Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Nasib industri kakao nasional tengah berada di persimpangan penting. Indonesia masih tercatat sebagai salah satu pemain utama di tingkat global, baik sebagai produsen maupun pengolah kakao di kawasan Asia. Berdasarkan data International Cocoa Organization (ICCO) 2022, Indonesia berada di peringkat ketujuh produsen kakao dunia dan menempati posisi ketiga untuk kapasitas pengolahan.
Namun, sejumlah persoalan mendasar membuat komoditas ini belum mampu berkembang maksimal. Ketua Umum Dewan Kakao Indonesia (Dekaindo) Soetanto Abdoellah menjelaskan bahwa sektor kakao kini dibayangi berbagai tantangan besar. “Luas kebun kita terus turun, dan ini terjadi hampir di seluruh negara Asia,” ujarnya di Jakarta, kemarin (25/11).
Pada sisi budidaya, produktivitas kian melemah karena banyak tanaman memasuki usia tua dan minim peremajaan. Sebagian besar kebun juga masih memakai bibit tanpa seleksi ketat, sementara kemampuan petani untuk investasi kembali sangat
terbatas. Penurunan mutu tampak dari dominasi biji nonfermentasi, yang berdampak pada harga jual yang kurang kompetitif.
Regulasi Ketat Hambat Perdagangan
Di ranah perdagangan, Indonesia masih berhadapan dengan berbagai hambatan tarif yang membuat produk kakao sulit bersaing secara global. Negara-negara tujuan ekspor menerapkan standar ketat seperti maximum residue limit (MRL), kandungan logam berat, hingga aturan terkait alergen.
Regulasi yang paling membebani adalah European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang menolak produk dari lahan yang terindikasi deforestasi. “Mau ekspor sekarang aturannya makin banyak,” ujar Soetanto.
Pabrik Cokelat Berguguran
Kendala pasokan bahan baku juga menekan industri pengolahan. Kepala Divisi Umum dan SDM BPDP Kementerian Keuangan Adi Sucipto mengungkapkan banyak pabrik cokelat akhirnya tutup.
“Sebanyak 31 pabrik cokelat di Indonesia sudah berhenti beroperasi. Sekarang tinggal sekitar 19 sampai 21. Industri artisanal tumbuh, tapi pabrik besar banyak yang rontok,” jelasnya saat Kunjungan Kerja Media bertema Kontribusi Kakao untuk APBN dan Perekonomian Nasional di Tabanan, Bali, Senin (25/11).
Target Peremajaan 5 Ribu Hektare
Sebagai respons, BPDP menargetkan peremajaan sampai 5 ribu hektare kebun kakao pada 2026, dengan capaian minimal 1.200 hektare. Langkah ini disertai peningkatan sarana pendukung, terlebih karena harga pupuk nonsubsidi masih tinggi. Sejumlah pemerintah daerah juga mulai menjalankan program peremajaan.
Produksi kakao nasional pada 2023–2024 tercatat di kisaran 160 ribu–180 ribu ton per tahun, dan diproyeksikan menembus 200 ribu ton pada 2025. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO