Buka konten ini

BOGOR (BP) – Pertumbuhan industri hilir melaju pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, sektor hulu seperti petrokimia belum mampu memenuhi kebutuhan bahan baku yang melonjak. Kondisi ini memaksa Indonesia membuka keran impor untuk menutup kekurangan, meski langkah tersebut menekan upaya menuju kemandirian industri.
Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Wiwik Pudjiastuti menjelaskan, petrokimia merupakan fondasi bagi banyak sektor manufaktur, mulai dari plastik, serat dan karet sintetis, bahan kimia fungsional, hingga komponen penting untuk industri tekstil dan farmasi.
“Permintaan terus meningkat, tetapi kapasitas produksi nasional belum dapat mengikutinya. Akibatnya, ketergantungan kita terhadap bahan baku impor masih sangat tinggi,” ujar Wiwik dalam kegiatan di Sentul, Bogor, Sabtu (15/11).
Ia menambahkan, sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) masih mencatat kinerja positif pada Triwulan III 2025 dengan pertumbuhan 5,92 persen. Bahkan, subsektor kimia dan farmasi naik 11,65 persen.
Pasokan Rentan Terhambat
Di tengah pertumbuhan tersebut, kesenjangan pasokan bahan baku masih menjadi tantangan utama. Pada produk olefin seperti etilen, kekurangan pasokan masih sekitar 800 ribu ton meskipun tingkat utilisasi pabrik berada di 75 persen. Kondisi serupa terjadi pada aromatik, terutama p-xylene, yang mencatat gap sekitar 500 ribu ton. Kedua bahan baku itu sangat vital bagi industri polyester dan PET.
Kebutuhan terbesar tercatat pada Mono Ethylene Glycol (MEG) dengan kekurangan sekitar 400 ribu ton. Di sisi lain, kemampuan polimer dalam negeri baru dapat memenuhi separuh dari total permintaan plastik nasional.
“Selama kesenjangan suplai dan permintaan masih sebesar ini, impor tidak bisa dihindari. Tetapi dalam jangka panjang, kita harus membangun kapasitas baru dan memperkuat integrasi industri hulu–hilir,” kata Wiwik. Ia juga menyebut industri petrokimia nasional tertekan oleh negara-negara yang mampu menawarkan harga lebih murah, terutama setelah perjanjian dagang seperti UAE–CEPA mulai berlaku.
Tekanan Global Kian Besar
Asosiasi Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) mencatat defisit besar komoditas petrokimia dalam lima tahun terakhir. Defisit meningkat dari 7,32 juta ton pada 2020 menjadi 10,5 juta ton pada 2024, dengan nilai impor mencapai USD 11 miliar. Sekretaris Jenderal INAPLAS Fajar Budiono menyatakan ketimpangan antara industri hilir dan kapasitas hulu semakin nyata.
“Defisit yang terus berulang ini menunjukkan bahwa ketergantungan impor tidak lagi berkelanjutan. Industri hilir berkembang cepat, sementara sektor hulu berjalan jauh lebih lambat,” ucapnya.
Ia menilai integrasi kilang dan petrokimia akan memberikan manfaat strategis bagi Indonesia, mulai dari efisiensi logistik, peningkatan daya saing produk, hingga pengurangan beban devisa impor. “Jika kita ingin masuk jajaran negara industri maju pada 2045, penguatan industri petrokimia yang terintegrasi dan mandiri adalah keharusan,” tegas Fajar. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO