Buka konten ini
TIGA provinsi di Pulau Sumatra yakni Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar), dilanda banjir bandang dan tanah longsor dalam beberapa hari terakhir. Bencana hidrometeorologi itu memaksa puluhan ribu warga mengungsi, sementara jumlah korban jiwa mencapai 72 orang.
Data BNPB per Jumat (28/11) mencatat, banjir di Sumut terjadi di sejumlah wilayah. Di Kota Binjai, banjir melanda pada Rabu (26/11) sekitar pukul 18.00 WIB akibat meluapnya Sungai Bingai, Mencirim, dan Bangkatan setelah hujan deras.
Sebanyak 5.818 Kepala Keluarga (KK) atau 19.349 jiwa terdampak di 21 kelurahan yang tersebar di lima kecamatan: Binjai Selatan, Binjai Kota, Binjai Timur, Binjai Utara, dan Binjai Barat.
Banjir bandang juga menerjang Kota Tebing Tinggi pada Kamis (27/11) pukul 06.00 WIB. Kenaikan debit Sungai Padang dan Sungai Bahilang membuat air meluap dan merendam 26 kelurahan di lima kecamatan, dengan total 5.054 KK atau 13.337 jiwa terdampak. Sebanyak 4.080 rumah terendam.
Di Kabupaten Serdang Bedagai, banjir setinggi 60 sentimeter menggenangi empat kecamatan, berdampak pada 186 KK atau sekitar 575 jiwa.
Di Aceh, banjir meluas di Aceh Selatan, Pidie, dan Aceh Tenggara.
Tercatat, di Aceh Selatan terdapat 878 KK atau 3.106 jiwa terdampak di delapan kecamatan dan 24 gampong. Sementara di Pidie, ada 726 KK atau 2.547 jiwa terdampak di delapan kecamatan.
Sedangkan di Aceh Tenggara ada 774 KK atau 1.879 jiwa terdampak di 71 gampong dari 14 kecamatan.
Di Aceh Tenggara, banjir merenggut sembilan nyawa dan enam orang masih hilang. Koordinator Basarnas Kutacane, Muhammad Amri, menyebut pencarian dilakukan lewat penyisiran sungai dengan perahu karet, pencarian darat, hingga penggunaan drone termal.
Banjir juga merusak infrastruktur: empat jembatan terputus, tiga tanggul rusak, dan tiga akses jalan terputus.
Di Aceh Barat, 27 sekolah diliburkan. Data Dinas Pendidikan mencatat 23 SD dan empat SMP tak dapat beroperasi akibat gedung terendam.
Sementara di wilayah Sumbar, bencana hidrometeorologi meluas hingga 13–14 kabupaten/kota, termasuk Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, Solok, Kota Pariaman, Pasaman Barat, hingga Bukittinggi.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyebutkan total 72 korban meninggal di tiga provinsi sebagaimana tercatat hingga Jumat pagi. Pemerintah telah menetapkan status tanggap darurat. Penanganan dikoordinasikan Kemenko PMK melalui kementerian dan lembaga terkait.
Atas perintah Presiden, TNI mengerahkan tiga pesawat Hercules dan satu Airbus A400 untuk membawa logistik bagi korban, termasuk alat komunikasi, perahu karet, tenda, listrik genset, dan peralatan tanggap darurat lainnya.
“Hal-hal yang sangat diperlukan supaya pekerjaan tanggap darurat semakin efisien,” ujar Menko PMK, Pratikno di Lanud Halim Perdanakusuma, saat melepas misi bantuan.
Kementerian Pekerjaan Umum juga telah bergerak membuka akses jalan yang terputus akibat longsor.
Distribusi Bantuan Dipercepat
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan empat pesawat telah diberangkatkan membawa logistik ke Padang, Silangit (Sumut), Banda Aceh, dan Lhokseumawe.
Logistik yang dikirim mencakup 150 tenda, 64 perahu karet, genset, dan 100 perangkat sinyal untuk memulihkan komunikasi. Bantuan makanan siap saji, tim medis, dokter, perawat, dan obat-obatan turut dikirimkan.
Untuk mencegah banjir susulan, pemerintah merencanakan operasi modifikasi cuaca guna mengalihkan hujan ke wilayah laut.
Pratikno menyebut, Siklon Tropis Senyar, penyebab hujan ekstrem di Sumatra, mulai mereda. Namun, warga tetap diminta waspada karena muncul Siklon Tropis Koto yang berpotensi kembali memicu hujan ekstrem dan angin kencang di Aceh dan Sumut.
Sementara Menteri Sosial, Saifullah Yusuf memastikan bantuan langsung tunai sementara (BLTS) tetap disalurkan, meski tahap II melalui PT Pos ditunda sementara menyesuaikan kondisi di wilayah bencana.
Penyaluran dapat dilakukan dari lokasi pengungsian atau titik yang mudah dijangkau. Distribusi akan kembali berjalan normal setelah situasi memungkinkan.
WALHI: Kerusakan Ekologis di Bukit Barisan Jadi Pemicu
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai kerusakan ekologis di bentang kawasan Bukit Barisan menjadi salah satu faktor pemicu bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada pekan ini. Kerusakan itu disebut terjadi akibat maraknya konsesi dan aktivitas ekstraktif di kawasan yang menjadi penyangga ekologis utama di Pulau Sumatera tersebut.
Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional, Uli Arta Siagian, menegaskan pemerintah harus mengambil langkah tegas, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh izin konsesi yang beroperasi di kawasan itu.
“Pemerintah tidak boleh lagi begitu mudah memberikan izin. Izin itu sebenarnya adalah instrumen pembatasan. Izin diberikan karena kita tahu ada konsekuensi besar ketika aktivitas itu dijalankan,” kata Uli.
Ia menambahkan, dampak dari kerusakan ekologis kini terlihat jelas. Ribuan warga menjadi korban bencana, fasilitas umum rusak, dan infrastruktur vital hancur. Pada akhirnya, pemerintah kembali menanggung biaya pemulihan yang seharusnya dapat dicegah sejak awal.
Karena itu, WALHI mendesak agar izin konsesi di Kawasan Bukit Barisan diperketat, bahkan jika perlu dihentikan sementara. Mereka mendorong pemerintah menerapkan moratorium total terhadap pemberian izin baru.
“Kalau kita tahu aktivitas itu berdampak buruk dan sulit dipulihkan, maka instrumen perizinannya harus diperketat. Menurut kami, sudah saatnya ada moratorium permanen pemberian izin,” tegas Uli.
Ia menambahkan, moratorium harus dibarengi dengan perbaikan tata kelola lingkungan serta penegakan akuntabilitas bagi seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas ekstraktif di kawasan hutan.
“Tidak selamanya pemerintah harus menanggung biaya eksternalitas ini sendiri. Mintakan itu kepada korporasi, agar mereka memulihkan wilayah yang telah rusak. Negara bisa melakukan itu. Pertanyaannya, mau atau tidak,” ujarnya. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK