor dari berbagai negara maupun daerah di Indonesia. Ia menegaskan bahwa keunggulan geografis itu merupakan modal besar yang tidak dimiliki banyak kota lain.
Faktor kedua adalah fasilitas Free Trade Zone (FTZ) yang memberikan kemudahan fiskal bagi pelaku usaha. Barang yang masuk ke Batam tidak dikenakan PPN maupun PPN Barang Mewah, sehingga biaya logistik menjadi jauh lebih efisien. Kebijakan ini membuat Batam menjadi lokasi ideal untuk industri manufaktur dan pusat distribusi regional.
“FTZ memberi Batam keunggulan yang sangat kompetitif,” ujar Amsakar.
Faktor ketiga adalah infrastruktur Batam yang terhubung secara kokoh dan mendukung kecepatan arus barang serta pergerakan manusia. Batam memiliki enam pelabuhan internasional dan tiga pelabuhan domestik sebagai tulang punggung transportasi logistik. Arahan Presiden Prabowo Subianto melalui PP 25 dan PP 28 menegaskan kewenangan lokal Batam dalam mengelola kawasan strategis.
“Dengan dua PP itu, banyak urusan kini bisa selesai langsung di Batam,” tutur Amsakar.
Ia mengatakan, tata kelola lahan kini lebih transparan melalui Land Management System (LMS) yang dikembangkan BP Batam. Sistem ini memastikan seluruh proses pertanahan dapat dipantau secara terbuka oleh investor maupun publik. Transparansi tersebut menjadi kunci untuk menciptakan kepercayaan jangka panjang. Karena itu, pembenahan layanan menjadi prioritas utama sejak awal tahun.
Empat sektor menjadi pendorong utama pertumbuhan investasi, yakni gas-listrik-air, industri manufaktur, sektor kedokteran-farmasi, serta pergudangan-perdagangan. Keempat sektor itu menunjukkan pertumbuhan pesat berkat arah kebijakan investasi yang lebih moderat dan strategis. Menurut Amsakar, struktur ekonomi Batam kini bergeser dari industri konvensional menuju industri berteknologi tinggi.
“Transformasinya nyata, dan ini membuat Batam lebih padat modal,” ujarnya.
Ia mencontohkan hadirnya fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) di Bandara Hang Nadim dan KEK Batam Aero Technic sebagai bukti pergeseran tersebut. Kedua fasilitas itu menjadi magnet baru bagi industri pesawat dan teknologi tinggi.
Perubahan ini menunjukkan orientasi industri Batam yang semakin modern dan tidak lagi bergantung pada sektor padat karya. Karena itu BP Batam menyiapkan SDM andal yang mampu menjalankan kebutuhan industri baru.
Setiap investasi yang masuk, kata Amsakar, mampu memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan berbagai sektor pendukung yang berkelanjutan. Dampak paling terasa terlihat pada penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 8,2 persen menjadi 7,68 persen.
“Setiap investasi baru berarti peluang kerja bagi masyarakat,” ucapnya.
Investasi juga memberi efek pengganda terhadap sektor informal seperti UMKM, logistik, dan jasa konstruksi. Arus pekerjaan baru mendorong perputaran uang di masyarakat sehingga menaikkan daya beli. Pelaku UMKM turut merasakan dampaknya melalui meningkatnya permintaan jasa maupun bahan baku. Amsakar menyebut sektor informal sebagai penyangga stabilitas ekonomi Batam.
Pertumbuhan ekonomi Batam yang kini berada di angka 6,6 persen semakin memperkuat optimisme BP Batam. Amsakar yakin pertumbuhan dapat menembus 7 persen pada akhir 2025 jika iklim investasi tetap stabil. Ia menyebut capaian itu sebagai bukti bahwa Batam sedang berada di jalur yang benar.
“Pertumbuhan Batam saat ini cukup stabil dan on the track,” katanya.
Data realisasi investasi juga memperkuat pernyataan tersebut. Hingga triwulan III 2025, realisasi investasi mencapai Rp54,7 triliun atau 91 persen dari target Rp60 triliun. Pada triwulan III saja, investasi melonjak menjadi Rp33,66 triliun atau naik 74,9 persen dari periode sama tahun lalu. Pertumbuhan tersebut mencatat laju QoQ 61,99 persen dan YoY 123,3 persen.
Kenaikan signifikan terjadi pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang meningkat 147,85 persen dari Rp5,99 triliun menjadi Rp14,85 triliun. Sementara Penanaman Modal Asing (PMA) tumbuh 41,97 persen dari Rp13,25 triliun menjadi Rp18,81 triliun. Singapura tetap menjadi mitra strategis utama dalam struktur investasi Batam.
“Kepercayaan global terhadap Batam semakin kuat,” ujar Amsakar.
Sejalan dengan itu, pembangunan Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan Batuampar menjadi instrumen utama untuk memperkuat daya tawar Batam di mata internasional. Amsakar mengatakan bahwa sebagai kawasan perdagangan bebas, kecepatan arus barang dan mobilitas manusia adalah kunci ekonomi Batam. Karena itu, modernisasi pelabuhan udara dan laut menjadi kebutuhan mendesak.
“Kalau Batam ingin menjadi hub, pembenahan pelabuhan adalah keharusan,” ucapnya.
Di sektor udara, BP Batam menggandeng konsorsium Incheon dan Angkasa Pura I untuk memperbarui Bandara Hang Nadim. Modernisasi ini mencakup pembenahan terminal 1, pembangunan terminal 2, dan peningkatan fasilitas VVIP. Langkah tersebut diyakini mampu memperluas konektivitas dan mempercepat arus barang. Transformasi bandara menjadi salah satu proyek strategis terbesar 2025.
Di sektor laut, Pelabuhan Batuampar mengalami peningkatan signifikan melalui pengadaan lima unit Ship to Shore Crane (STS). Kehadiran crane modern itu membuat proses bongkar muat jauh lebih cepat dan efisien. Amsakar menyebut dwell time dapat ditekan hingga 50 persen sehingga pelayanan logistik makin kompetitif. Pertumbuhan peti kemas pun melonjak hingga 18 persen sepanjang tahun.
BP Batam juga berencana menambah fasilitas bongkar muat pada 2026 guna mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjadikan Batam sebagai pusat logistik modern dan berteknologi tinggi. Penyesuaian kerja sama internasional terkait pengelolaan pelabuhan terus dilakukan.
“Semua ini adalah penguatan agar Batam siap bersaing di level global,” ujar Amsakar.
Transformasi perizinan menjadi langkah penting lain yang meningkatkan minat investor. Melalui PP 25 dan PP 28, BP Batam kini memegang kewenangan penuh dalam proses perizinan yang sebelumnya berada di kementerian. Rentang kendali kini lebih pendek, membuat pelayanan jauh lebih cepat dan efisien.
“Pesan Presiden Prabowo jelas, Batam harus ramah investasi,” kata Amsakar.
Ia menyebut kini waktu penyelesaian AMDAL dipangkas menjadi 39 hari, sementara PKKPRL dapat diselesaikan hanya dalam 14 hari. Pada minggu terakhir, BP Batam bahkan menyerahkan 28 izin baru kepada pelaku usaha. Sistem dashboard memungkinkan seluruh proses perizinan dipantau secara real time. Jika ada izin terhenti, BP Batam langsung menghubungi pemohon untuk mengetahui kendalanya.
Terobosan digital seperti iBoST, LMS, dan platform manajemen talenta “Mantab” menjadi bagian penting dari percepatan layanan. Sistem ini memastikan seluruh proses bisnis berjalan transparan, terukur, dan efisien. Digitalisasi juga membuat pelayanan lebih modern dan kompetitif di mata investor global.
“Kami ingin perizinan di Batam menjadi yang tercepat di Indonesia,” ungkap Amsakar.
Perluasan wilayah FTZ semakin memperkuat posisi Batam sebagai pusat investasi regional. Pemerintah resmi menerbitkan PP No 47 Tahun 2025 yang memperluas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam hingga mencakup total 15 pulau. Regulasi ini membuka ruang baru bagi pengembangan industri dan logistik dalam skala yang lebih besar. BP Batam menyebut kebijakan ini sebagai momentum perluasan ekonomi Batam.
Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, mengatakan perluasan FTZ memberi mandat baru bagi BP Batam. Gugus pulau Batam kini dikelola sebagai satu kesatuan kawasan ekonomi terintegrasi dengan segmentasi sektor yang lebih jelas. PP 47/2025 menjadi dorongan besar untuk peningkatan investasi dan efisiensi logistik.
“Ini memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan perdagangan global,” kata Fary.
Menurut Fary, promosi investasi kini dilakukan menyeluruh untuk seluruh pulau dalam kawasan FTZ. Setiap pulau memiliki karakteristik ekonomi dan rencana pengembangan berbeda, sehingga diversifikasi investasi bisa didorong secara maksimal. Pulau Batam tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi karena infrastruktur yang lengkap.
“Namun pulau lain punya potensi yang ingin kami angkat,” ujarnya.
Upaya ini sejalan dengan tren pertumbuhan investasi di Batam yang menunjukkan penguatan sejak awal 2025. Pada triwulan I, realisasi investasi tercatat Rp14,2 triliun dengan PMA mendominasi sebesar Rp11,53 triliun. Pada triwulan II, investasi naik 11 persen menjadi Rp9,6 triliun. Lonjakan ini terjadi setelah Batam memperluas pengaruh ekonominya melalui FTZ.
BP Batam kini menampilkan paket promosi terintegrasi untuk seluruh kawasan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah tersebut. Strategi ini mencakup pengembangan sektor industri, logistik, dan perdagangan. Fary mengatakan bahwa seluruh wilayah FTZ harus menjadi motor ekonomi yang bergerak serempak.
“Tujuannya agar manfaatnya meluas dan merata,” ujarnya.
Kalangan pelaku usaha menyambut positif perluasan kawasan FTZ tersebut. Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, mengatakan penambahan area FTZ sangat penting karena lahan investasi di Pulau Batam semakin terbatas. Pertumbuhan investasi yang terus meningkat membuat perluasan menjadi kebutuhan mendesak.
“FTZ adalah alasan kuat investor merasa nyaman di Batam,” kata Rafki.
Rafki menyebut sejumlah anggota Apindo mulai memperluas usaha ke wilayah sekitar Batam. Namun proses itu sebelumnya terhambat karena tidak semua kawasan penyangga memperoleh status FTZ. Regulasi baru ini diharapkan menghapus hambatan-hambatan tersebut.
“Dengan hadirnya FTZ di pulau sekitar, ekspansi akan jauh lebih mudah,” ucapnya.
Kepastian status kawasan dianggap menjadi faktor yang sangat menentukan keberlanjutan investasi. Fary menegaskan bahwa PP 47/2025 adalah jawaban terhadap kebutuhan industri akan wilayah baru yang siap ekspansi. Dengan kepastian hukum, investor akan lebih percaya diri menanamkan modal jangka panjang. “Kita ingin pertumbuhan tidak lagi terpusat di satu pulau,” katanya. (***)
Reporter : FISKA JUANDA
Editor : RATNA IRTATIK