Buka konten ini
TOKYO (BP) – Gelombang serangan beruang yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda Prefektur Akita, wilayah pegunungan di utara Jepang. Gubernur Akita, Kenta Suzuki, bahkan meminta bantuan militer untuk melindungi warganya dari ancaman tersebut.
“Kelelahan di lapangan sudah mencapai batas,” ujar Suzuki melalui unggahan di Instagram yang dilansir channelnewsasia.com, Minggu (26/10).
Ia menyebut akan meminta bantuan Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF) untuk melakukan pembasmian beruang yang makin meresahkan.
Permintaan itu disampaikan setelah serangan beruang di Akita pada Jumat lalu menewaskan satu orang dan melukai tiga lainnya. Kasus tersebut menambah panjang daftar insiden serangan beruang yang mencapai rekor tertinggi di seluruh Jepang tahun ini.
Data pemerintah setempat mencatat, sepanjang 2025 sudah ada 54 korban tewas atau terluka akibat serangan beruang di Akita. Jumlah itu melonjak tajam dibanding tahun lalu yang hanya 11 kasus. Sementara laporan penampakan beruang meningkat enam kali lipat, mencapai lebih dari 8.000 kejadian.
Fenomena ini dipicu oleh dua hal utama, meningkatnya populasi beruang dan menurunnya jumlah penduduk di pedesaan.
Kondisi itu membuat hewan liar tersebut makin sering turun ke permukiman untuk mencari makanan. Tak jarang, beruang masuk ke rumah warga, bahkan dua kali dilaporkan menyelinap ke supermarket.
Krisis juga diperparah oleh minimnya pemburu berpengalaman di Jepang. Populasi yang menua membuat jumlah pemburu menurun, sementara beruang kini tampak lebih berani dan tidak lagi takut terhadap manusia seperti dulu.
Beruang hitam Jepang yang tersebar di sebagian besar wilayah bisa mencapai berat hingga 140 kilogram, sedangkan beruang cokelat di Hokkaido bisa tumbuh sampai 400 kilogram.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Akita mulai membagikan semprotan penolak beruang di sepanjang jalur sekolah untuk melindungi keselamatan anak-anak. Menteri Pertahanan Jepang yang baru, Shinjiro Koizumi, dijadwalkan bertemu dengan Gubernur Suzuki pada Selasa pagi untuk membahas langkah penanganan lebih lanjut. (*)
Reporter : GALIH ADI SAPUTRO
Editor : MOHAMMAD TAHANG