Buka konten ini
BATAM (BP) – Batam bersiap menjemput gelombang investasi baru. Dua regulasi anyar, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 dan 28 Tahun 2025, membuka jalan bagi reformasi besar di bawah kendali Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Untuk pertama kalinya, seluruh proses perizinan usaha di kawasan otorita berada di satu tangan, tanpa lagi tumpang tindih dengan pemerintah daerah maupun pusat.
“Sekarang saatnya masuk ke Batam,” kata Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, penuh keyakinan.
Dua beleid anyar itu menegaskan bahwa semua proses perizinan kini terpusat dalam satu pintu pelayanan, di tangan lembaga yang kini dipimpin oleh Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra. “Investor tak perlu lagi khawatir soal tumpang tindih kewenangan. Kami jamin kepastian hukum dan efisiensi,” ujar Li Claudia, Senin (3/11).
Langkah ini disebut sebagai reformasi paling signifikan dalam dua dekade terakhir sejak Batam kembali di bawah kendali pemerintah pusat. Optimisme Li Claudia bukan tanpa alasan. Hingga triwulan III 2025, realisasi investasi di Batam mencapai Rp33,66 triliun, atau 91 persen dari target tahunan Rp36,9 triliun. Angka itu melonjak 74,94 persen dibanding periode sama tahun lalu yang hanya Rp19,24 triliun, berdasarkan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) BKPM.
Lonjakan tersebut didorong terutama oleh pertumbuhan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang naik 147,85 persen, dari Rp5,99 triliun menjadi Rp14,85 triliun.
“Ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan pengusaha lokal terhadap stabilitas kebijakan dan arah ekonomi Batam,” kata Li Claudia.
Sementara itu, penanaman modal asing (PMA) juga tumbuh positif—dari Rp13,25 triliun menjadi Rp18,81 triliun atau naik 41,97 persen. Singapura masih menjadi sumber investasi terbesar, diikuti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.
Diversifikasi sektor pun semakin meluas, mencakup industri logistik, manufaktur, energi, hingga teknologi informasi. Kinerja impresif itu, menurut Li Claudia, merupakan hasil dari kolaborasi antara kebijakan fiskal yang pro-bisnis dan regulasi yang makin sederhana.
“Kami bukan hanya bicara izin, tapi membangun ekosistem. Dari tanah, pelabuhan, energi, sampai SDM, semua kami siapkan untuk mendukung investor,” ujarnya.
Digitalisasi perizinan juga menjadi kunci. Kini proses pengajuan dan persetujuan bisa rampung hanya dalam hitungan hari. “Dulu bisa berminggu-minggu bahkan berbulan. Sekarang semuanya terpantau secara real time,” tambahnya.
Meski begitu, sejumlah pelaku usaha masih menanti konsistensi implementasi di lapangan. Li Claudia mengakui tantangan terbesarnya justru menjaga seluruh biro dan unit kerja BP Batam agar bergerak dalam ritme yang sama.
“Kami harus menjaga momentum ini. Jangan sampai perubahan besar malah tersandera oleh cara lama,” tegasnya.
Ke depan, BP Batam akan fokus memperkuat sektor industri berkelanjutan dan logistik global, sejalan dengan arah kerja sama ekonomi kawasan. Ia berharap Batam bukan sekadar pintu gerbang perdagangan, tapi menjadi pusat gravitasi ekonomi baru di Indonesia bagian barat.
Dengan arus investasi yang terus mengalir dan regulasi yang kian terintegrasi, Bandar Dunia Madani kini tengah menata ulang reputasinya. Bukan lagi sekadar kawasan industri tua yang penuh pabrik, tetapi menjadi laboratorium kebijakan investasi modern.
“Batam harus berlari lebih cepat. Dan sekarang, jalannya sudah terbuka lebar,” pungkas Li Claudia. (*)
Reporter : ARJUNA
Editor : Ratna Irtatik