Buka konten ini
Anambas (BP) – Kurangnya alokasi transfer keuangan dari Pemerintah Pusat membuat Kabupaten Anambas harus lebih berhati-hati dalam mengatur anggaran pada tahun 2026 mendatang.
Penurunan ini cukup signifikan, terutama karena sebagian besar kebutuhan pembangunan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pusat.
Bupati Anambas, Aneng, mengungkapkan bahwa alokasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) tahun 2026 dipastikan turun mencapai Rp79,141 miliar.
Penurunan tersebut dinilai cukup berat mengingat kondisi fiskal daerah yang masih memerlukan dorongan kuat untuk mempercepat pembangunan.
”Ya benar, alokasi TKD tahun depan turun 12 persen dari tahun ini,” ujar Aneng kepada Batam Pos, Senin, (17/11).
Ia menyebut situasi ini harus menjadi perhatian bersama agar program pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal daerah semakin terbatas.
Menurut Aneng, penurunan TKD terjadi karena berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor migas.
Di sisi lain, kebijakan fiskal nasional tahun depan lebih diarahkan pada penguatan belanja publik, efisiensi subsidi, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta peningkatan ketahanan ekonomi melalui transformasi sektor produktif dan digitalisasi.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut membuat beberapa daerah penghasil migas ataupun penerima DBH migas harus beradaptasi dengan perubahan formula alokasi.
Terutama bagi daerah seperti Anambas yang selama ini cukup bergantung pada pendapatan dari sektor tersebut.
”Kondisi ini tentu berdampak langsung terhadap kebijakan keuangan daerah. Terutama dalam hal alokasi transfer ke daerah yang menjadi instrumen utama dalam pemerataan pembangunan,” kata Aneng.
Ia menegaskan bahwa perubahan ini bukanlah kesalahan daerah, melainkan konsekuensi dari kebijakan fiskal nasional.
Meski demikian, Pemkab Anambas tidak ingin hanya mengeluhkan situasi tersebut.
Pemerintah daerah kini mulai menyiapkan strategi agar APBD 2026 tetap optimal dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Langkah-langkah efisiensi dan penajaman program pun mulai dirumuskan.
Aneng menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memprioritaskan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
”Kami harus memastikan setiap rupiah anggaran bisa tepat sasaran dan memberi manfaat nyata. Tidak ada lagi program yang tidak berdampak langsung,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa Pemkab akan memperkuat sektor pendapatan asli daerah (PAD) serta membuka peluang investasi untuk menambah ruang fiskal.
“Kami akan mengoptimalkan seluruh potensi daerah, mulai dari pariwisata, kelautan, hingga tata kelola aset. APBD 2026 harus bekerja lebih efisien dan produktif,” kata Aneng. (*)
Reporter : IHSAN IMADUDDIN
Editor : GUSTIA BENNY