Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong kepala daerah untuk membangun ekosistem layanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Wali kota, bupati, dan gubernur perlu benar-benar mengetahui apa yang diinginkan masyarakat sebelum menetapkan kebijakan,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Menurut Bima, survei merupakan metode paling efektif untuk membaca opini publik. Karena itu, ia menilai setiap calon kepala daerah idealnya melakukan survei melalui lembaga yang kredibel.
Namun, ia menyayangkan bahwa tidak semua kepala daerah mampu memanfaatkan hasil survei secara tepat. Banyak yang hanya fokus pada aspek elektabilitas, bukan kebutuhan nyata masyarakat.
Bima kemudian menuturkan pengalamannya saat menjabat Wali Kota Bogor. Pada 2012, ia melakukan survei setahun sebelum pemilihan untuk memetakan aspirasi warga. Hasilnya menunjukkan tiga isu utama: kemacetan, pengelolaan sampah, dan persepsi publik terkait inklusivitas kota. Temuan itu menjadi dasar penetapan prioritas pembangunan.
Ia menegaskan, pengelolaan sampah harus dipandang sebagai ekosistem, bukan sekadar tugas petugas kebersihan. Saat memimpin Kota Bogor, pendekatan hulu–hilir dilakukan melalui edukasi rumah tangga oleh ketua RT dan RW, pemilahan sampah organik dan non-organik, hingga penanganan akhir di lapangan.
Praktik dari Kota Surabaya turut menjadi inspirasi, terutama program Lomba Kebersihan yang kemudian diadaptasi menjadi “Bogorku Bersih”. Pendekatan berbasis komunitas ini berkontribusi pada diraihnya kembali Piala Adipura oleh Kota Bogor setelah 28 tahun.
Selain sampah, isu transportasi disebut sebagai tantangan besar lainnya. Bogor yang dikenal sebagai kota “sejuta angkot” menghadapi kemacetan tinggi. Karena itu, solusi harus dilakukan secara menyeluruh, bukan parsial.
Pemerintah Kota Bogor kemudian mengembangkan Program Konversi Angkot dengan menggabungkan tiga angkot menjadi satu bus. Menurut Bima, keberhasilan transportasi publik tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur, tetapi juga budaya masyarakat.
Bima juga menyinggung pemberdayaan UMKM melalui pengembangan Kampung Tematik. Wilayah seperti Desa Mulyaharja dan Bojongkerta awalnya berpendapatan rendah meski didominasi pemilik lahan. Pemerintah Kota Bogor lalu membangun Kampung Tematik sebagai model pemberdayaan berbasis komunitas, mencakup edukasi generasi muda, peningkatan kapasitas perempuan, hingga pengembangan wisata seperti jalur trekking, area camping, dan glamping.
Program yang dirintis pada masa pandemi COVID-19 itu kini berkembang menjadi destinasi wisata yang memberi dampak ekonomi bagi warga.
“Ini tentang membangun komunitas. Ini tentang memberdayakan masyarakat lokal,” tegasnya.
Di akhir keterangannya, Bima menekankan bahwa seluruh contoh tersebut menunjukkan pentingnya membangun ekosistem dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, kebijakan yang baik tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan dan memberdayakan masyarakat.
“Ini tentang membangun komunitas, memberdayakan masyarakat, dan berkolaborasi dengan sebanyak mungkin pemangku kepentingan terkait isu yang kita tangani,” ujarnya. (antara)
Reporter : JP GROUP
Editor : MUHAMMAD NUR