Buka konten ini
JAKARTA (BP) — Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan keprihatinannya atas kasus 110 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penipuan daring di Kamboja. Ia mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola penempatan pekerja migran agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
“Kasus ini menjadi pengingat penting bagi kita semua bahwa keterbatasan lapangan kerja dan tekanan ekonomi di dalam negeri sering kali mendorong masyarakat untuk mengambil risiko tinggi bekerja di luar negeri,” ujar Puan kepada wartawan, Jumat (31/10).
Menurut Puan, insiden ini menegaskan masih lemahnya sistem perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan pentingnya memperluas kesempatan kerja layak di tanah air.
“Negara harus hadir menjamin setiap warga memiliki akses terhadap pekerjaan yang aman, manusiawi, dan terlindungi, baik di dalam maupun luar negeri,” katanya.
Puan juga menekankan pentingnya perlindungan sejak tahap pra-keberangkatan. Ia meminta agar calon pekerja migran dibekali informasi yang benar, pelatihan yang memadai, serta penempatan yang melalui jalur resmi.
“Pemerintah melalui P2MI, Kementerian Luar Negeri, dan lembaga terkait harus memperkuat koordinasi agar tidak ada lagi warga yang berangkat tanpa izin penempatan resmi,” tegasnya.
Ia pun mengusulkan adanya sistem peringatan dini (early warning system) bagi pekerja migran, dengan melibatkan kerja sama antara Ditjen Imigrasi, aparat bandara, dan maskapai penerbangan untuk memantau perjalanan mencurigakan ke negara-negara berisiko tinggi seperti Kamboja, Myanmar, dan Laos.
Meski begitu, Puan mengapresiasi langkah cepat KBRI Phnom Penh dan KP2MI dalam mengevakuasi para korban. Namun ia mengingatkan agar perhatian pemerintah tidak berhenti pada tahap penyelamatan semata.
“Pemerintah juga harus memastikan proses pemulihan fisik, mental, dan sosial bagi para korban, serta membuka akses pelatihan kerja dan program pemberdayaan ekonomi lokal,” jelasnya.
Lebih jauh, Puan menilai bahwa akar persoalan migrasi nonprosedural perlu diselesaikan melalui kebijakan penciptaan lapangan kerja produktif di dalam negeri, terutama di sektor padat karya, ekonomi kreatif, dan digital.
Ia juga mendorong peningkatan kerja sama antara pemerintah dan swasta (public-private partnership) dalam pengembangan investasi tenaga kerja serta percepatan pembangunan kawasan ekonomi untuk menyerap lebih banyak pekerja lokal.
“Selama kesempatan kerja di dalam negeri belum cukup aman dan memberikan penghasilan layak, masyarakat kita akan terus mencari peluang di luar negeri meski risikonya tinggi,” tutupnya.
Diketahui, sebanyak 110 WNI menjadi korban eksploitasi di sebuah perusahaan penipuan daring di Kota Chrey Thum, Provinsi Kandal, Kamboja. Peristiwa itu berujung pada kerusuhan setelah 97 WNI mencoba melarikan diri dari lokasi tempat mereka bekerja. Saat ini, seluruh korban berada di rumah detensi imigrasi Phnom Penh untuk menjalani pendataan dan pemeriksaan otoritas setempat. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO