Buka konten ini
ANAMBAS (BP) – Anggota DPRD Anambas, Hino Faisal, menyoroti kenaikan belanja pegawai 2026 yang saat ini tengah dilakukan pembahasan. Belanja pegawai diproyeksikan meningkat hingga 18 persen atau sekitar Rp545 miliar. Jumlah tersebut hampir setengah dari total rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 yang hanya Rp966 miliar.
Menurut Hino, kenaikan anggaran tersebut terasa tidak tepat dengan situasi keuangan daerah yang sedang tidak stabil. Apalagi pada tahun 2026, dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) diperkirakan turun.
Sementara itu, asumsi pendapatan daerah hanya naik tipis sekitar 1 persen. Hino menegaskan bahwa anggaran belanja pegawai perlu dievaluasi ulang sebelum APBD 2026 disahkan. Hal itu penting agar APBD tetap sehat dan tidak menimbulkan beban baru bagi daerah.
”Kami juga menilai jika peningkatan belanja pegawai ini harus diimbangi dengan peningkatan kinerja birokrasi dan pelayanan publik agar tidak membebani APBD tanpa dampak signifikan kepada masyarakat,” ujar Hino Faisal, Rabu (19/11).
Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, menyebutkan peningkatan anggaran itu tidak terhindarkan karena adanya penyesuaian gaji dan tunjangan ASN, termasuk bagi pegawai hasil pengangkatan PPPK.
”Kita coba menjaga agar kenaikkan pos belanja pegawai ini tidak mengganggu fiskal pembangunan,” katanya.
Pihaknya telah menyiapkan langkah agar pembangunan tetap berjalan dan tidak terdampak oleh naiknya belanja pegawai. (*)
Reporter : IHSAN IMADUDDIN
Editor : GUSTIA BENNY