Buka konten ini
QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) kini berkembang menjadi platform pembayaran digital terbesar di Tanah Air. Hingga kini, jumlah penggunanya telah mencapai sekitar 58 juta, sementara merchant yang terdaftar menembus 41 juta, dengan 93,16 persen di antaranya merupakan pelaku UMKM.
Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI) per Agustus 2025, pada semester I 2025 QRIS mencatat 6,05 miliar transaksi dengan total nilai Rp579 triliun. Selain digunakan di dalam negeri, QRIS sudah dapat diakses untuk transaksi lintas negara di Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam, Laos, Brunei, Jepang, dan Korea.
Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) memandang lonjakan penggunaan QRIS sebagai tanda kuatnya percepatan pembangunan digital Indonesia dalam satu dekade terakhir.
Digitalisasi disebut berpotensi menjadi motor penggerak baru perekonomian nasional, yang terlihat dari pemanfaatan QRIS yang semakin masif dalam aktivitas transaksi harian masyarakat.
“Dalam lima tahun terakhir, adopsi QRIS meningkat signifikan, dengan nilai transaksi yang hampir tripel setiap tahunnya. Ini membantu UMKM mencatat keuangan lebih tertib, memperkecil risiko keamanan, serta memberi kemudahan pembayaran non-tunai bagi konsumen,” ujar Research Director Prasasti, Gundy Cahyadi, Kamis (4/12).
Prasasti menilai, keberhasilan QRIS menunjukkan bagaimana digitalisasi dapat memperkuat fondasi ekonomi. Temuan riset lembaga tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi membuat efektivitas investasi hampir dua kali lebih tinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Studi yang sama mencatat ICOR (Incremental Capital Output Ratio) di sektor yang sudah terdigitalisasi berada pada level 4,3—lebih efisien dibanding rata-rata ICOR nasional sebesar 6,6. Semakin rendah nilai ICOR, semakin efektif investasi dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi.
Lebih jauh, Prasasti menegaskan bahwa digitalisasi tak hanya terkait e-commerce atau media sosial, tetapi berperan sebagai pendorong utama ekonomi lintas sektor yang perlu merata di seluruh Indonesia.
Pemerintah telah menempatkan digitalisasi UMKM sebagai salah satu agenda prioritas, mengingat kontribusi besar sektor ini terhadap perekonomian. Namun, adopsi digital di kalangan UMKM masih rendah, sehingga menghambat peningkatan daya saing dan produktivitas.
Prasasti juga menggarisbawahi persoalan hollow middle, yakni minimnya jumlah usaha menengah di tengah dominasi usaha mikro dan korporasi besar. Digitalisasi dinilai menjadi kunci percepatan UMKM naik kelas melalui akses teknologi, pembiayaan digital, serta perluasan pasar.
“QRIS merupakan pintu masuk penting. Selain memperkuat budaya pembayaran tanpa uang tunai, data transaksi QRIS bisa dipakai sebagai alternative credit scoring untuk membuka akses pembiayaan bagi UMKM yang selama ini sulit menjangkau lembaga keuangan formal,” ujar Gundy.
Ia menambahkan, pemerintah memiliki peluang besar mengintegrasikan data transaksi QRIS dengan sistem perpajakan digital untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak. Selain UMKM, Prasasti juga menyoroti sektor pemerintahan yang masih tertinggal dalam digitalisasi.
Penguatan integrasi data dan digitalisasi layanan publik dinilai dapat memangkas proses birokrasi, mempercepat layanan, serta memperbaiki peringkat kemudahan berusaha Indonesia.
“Digitalisasi bukan sekadar adopsi teknologi. Ia menjadi fondasi penting untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat posisi UMKM, dan menjadi penopang utama transformasi ekonomi jangka panjang Indonesia,” tutup Gundy. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO