Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2026 akan semakin diarahkan untuk mendukung pelaku usaha kecil agar kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional terus meningkat.
Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, menyampaikan di Jakarta, Selasa (18/11), pembiayaan KUR tahun ini tembus Rp286 triliun dengan bunga rendah. Untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan plafon KUR bagi UMKM naik menjadi Rp320 triliun.
Ia juga mengisyaratkan bahwa pemerintah menyiapkan terobosan baru untuk skema KUR tahun depan. “Intinya, kebijakan pembiayaan UMKM harus semakin pro terhadap pelaku usaha,” ucapnya.
Data Kementerian UMKM menunjukkan, realisasi penyaluran KUR 2025 telah mencapai 83 persen atau Rp238 triliun dari target Rp286 triliun. Jumlah debitur baru pun sudah berada di level 2,25 juta atau 96 persen dari sasaran tahun ini. Adapun debitur graduasi—UMKM yang berhasil naik kelas—telah melewati target, dari 1,2 juta kini menjadi 1,3 juta pelaku usaha.
Sepanjang 2025, lebih dari 60 persen penyaluran KUR dialokasikan untuk sektor produksi dengan estimasi menyerap hingga 11 juta tenaga kerja.
Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa mulai tahun depan pembatasan jumlah pengajuan KUR akan dihapus. Bunga yang diterapkan juga seragam, yakni flat 6 persen.
Selama ini, pengajuan KUR hanya diperbolehkan maksimal empat kali untuk debitur sektor produksi dan dua kali untuk sektor perdagangan, dengan skema bunga berjenjang.
Pengajuan pertama dikenakan bunga 6 persen, lalu naik 1 persen di setiap pengajuan berikutnya hingga mencapai 9 persen.
“Tahun depan bunganya tetap 6 persen untuk seluruh pengambilan, baik pertama maupun yang kesekian kalinya,” ujarnya usai rapat koordinasi penyaluran KUR di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (17/11). Menurut dia, kebijakan itu merupakan arahan langsung Presiden kepada Komite Pembiayaan melalui Menko Perekonomian. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO