Buka konten ini
BATAM (BP) – Anggota DPRD Provinsi Kepri, Muhammad Musofa, menegaskan bahwa persoalan sampah di Kota Batam harus ditangani secara cepat dan sistematis. Ia menilai komitmen Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam sudah berada di jalur yang tepat, namun penyelesaiannya membutuhkan terobosan jangka panjang yang tidak semata bergantung pada penambahan armada pengangkut.
Musofa menuturkan, pengalamannya saat studi Komisi III DPRD Kota Batam pada tahun 2010 ke Kabupaten Badung, Bali, menjadi contoh keberhasilan yang patut ditiru. Di daerah itu, pengelolaan sampah sudah menggunakan teknologi waste to energy atau pembangkit listrik tenaga sampah, hasil kerja sama pemerintah daerah dengan investor swasta asal Jerman.
“Di Badung, sampah sudah diolah menjadi tenaga listrik. Memang investasi besar, tetapi itu satu-satunya cara agar sampah tidak terus menumpuk di TPA,” ujarnya, Selasa (25/11).
Ia menjelaskan, tumpukan sampah yang tidak diproses menjadi energi akan menghambat seluruh alur pengangkutan, dari rumah warga hingga ke tempat pembuangan akhir (TPA).
Saat TPA menggunung, antrean armada tak terhindarkan dan pengangkutan dari permukiman ikut tersendat. Akibatnya, warga memilih membuang sampah di sembarang titik.
Menurutnya, Batam perlu membuka peluang kerja sama dengan investor asing agar tidak membebani APBD. Ia menunjuk pengalaman Badung sebagai bukti bahwa pembiayaan dapat sepenuhnya ditanggung pihak swasta.
“Di Badung dulu investasinya sekitar Rp5 triliun, tapi bukan uang pemerintah. Perusahaan Jerman yang keluarkan. Mereka investasi, mengelola, lalu menjual listriknya selama 25 tahun. Daerah menikmati manfaat lingkungan yang bersih dan sampah berkurang,” jelas Musofa.
Dengan pemanfaatan sampah menjadi listrik, ia menilai pemerintah juga akan terhindar dari persoalan klasik kekurangan lahan TPA Punggur. Teknologi itu, menurutnya, menjadi jalan keluar paling realistis untuk jangka panjang.
Terkait pengalaman masa lalu, Musofa mengakui kerja sama pengelolaan sampah pernah terganjal persoalan tipping fee atau skema pembayaran jasa pengolahan. Namun ia optimistis kendala tersebut bisa diatasi jika pemerintah daerah melakukan komunikasi intensif dengan calon investor.
“Banyak negara seperti Jerman dan Swiss yang berminat. Kuncinya pendekatan. Wali kota perlu diberi ruang untuk kunjungan dan penjajakan, agar masalah sampah benar-benar diselesaikan dengan teknologi,” ucapnya.
Musofa menambahkan, menambah armada atau personel kebersihan hanya menyentuh persoalan di permukaan. Selama sistem pembuangan masih bertumpu pada skema angkut dan tumpuk, masalah akan terus berulang setiap tahun.
Di akhir pernyataannya, ia menyampaikan dukungan penuh kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dalam beberapa hari terakhir menunjukkan langkah baru dalam penanganan sampah.
“Saya mendukung langkah wali kota dan wakil wali kota. Tapi solusi permanen harus segera ditetapkan. Kalau Batam ingin bersih dan berdaya saing, teknologi pengolahan sampah menjadi listrik harus diprioritaskan,” tegasnya. (*)
Reporter : Rengga Yuliandra
Editor : GALIH ADI SAPUTRO