Buka konten ini
TANJUNGPINANG (BP) – Rencana penerapan Free Trade Zone (FTZ) menyeluruh di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih bergulir. Pemprov Kepri menyatakan, prosesnya kini tengah dibahas di tingkat kementerian dan menunggu tindak lanjut surat yang bakal dikirimkan kepada Presiden.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengungkapkan, pihaknya telah bertemu Menteri Koordinator Perekonomian untuk membahas perluasan FTZ tersebut.
“Mereka akan membuat surat kepada Bapak Presiden. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa,” ujar Ansar, Jumat (21/11).
Ia menambahkan, pembahasan akan dilanjutkan bersama jajaran Kemenko Perekonomian, termasuk menjadwalkan pertemuan dengan Menteri Keuangan. Salah satu poin penting yang harus disampaikan ialah potensi kehilangan pendapatan negara, meskipun dampak
ekonomi jangka panjang dinilai jauh lebih besar.
“Kita harus menjelaskan bahwa mungkin saja ada potensi kehilangan pendapatan negara. Tapi multiplayer effect lainnya jauh lebih besar karena kepastian hukum bagi investor sangat penting,” katanya.
Menurut Ansar, investor membutuhkan keseragaman kebijakan agar tidak lagi terjadi perbedaan perlakuan antara wilayah FTZ dan non-FTZ yang selama ini menghambat kelancaran produksi.
“Saat ini masih ada wilayah FTZ dan non-FTZ. Itu yang sedang kita dorong agar berlaku menyeluruh, termasuk untuk Bintan dan Karimun,” ujarnya.
Ia menambahkan, minat investor meningkat apabila perluasan FTZ diberlakukan. Hal ini terlihat saat kegiatan promosi Batam-Bintan-Karimun (BBK) di Singapura bersama BP Batam, BP Bintan, dan BP Karimun.
“Mereka mempertanyakan soal FTZ di Bintan dan Karimun agar diberlakukan menyeluruh. Saya sampaikan bahwa prosesnya sedang berjalan di pemerintah pusat,” tutup Ansar. (*)
Reporter : MOHAMAD ISMAIL
Editor : GUSTIA BENNY