Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul melalui Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang untuk menurunkan angka stunting sekaligus meningkatkan kesehatan anak-anak usia sekolah dasar di seluruh Indonesia.
Menurut praktisi gizi, Program MBG tidak sekadar menyediakan makanan gratis, tetapi merupakan bentuk investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi emas Indonesia 2045.
Mochammad Rizal, MS, RD, ahli gizi yang tengah menempuh pendidikan doktoral bidang International Nutrition di Cornell University, Amerika Serikat, menilai MBG berpotensi besar memperbaiki kualitas hidup anak-anak Indonesia jika dijalankan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Masalah gizi yang ingin diselesaikan tidak hanya soal tinggi badan. MBG adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa,” kata Rizal dalam keterangannya.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia masih menghadapi triple burden of malnutrition, yaitu stunting, anemia, dan obesitas, terutama di kalangan keluarga berpenghasilan rendah. Melalui MBG, pemerintah berupaya menjamin akses pangan bergizi bagi kelompok rentan agar anak-anak tumbuh sehat, kuat, dan produktif.
Jika dijalankan konsisten, lanjut Rizal, program ini dapat memberikan dampak berantai yang signifikan: anak-anak menjadi lebih sehat, semangat belajar meningkat, dan kualitas SDM di masa depan ikut terangkat.
Selain memperbaiki status gizi, MBG juga diharapkan meningkatkan konsentrasi belajar siswa. Dengan asupan gizi seimbang di sekolah, anak-anak akan lebih fokus dan aktif mengikuti pelajaran.
Program ini turut mendorong ekonomi lokal karena bahan pangan dipasok dari petani, nelayan, hingga penyedia katering daerah. Dengan demikian, manfaat MBG tidak hanya dirasakan siswa, tetapi juga masyarakat sekitar sekolah.
Meski menjanjikan, Rizal mengingatkan adanya tantangan di lapangan, seperti kebiasaan makan anak-anak yang lebih menyukai makanan olahan tinggi gula, garam, dan lemak (ultra processed food).
“Menu sehat sering tidak dihabiskan karena anak-anak terbiasa dengan makanan instan. Namun, jika diganti dengan nugget atau sosis agar cepat habis, justru tujuan pemenuhan gizi jadi tidak tercapai,” jelasnya.
Selain itu, beban kerja ahli gizi dan pengawasan keamanan pangan juga perlu mendapat perhatian. Menurutnya, rasio satu ahli gizi yang harus mengawasi hingga 3.000–4.000 porsi makanan terlalu berat. Namun, adanya aturan baru yang membatasi produksi maksimal 2.000 porsi per penyedia dinilai sebagai langkah positif.
Rizal menegaskan bahwa keberhasilan MBG bergantung pada edukasi gizi berkelanjutan, baik kepada siswa maupun keluarga. “Selain menyediakan makanan bergizi, penting juga menanamkan pemahaman tentang pola makan sehat yang akan membentuk kebiasaan anak di masa depan,” ujarnya.
Sebagai dukungan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menerbitkan Panduan Implementasi MBG 2025, yang mewajibkan sekolah melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan indeks massa tubuh siswa setiap enam bulan sekali. Sekolah juga harus mencatat tingkat konsumsi, sisa makanan, serta laporan keamanan pangan untuk bahan evaluasi kualitas menu dan efektivitas program.
“Dengan data yang lengkap, pemerintah bisa menilai sejauh mana MBG memberikan dampak nyata terhadap perbaikan gizi dan perilaku hidup sehat anak-anak,” tutur Rizal.
Meski masih tahap awal, Rizal menilai arah kebijakan MBG sudah berada di jalur yang benar. Ia berharap pemerintah menjaga konsistensi pelaksanaan dan memperkuat koordinasi lintas sektor agar dampaknya semakin luas.
“Program ini memiliki potensi besar. Dengan kolaborasi dan pengawasan ketat, MBG bisa menjadi fondasi kuat lahirnya generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif,” pungkasnya. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO