Buka konten ini
MESKI pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau (Kepri) terus membaik dalam beberapa tahun terakhir, persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah provinsi. Dinas Sosial (Dinsos) Kepri mencatat sedikitnya 117.280 jiwa penduduk masih masuk kategori miskin, atau setara 4,44 persen dari total populasi Kepri.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kepri, Irwanto, mengatakan bahwa secara nasional, Kepri berada di posisi ketiga terendah dalam tingkat kemiskinan. Meski begitu, angka ratusan ribu penduduk miskin tetap menjadi perhatian serius Pemprov.
“Penduduk miskin di Kepri saat ini sebanyak 117.280 jiwa. Kalau dibandingkan provinsi lain, kita berada di urutan terendah ketiga secara nasional,” ujar Irwanto, Selasa (25/11).
Dari total angka tersebut, Kabupaten Lingga mencatat tingkat kemiskinan tertinggi, yakni 9,9 persen. Persentase ini jauh di atas rata-rata provinsi dan menjadi fokus utama pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.
Sementara itu, Kota Batam, yang memiliki populasi terbesar di Kepri, mencatat tingkat kemiskinan 3,8 persen. Meski secara persentase lebih rendah dari Lingga, jumlah warga miskin di Batam tetap yang paling banyak secara absolut.
“Di Batam persentasenya memang kecil, tetapi karena penduduknya besar, jumlah warga miskin tetap mencapai puluhan ribu,” ujar Irwanto.
Irwanto menjelaskan bahwa sebagian besar pengeluaran masyarakat miskin di Kepri tersedot untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Mulai dari beras, rokok, daging ayam, hingga biaya sewa rumah, dan listrik.
Menurut dia, garis kemiskinan tiap daerah berbeda-beda. Di Kabupaten Lingga misalnya, pendapatan masyarakat yang masuk kelompok miskin rata-rata berada di angka Rp600 ribu per bulan.
“Komponen pengeluaran inilah yang menjadi indikator penentuan garis kemiskinan. Di Lingga, angka Rp600 ribu per bulan sudah masuk kategori miskin,” katanya.
Pemprov Fokus Tekan Kemiskinan di Lingga
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan akan terus diprioritaskan. Terutama di Kabupaten Lingga yang memiliki persentase tertinggi dibanding daerah lain.
Menurut Nyanyang, Pemprov tengah menggenjot sejumlah program strategis, termasuk mendorong masuknya Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor agriculture. Salah satu yang digarap adalah pengembangan komoditas sagu, yang selama ini menjadi tanaman unggulan khas daerah setempat.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan investasi hilirisasi silika, yang saat ini tengah menunggu pengaturan lebih lanjut serta koordinasi lintas kementerian. Langkah ini dinilai mampu mempercepat pembukaan lapangan kerja baru.
“Ini semua untuk percepatan serapan tenaga kerja di Lingga. Semakin banyak investasi masuk, semakin cepat angka kemiskinan kita tekan,” kata Nyanyang.
Tidak hanya mengandalkan investasi, Pemprov Kepri juga memperkuat program pendampingan sosial, advokasi, dan pelatihan bagi masyarakat. Program tersebut menyasar kelompok rentan yang membutuhkan peningkatan keterampilan agar dapat masuk ke pasar kerja atau membuka usaha mandiri.
Nyanyang menegaskan, strategi pengentasan kemiskinan tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kalau pertumbuhan ekonomi naik, investasi naik, maka pengangguran dan kemiskinan otomatis bisa kita tekan. Oleh sebab itu, semua sektor harus bergerak bersama,” ujarnya.
Pemerintah berharap seluruh kabupaten/kota di Kepri memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi, terutama dalam penyelarasan data kemiskinan yang kerap menjadi kendala utama di lapangan.
Dengan upaya terintegrasi antara pusat, provinsi, hingga desa/kelurahan, Pemprov optimistis angka kemiskinan Kepri dapat terus ditekan dalam beberapa tahun mendatang. (***)
Reporter : MOHAMAD ISMAIL
Editor : GUSTIA BENNY