Buka konten ini
TANJUNGPINANG (BP) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mulai membangun sinergi dengan sektor swasta untuk menyukseskan program nasional pembangunan tiga juta rumah yang digagas pemerintah pusat.
Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Provinsi Kepri, langkah konkret pun telah dimulai. Kepala DPKP Kepri, Said Nursyahdu, mengatakan, koordinasi dengan dunia usaha menjadi kunci agar program tersebut berjalan cepat dan tepat sasaran.
“Kamis (6/10) lalu kami telah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah perusahaan. Kolaborasi ini penting karena pembangunan rumah rakyat bukan hanya tanggung jawab pemerintah,” ujar Said di Tanjungpinang, Jumat (10/10).
Menurut mantan Penjabat Bupati Lingga itu, keterlibatan sektor swasta akan memperkuat fondasi pelaksanaan program nasional tiga juta rumah, khususnya di Kepri yang memiliki kebutuhan hunian cukup tinggi.
“Dunia usaha harus ikut andil. Pembangunan hunian layak bagi masyarakat merupakan bagian dari upaya bersama meningkatkan kesejahteraan,” tegasnya.
Rapat koordinasi itu disebut Said menjadi langkah strategis untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menekankan, ketersediaan hunian yang memadai akan menjadi infrastruktur sosial penting dalam mendorong kesejahteraan warga.
“Target nasional akan kita dukung melalui pembangunan berkelanjutan mulai tahun anggaran 2026,” ujarnya.
Said mengungkapkan, beberapa perusahaan besar di Kepri telah menunjukkan komitmen untuk bergabung dalam program tersebut. Di antaranya PT Timah Wilayah Kundur dan PT Peti Kemas.
PT Timah, kata dia, pada 2025 telah membangun dua unit rumah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Karimun melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Selain itu, perusahaan tersebut juga merehabilitasi satu rumah tidak layak huni (RTLH).
Sementara itu, PT Peti Kemas berkomitmen mengalokasikan 2,5 persen dana CSR untuk mendukung pembangunan rumah rakyat mulai tahun ini.
“Kita bersyukur, beberapa perusahaan besar satu frekuensi dengan program pemerintah. Ini langkah baik menuju arah pembangunan yang lebih berkeadilan,” kata Said.
Ia menambahkan, Pemprov Kepri akan kembali mengundang enam perusahaan besar lainnya agar semakin banyak sektor industri yang terlibat dalam pembangunan perumahan di daerah.
“Semakin banyak yang terlibat, semakin cepat pula masyarakat menikmati hasil pembangunan,” tutupnya. (***)
Reporter : JAILANI
Editor : GUSTIA BENNY