Buka konten ini
DUGAAN masuknya beras ilegal ke Batam menguat setelah Menteri Pertanian (Mentan) RI, Amran Sulaiman, mengumumkan adanya laporan awal terkait peredaran beras impor tanpa izin di dua wilayah, yakni Sabang (Aceh) dan Batam (Kepri).
Temuan tersebut memantik perhatian publik, mengingat Batam merupakan salah satu pintu masuk terbesar barang dari luar negeri.
“Selain di Sabang, ada laporan awal masuk ke Batam. Kami sementara telepon Kapolda-nya untuk memastikan,” ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Minggu (23/11).
Pernyataan itu disampaikan tak lama setelah Kementerian Pertanian menyegel sebuah gudang di Sabang yang berisi 250 ton beras ilegal yang diduga diselundupkan dari luar negeri. Pemerintah pusat menegaskan setiap beras impor masuk tanpa izin merupakan pelanggaran serius dan berpotensi mengganggu stabilitas petani nasional.
Amran menekankan bahwa seluruh jajaran aparat harus patuh pada larangan impor yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini soal nasionalisme. Kalau sudah ada arahan panglima tertinggi, semua harus patuh,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, BP Batam langsung memberikan klarifikasi. Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam, Rully Syah Rizal, memastikan lembaganya tidak pernah menerbitkan izin pemasukan beras maupun gula dari luar daerah pabean.
“Dipastikan BP Batam tidak pernah mengeluarkan izin pemasukan barang dari luar daerah pabean khusus untuk komoditas beras dan gula. Jika ada barang yang masuk dari luar negeri, dipastikan itu ilegal,” tegasnya, Senin (24/11).
Rully menjelaskan, setiap barang dari luar negeri wajib melalui jalur yang diatur ketat, mulai dari perizinan hingga pemeriksaan kepabeanan. Jika benar ada beras impor yang lolos tanpa dokumen, maka itu murni tindakan ilegal dan harus ditindak aparat berwenang.
Hingga sekarang belum ada laporan resmi penindakan atau penyitaan beras ilegal di Batam. Namun, BP Batam menegaskan siap berkoordinasi penuh dengan aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi penyelundupan bahan pangan tersebut.
Premium Bergantung Pasokan Luar, Stok Bulog Medium Aman
Di tengah mencuatnya dugaan beras ilegal, kondisi pasokan beras Batam memang memiliki karakter tersendiri. Batam bukan daerah penghasil padi, namun beras di Batam terbilang melimpah. Bahkan, untuk beras premium, Bulog tidak memasok ke Batam, sehingga seluruh kebutuhan beras premium dipenuhi dari luar Batam yang diduga berasal dari luar negeri.
Direktur Ditreskrimsus Polda Kepri, Kombes Silvester Simamora, belum dapat dikonfirmasi terkait kemungkinan peredaran beras impor ilegal di wilayah Kepri, khususnya Batam.
Sementara itu, Kepala Bulog Batam, Guido XL Pereira, menyatakan bahwa Bulog hanya bertugas mengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP), seluruhnya dalam bentuk beras medium.
“Bulog kan operator. Kami mengelola beras medium untuk stabilisasi. Premium kami belum bisa, karena pasokan dari daerah juga terbatas,” terangnya.
Guido membenarkan beras premium di Batam memang tidak berasal dari pasokan lokal.
“Kita harus akui, Batam ini tidak punya sawah. Jadi, wajar kalau premium itu datangnya dari luar,” ujarnya.
Bulog memastikan stok beras medium aman jelang akhir tahun. Tercatat 3.193 ton beras disimpan di gudang Bulog Batam, ditambah 242 ton di Karimun. Persediaan itu mampu memenuhi kebutuhan Batam selama 4–5 bulan dan Karimun selama 2–3 bulan.
“Untuk akhir tahun dan tahun baru, masyarakat tidak perlu panik,” kata Guido.
Namun, untuk beras premium, dinamika harga lebih sensitif karena distribusinya dikuasai pedagang dan pemasok luar daerah. Harga sangat bergantung pada ongkos kirim dan ketersediaan pasokan dari daerah pengirim.
“Kalau kiriman dari Jawa atau Medan naik, pasti harga beras premium tak bisa sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi),” jelas Guido.
Ia menegaskan tidak mungkin pedagang luar daerah menjual beras premium sesuai HET, karena mereka tetap mengejar keuntungan. Hal ini membuat pasar premium lebih liar dan sulit ditata pemerintah.
“Pengusaha pasti mau untung. Mau jamin sesuai HET itu sulit,” ujarnya.
Guido juga mengingatkan bahwa kebijakan pusat tidak selalu serasi dengan kondisi lapangan. Ia mencontohkan perketatan distribusi di Karimun beberapa waktu lalu yang sempat membuat persediaan menipis.
“Kalau barang tidak ada, harga pasti naik,” ucapnya.
Selain itu, masyarakat Batam cenderung enggan membeli beras medium karena sudah terbiasa dengan beras premium, sehingga pasar beras premium tetap mendominasi. Operasi pasar yang digelar TNI–Polri pun sering kali difokuskan untuk mendorong serapan beras SPHP agar stabilisasi harga tercapai.
“Yang penting stok aman. Tugas kami jelas: jaga pasokan dan stabilisasi. Untuk premium, itu urusan distributor,” tegas Guido. (***)
Reporter : ARJUNA – YASHINTA
Editor : RATNA IRTATIK