Buka konten ini
BATAM (BP) – BP Batam mengencangkan pengamanan kawasan hutan di Batam menyusul meningkatnya aktivitas ilegal dan perambahan yang kian mengancam kelestarian lingkungan. Penguatan ini dimatangkan melalui Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama 21 Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) di Grand Mercure Hotel Batam, Selasa (18/11).
Rapat yang dipimpin Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra itu menghasilkan penandatanganan komitmen bersama sebagai landasan penguatan pola pengamanan hutan serta kawasan strategis di bawah kewenangan KPBPB Batam.
BP Batam menilai, sinergi lintas lembaga menjadi kunci menghadapi kompleksitas persoalan hutan Batam yang selama ini dibayangi berbagai aktivitas melanggar hukum.
Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan terhadap kawasan hutan meningkat tajam. Pembangunan rumah liar, perambahan, hingga pencemaran lingkungan menjadi masalah akut dan kerap memicu konflik di lapangan. Tanpa pola pengamanan terpadu, kerusakan ekologis dikhawatirkan terus meluas.
Komitmen 21 FKPD tersebut disusun untuk memperkuat koordinasi, mempercepat respons, serta membangun mekanisme penindakan yang konsisten. Di dalamnya mencakup pencegahan kegiatan ilegal, penanganan konflik secara antisipatif, hingga penegakan hukum yang memberi efek jera.
Amsakar mengapresiasi langkah Direktorat Pengamanan Aset BP Batam yang mendorong pembentukan Tim Terpadu. Ia menegaskan bahwa keberhasilan menjaga stabilitas keamanan merupakan buah kolaborasi semua pemangku kepentingan.
“Era tata kelola pemerintahan sekarang adalah era yang mengesampingkan ego sektoral dan mengutamakan sinergi agar program pembangunan dapat berjalan,” ujarnya.
Namun ia mengingatkan, komitmen bersama ini tidak boleh berhenti sebagai seremonial. Batam sebagai pusat industri dan investasi dengan target pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional memiliki risiko gangguan yang semakin kompleks, terutama pada kawasan hutan.
Ancaman perambahan, pencemaran, hingga berbagai aktivitas ilegal menuntut seluruh lembaga untuk lebih sigap dan kompak. “Penandatanganan komitmen ini harus menjadi penguatan nyata dalam menjaga Kawasan KPBPB Batam,” tambahnya.
Wakil Kepala BP Batam Li Claudia menegaskan, pengamanan kawasan bukan hanya untuk menjaga investasi, tetapi juga keseimbangan alam. Kerusakan hutan, katanya, berpotensi memicu bencana ekologis dengan dampak yang meluas.
“Kami banyak turun ke lapangan dan melihat langsung potensi gangguan keamanan serta aktivitas ilegal. Ini menjadi perhatian serius bagi BP Batam agar kelestarian alam tetap terjaga,” ucapnya.
Ia menambahkan, pengamanan harus dibarengi edukasi kepada masyarakat. Pengelolaan alam yang bijak menjadi prasyarat agar tekanan terhadap hutan tidak terus membesar. Li Claudia juga mengajak masyarakat mencintai dan merawat lingkungan dengan menjauhi aktivitas ilegal.
“Aktivitas ilegal dapat meningkatkan risiko erosi, sedimentasi, banjir, dan tanah longsor,” tegasnya.
Komitmen bersama tersebut juga menjadi pijakan memperkuat deteksi dini berbagai potensi ancaman. Dengan tata kelola yang lebih terarah, BP Batam optimistis laju kerusakan hutan dapat ditekan.
Dalam forum itu, para pemimpin instansi keamanan sepakat menjalankan mekanisme pengawasan terpadu, berbagi data, serta mengintensifkan patroli di titik-titik rawan sebagai bentuk konkret penegakan aturan.
BP Batam berharap komitmen ini melahirkan kultur kerja baru yang lebih responsif dan tegas dalam menjaga hutan sebagai aset strategis negara. Upaya tersebut sekaligus menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan Batam tidak dapat dilepaskan dari keberlanjutan ekologi. (*)
Reporter : ARJUNA
Editor : GALIH ADI SAPUTRO