Buka konten ini
INFORMASI adanya penyelundupan beras impor dalam jumlah besar di Batam yang disampaikan langsung Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, terbukti benar. TNI dari Kodim 0316/Batam dan Denpom 1/6 Batam berhasil membongkar penyelundupan ini, Senin (24/11) malam sekitar pukul 23.00 WIB.
TNI bergerak cepat setelah menerima informasi intelijen terkait aktivitas bongkar muat mencurigakan di Pelabuhan Haji Sage, Tanjung Sengkuang, Batuampar, Kota Batam. Lokasi ini diduga kerap dipakai sebagai jalur masuk distribusi ilegal menuju wilayah perbatasan.
Saat operasi berlangsung, petugas menemukan tiga kapal yang digunakan membawa barang selundupan, yakni KM Permata Pembangunan yang dinakhodai Agung; KM Permata Pembangunan RIU 09 No. 1132 GT 6 NT 2 Tahun 2019 dengan nakhoda Muliadi; serta satu kapal lain yang ditinggal kabur nakhodanya.
Selain itu, tiga truk yakni BP 8419 EH; BP 9849 DE; dan BA 8302 AU juga diamankan karena diduga disiapkan sebagai kendaraan distribusi lanjutan.
Dari pemeriksaan, aparat menemukan beragam barang konsumsi tanpa dokumen legal, yakni: 40,4 ton beras; 4,5 ton gula pasir; 2,4 ton minyak goreng; tepung terigu; susu kemasan; parfum impor; mi instan impor; hingga aneka frozen food. Seluruh barang termasuk komoditas strategis yang mewajibkan izin resmi dan pengawasan ketat. Penyelundupan dalam skala ini dianggap dapat mengganggu stabilitas pasar serta menghilangkan potensi penerimaan negara.
Sebanyak tujuh ABK turut diamankan. Dari keterangan awal, terungkap adanya dua kapal lain, KM Sampurna 03 dan KM Rizki, yang diduga disiapkan membawa barang serupa menuju Tanjung Balai Karimun, wilayah yang dikenal sebagai jalur transit sebelum masuk pasar bebas. Tak satu pun dokumen legal ditemukan, mulai dari surat izin berlayar, manifest muatan, hingga dokumen impor.
Komandan Kodim 0316/Batam Kolonel Arh Yan Eka Putra membenarkan pengungkapan tersebut.
“Kami lakukan pengecekan di lapangan dan dipastikan benar. Ada tiga kapal dan tiga truk yang membawa total 40,4 ton beras, 4,5 ton gula pasir, dan 2,4 ton minyak goreng. Seluruhnya tanpa izin, tanpa manifest, tanpa legalitas,” tegasnya.
Ia menegaskan, penyelundupan bahan pokok bukanlah pelanggaran kecil, melainkan kejahatan ekonomi yang dapat memukul harga dan ketersediaan barang di masyarakat. Operasi dilakukan bersama Denpom 1/6 Batam untuk memastikan penindakan berlangsung aman dan sesuai prosedur.
Seluruh barang bukti, kapal, truk, serta para ABK kini diserahkan ke Bea Cukai Batam untuk pemeriksaan lanjutan. Kodim memastikan pengawasan di sejumlah titik rawan penyelundupan akan diperketat.
Mentan, Andi Amran Sulaiman turut mengonfirmasi penangkapan tersebut. Menurutnya, laporan awal masuk melalui kanal Lapor Pak Mentan dan langsung diteruskan ke aparat TNI.
Ia mengungkapkan, kapal yang membawa 40,4 ton beras dan tonan sembako serta komoditas lainnya sandar sekitar pukul 23.00 WIB di pelabuhan Tanjung Sengkuang.
“Tadi (kemarin, red) kami terima laporan. Kami cek ke bawah, tengah malam ditangkap, dan itu ilegal. Jumlahnya 40,4 ton beras, termasuk minyak goreng,” ujar Amran.
Ia menilai penyelundupan minyak goreng sangat ironis mengingat Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit terbesar dunia. Ia membidik jaringan besar yang bermain.
“Ini pasti ada jaringan besar yang harus dibongkar,” tegasnya.
Amran menambahkan bahwa kasus serupa bukan pertama kali terjadi. Ia menyebut penangkapan 250 ton beras ilegal asal Thailand di Sabang, Aceh, sebagai contoh bahwa jaringan penyelundupan beras masih beroperasi di berbagai titik.
“Mau satu liter, satu ton, atau satu juta ton, semuanya menyakiti petani,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak membuka keran impor beras. Cadangan Bulog mencapai sekitar 3,8 juta ton, sementara produksi nasional menurut BPS menyentuh 34,7 juta ton.
“Tidak ada alasan bagi pemerintah melakukan impor,” ujarnya.
Terkait polemik yang muncul di Sabang, Aceh, Amran menyebut bahwa larangan impor beras berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kawasan perdagangan bebas (free trade zone) seperti Batam dan Sabang.
“Batam dan Sabang itu tetap wilayah NKRI. Presiden Prabowo sudah menegaskan bahwa Indonesia tidak mengimpor beras,” tegasnya.
Ia meminta seluruh kepala daerah dan aparat penegak hukum memperketat pengawasan jalur distribusi, terutama di wilayah-wilayah rawan penyelundupan.
Amsakar Perintahkan Koordinasi Ketat Satgas Pangan
Penemuan impor ilegal puluhan ton kebutuhan pokok di Batam memicu perhatian serius Wali Kota sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad. Ia mendesak Satgas Pangan segera menindaklanjuti kasus tersebut karena dinilai dapat mengganggu stabilitas pangan daerah.
Amsakar menegaskan konsistensi dalam menjalankan kebijakan ketahanan pangan nasional harus menjadi prioritas. Menurutnya, upaya pemerintah pusat menjaga harga dan produksi pangan akan terganggu bila barang impor tanpa izin terus masuk ke wilayah perbatasan seperti Batam.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat pengawasan di daerah bergerak cepat merespons temuan tersebut.
“Apa yang menjadi kebijakan soal ketahanan pangan serta kesejahteraan petani harus menjadi atensi. Apa yang dilakukan di daerah supaya di-follow up oleh Satgas Pangan,” ujarnya, Selasa (25/11).
Amsakar menekankan bahwa penegakan aturan tidak boleh berhenti pada satu temuan besar saja, seperti kasus di Tanjung Sengkuang. Pengawasan, kata dia, harus berlangsung berkesinambungan.
Untuk memperkuat langkah tersebut, ia berencana segera berkomunikasi dengan Gubernur Kepri, Kapolda Kepri, Danrem, serta seluruh unsur Satgas Pangan. Kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk menutup celah penyelundupan pangan di jalur-jalur rawan.
Menurut Amsakar, posisi Batam sebagai wilayah perbatasan membuatnya rentan menjadi pintu masuk barang ilegal. Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama agar tidak memberi ruang bagi pelaku penyelundupan.
Ia menambahkan, masuknya barang ilegal dapat merusak pasar domestik, menekan harga produk lokal, serta merugikan petani maupun pelaku usaha yang taat aturan. Karena itu, tindak lanjut dan pengawasan harus dilakukan rutin serta terstruktur, bukan hanya bersifat reaktif.
Pemko dan BP Batam, kata dia, siap mendukung penuh langkah Satgas Pangan agar pengawasan distribusi kebutuhan pokok berlangsung ketat dan ketahanan pangan tetap terjaga.
Kanit Indagsi: Tidak Ada Impor dari Luar Negeri
Sementara itu, Satgas Pangan Daerah Kepri menggelar rapat di Mapolda Kepri untuk memastikan ketersediaan beras dan stabilitas harga di Kota Batam menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Rapat dihadiri berbagai instansi terkait, mulai dari Dinas Ketapang Batam, Disperindag Batam, Bulog, Karantina, Bea Cukai, hingga BP Batam.
Kanit Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepri, Kompol Nidia Astuti, mengatakan fokus utama pembahasan adalah menjaga harga sesuai HET dan memastikan stok tetap aman hingga awal tahun 2026.
“Kami ingin semua kompak menjaga agar harga tetap sesuai HET, stok aman, dan masyarakat tidak perlu khawatir,” ujarnya.
Menurut Nidia, Disperindag dan Ketapang memaparkan proyeksi kebutuhan beras dari skala harian hingga tahunan, dan seluruh analisis menunjukkan stok aman hingga Nataru. Bulog juga memastikan pasokan beras di Batam dalam kondisi siap.
Satgas Pangan tetap mengantisipasi potensi penurunan pasokan. Karena itu, kolaborasi dengan Bulog, Disperindag, dan Ketapang terus diperkuat. Ketersediaan kebutuhan pokok lainnya—gula, bawang merah, dan minyak goreng—juga dinyatakan aman.
Program pasar murah yang dijalankan Bulog bersama kepolisian akan tetap berlanjut. Pekan depan, Disperindag dan Ketapang juga menjadwalkan operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga.
Selain itu, anomali cuaca akhir tahun menjadi perhatian. Bulog Tanjungpinang telah mendistribusikan stok lebih awal untuk wilayah kepulauan yang rentan terdampak angin utara, seperti Natuna, Anambas, dan Lingga, hingga Januari–Februari 2026.
“Semua stok sudah didrop sebelum cuaca ekstrem datang agar distribusi tidak terhambat,” kata Nidia.
Pengawasan terhadap pelaku pasar dilakukan tiga kali seminggu bersama Disperindag dan instansi terkait. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga harga tetap stabil di Batam dan kabupaten/kota lainnya.
Terkait isu beras impor ilegal, Nidia mengklaim tidak ada beras impor luar negeri yang masuk ke Batam. Hal itu dikonfirmasi BP Batam yang menyatakan tidak ada kuota impor beras yang diterbitkan.
“Impor dari luar negeri tidak ada. Sejak 30 Desember 2024, impor beras memang tidak diperbolehkan,” tegasnya.
Beras yang masuk menggunakan skema FTZ 03 seluruhnya berasal dari daerah dalam negeri—Jakarta, Medan, Palembang, dan wilayah lain—bukan dari luar negeri.
Dengan ketersediaan stok yang cukup, mekanisme distribusi yang siap, dan pengawasan harga yang intensif, Satgas Pangan memastikan harga beras premium tetap terkendali hingga pergantian tahun.
“Sepanjang waktu berjalan, kami menjamin harga tetap sesuai HET,” tutup Nidia.
Sementara itu, meski larangan impor beras telah berlaku sejak 30 Desember 2024, namun Batam tetap banjir beras premium. Padahal, Bulog mengakui tak memasok beras premium di Batam. Bulog hanya memasok beras medium. Sedangkan beras premium dipasok pihak lain dari luar. Hal ini yang membuat Mentan Amran membidik pemain besar yang diduga sudah lama beraksi di Batam. (***)
Reporter : EUSEBIUS SARA – YASHINTA – ARJUNA
Editor : RATNA IRTATIK