Buka konten ini
BATAM (BP) — Kota Batam diusulkan menjadi daerah percontohan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) khusus kawasan nelayan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI.
Usulan ini menjadi agenda utama rapat koordinasi antara Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Merah Putih Wilayah Sumatera, Panel Barus, di Kantor Wali Kota Batam, Sabtu (15/11).
Panel Barus mengungkapkan bahwa tujuh perwakilan dari Pertamina New Renewable Energy (PNRE) meninjau Batam, Minggu (16/11). Kehadiran tim tersebut untuk melakukan survei awal terkait rencana pembangunan PLTS sebagai proyek percontohan nasional.
“Jika terealisasi, PLTS ini akan menjadi yang pertama di Indonesia. Tujuh perwakilan PNRE akan melihat langsung kesiapan lokasi dan kebutuhan masyarakat nelayan,” ujarnya.
Rencana pembangunan PLTS mencakup kapasitas 1 megawatt yang diarahkan untuk wilayah pesisir dan hinterland Batam—kawasan yang selama ini masih bergantung pada sumber listrik terbatas. Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses energi bagi masyarakat nelayan serta memperkuat ketahanan energi di pulau-pulau kecil.
Panel Barus menambahkan, pemerintah pusat ingin memastikan pembangunan energi terbarukan tidak hanya berfokus di kawasan perkotaan, tetapi juga menyasar daerah marginal yang membutuhkan dukungan infrastruktur dasar.
Selain PLTS, pemerintah pusat turut mendorong pembangunan SPBU khusus nelayan berbasis koperasi. Program serupa telah berjalan di Lampung Timur dan berpotensi dikembangkan di Batam apabila ekosistem nelayannya dinilai mendukung.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, kehadiran PLTS akan membawa dampak besar bagi masyarakat di hinterland, termasuk bagi anak-anak usia sekolah.
“Dengan PLTS, anak-anak di pulau-pulau penyangga dapat menambah jam belajar karena listrik dan sinyal internet semakin stabil. Ini kebijakan yang sangat konstruktif,” katanya.
Ia juga menilai pembangunan SPBU nelayan sangat mendesak. Selama ini, nelayan harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan BBM, sehingga menambah beban biaya operasional melaut.
“SPBU nelayan akan menjadi pengungkit ekonomi masyarakat. Penghematan biaya bahan bakar akan langsung meningkatkan pendapatan mereka,” ujarnya.
Amsakar menegaskan, rencana ini sejalan dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menekankan tiga prinsip utama pembangunan: menghadirkan layanan yang belum ada, meningkatkan fasilitas yang sudah tersedia, dan memberdayakan kelompok masyarakat marginal.
Pemko Batam, kata Amsakar, siap bekerja sama dengan PNRE dan Kementerian Koperasi untuk memastikan pilot project PLTS dapat segera diwujudkan. Termasuk memastikan kesiapan lahan, kebutuhan teknis, serta dukungan masyarakat setempat.
Ia menambahkan bahwa Batam memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan karena posisinya yang strategis serta tingginya kebutuhan energi di kawasan perairan. Hal ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan energi komunitas pesisir.
Di sisi lain, kehadiran PLTS juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus menjadi model pembangunan yang dapat direplikasi di daerah nelayan lainnya di Indonesia.
“Kami ingin Batam bukan hanya menjadi penerima program, tetapi juga menjadi model pembangunan yang bisa ditiru daerah lain,” ujar Amsakar.
Jika terealisasi, Batam berpotensi mencatat sejarah sebagai kota pertama di Indonesia yang memiliki PLTS khusus nelayan berskala besar. (***)
Reporter : ARJUNA
Editor : RATNA IRTATIK