Buka konten ini
ANGGOTA Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mendorong pemerintah pusat dan daerah menyelaraskan kebijakan tata ruang serta perlindungan lahan pangan guna memperkuat daya saing sektor industri.
Ia menyebut persoalan tata ruang masih menjadi hambatan besar bagi berbagai daerah. Ketidaksinkronan antar-kementerian, khususnya terkait penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), dinilai berdampak langsung pada ruang gerak pembangunan dan ekspansi industri.
“Kepala daerah ingin menjaga sawah sebagai lahan pangan, tapi di sisi lain kebijakan Kementerian ATR/BPN sering kali tidak selaras dengan prioritas ketahanan pangan nasional,” ujar Novita dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Ia menyoroti adanya permintaan jatah LSD dari ATR/BPN yang justru dapat mempersempit lahan sawah produktif. Kondisi ini, kata dia, memicu benturan kebijakan antara kementerian teknis dan program prioritas Presiden di sektor pangan.
“Kebijakan yang tidak terintegrasi membuat daerah kesulitan menyusun tata ruang yang adaptif. Jika dibiarkan, industri akan tertekan dan daya saing kita menurun,” tegasnya.
Di sisi lain, Novita menyampaikan bahwa daerah saat ini berada dalam kondisi fiskal yang sempit. Karena itu, pembangunan berbasis investasi industri memerlukan kepastian tata ruang dan regulasi yang jelas.
Menurut dia, ketika kebijakan antar-pemerintah tidak selaras, industri akan semakin sulit bergerak. Dampaknya, pertumbuhan daerah ikut terhambat dan pendapatan daerah berpotensi menurun.
“Inilah yang harus DPR suarakan agar kebijakan pusat benar-benar berpihak pada penguatan ekonomi daerah,” kata legislator yang membidangi urusan perindustrian itu. (antara)
Reporter : JP GROUP
Editor : MUHAMMAD NUR