Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Sejumlah kebijakan pemerintah di sektor energi serta meningkatnya arus investasi di bidang tersebut memberikan dorongan signifikan bagi kinerja bisnis logistik dan rantai pasok. Dampaknya dirasakan pelaku usaha hingga ke wilayah-wilayah terpencil.
Ketua Dewan Pembina DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) sekaligus Senior Vice President FIATA, Yukki Nugrahawan Hanafi, menjelaskan bahwa langkah pemerintah dalam mendorong hilirisasi energi, mempercepat transisi energi baru terbarukan (EBT), penerapan program B40, hingga peningkatan lifting minyak memberikan efek berantai terhadap berbagai industri.
“Kami mengapresiasi komitmen pemerintah memperkuat ketahanan energi lewat kebijakan strategis. Ketika sektor energi tumbuh dan fokus pada rantai pasok domestik, permintaan pada layanan logistik ikut naik,” ujarnya, kemarin (17/11).
Menurut Yukki, penguatan sektor energi mendorong kebutuhan transportasi logistik mulai dari distribusi migas dan biofuel hingga pengiriman peralatan untuk proyek-proyek transisi energi. Peningkatan ini juga terjadi pada distribusi energi ke daerah terpencil, yang dalam jangka panjang berpotensi menekan biaya logistik nasional. Ia mencontohkan capaian lifting minyak yang terus menunjukkan tren naik dan bergerak menuju target 1 juta barel per hari. Hingga November 2025, SKK Migas mencatat produksi 606.020 barel per hari—melampaui target APBN 2025. Selain itu, kebijakan B50 dinilai akan meningkatkan penyerapan CPO di pasar domestik, sehingga kebutuhan logistik untuk distribusi bahan baku semakin besar.
“Kami melihat pertumbuhan ini sebagai peluang positif bagi pengembangan bisnis logistik rantai pasok yang mendukung sektor energi,” tuturnya. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO