Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Arah kebijakan energi Indonesia dinilai memasuki fase penting. Meski pemerintah telah menyampaikan komitmen besar di berbagai forum internasional, seperti KTT G20 Brazil 2024 dan COP30 Brazil 2025, langkah konkret di dalam negeri masih perlu dipercepat. Hal itu mengemuka dalam Energy Transition Policy Development Forum (ETP Forum) yang diinisiasi oleh sejumlah lembaga, termasuk Institute for Essential Services Reform (IESR) di Jakarta kemarin (10/11).
Forum tersebut memaparkan laporan tahunan tentang capaian dan tantangan transisi energi Indonesia, disertai sembilan rekomendasi strategis bagi pemerintahan Prabowo–Gibran. Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, menyebutkan, tahun kedua pemerintahan saat ini akan menjadi fase krusial untuk memastikan arah reformasi energi berjalan konsisten dengan target jangka panjang menuju emisi nol bersih. ”Dibutuhkan koordinasi lintas sektor, reformasi fiskal yang berkeadilan, dan konsistensi komitmen politik agar Indonesia tidak kehilangan momentum menuju ketahanan energi dan emisi nol bersih,” ujarnya.
Bauran EBT 16 Persen
Laporan ETP Forum mencatat bahwa pada semester pertama 2025, bauran energi baru terbarukan (EBT) Indonesia naik menjadi 16 persen. Itu seiring tambahan kapasitas pembangkit listrik energi bersih sebesar 876,5 MW, meningkat 15 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun, angka ini masih jauh dari kebutuhan untuk mencapai target Perjanjian Paris.
Dana APBN Rp 37,5 T
Sementara itu, alokasi APBN 2026 untuk ketahanan energi mencapai Rp 402,4 triliun, dengan dana pengembangan EBT hanya sekitar Rp 37,5 triliun. Anggaran itu, lanjut Fabby, menunjukkan masih dominannya orientasi kebijakan energi berbasis subsidi komoditas dibanding investasi energi bersih. ”Tantangan terbesar kita masih pada arah kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung transisi. Subsidi energi fosil masih besar, sementara porsi investasi energi bersih justru stagnan,” jelasnya.
Ubah Penyaluran Subsidi
ETP Forum menyoroti pentingnya reformasi subsidi energi sebagai langkah awal menuju efisiensi fiskal dan pemerataan manfaat. Forum merekomendasikan agar subsidi komoditas seperti BBM dan LPG dialihkan menjadi subsidi langsung berbasis penerima manfaat melalui Data Tunggal Subsidi Energi Nasional (DTSEN). Penghematan dari reformasi ini dapat dialihkan ke pembangunan jaringan listrik mikro dan mini-grid berbasis komunitas di wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal).
Selain itu, transparansi dan pemisahan peran antara regulator dan operator bisnis energi juga menjadi sorotan. Menurut Fabby, hal ini krusial untuk menarik investasi baru di sektor energi bersih. ”Pemisahan peran regulator dan operator akan meningkatkan kepercayaan investor serta efisiensi tata kelola energi nasional,” urainya.
Sebelumnya, Plh Direktur Bioenergi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Harris mengatakan bahwa RI memiliki komitmen tegas di mana transisi energi bukan hanya agenda teknis tetapi transformasi ekonomi yang menuntut sinergi seluruh pemangku kepentingan.
”Melalui kebijakan yang progresif, dukungan investasi, dan kolaborasi Internasional, Indonesia bergerak menuju masa depan energi yang lebih bersih, mandiri serta mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat,” ujar Harris. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO